Yangon, Gontornews — Dalam beberapa minggu terakhir, Pemerintah Myanmar melalui pemimpin de facto mereka, Aung San Suu Kyi, menerima sejumlah delegasi dan diplomat dari beberapa negara di Yangon, Myanmar. Selain membicarakan kerjasama bilateral, para tamu kenegaraan tersebut juga menanyakan tentang langkah Myanmar dalam menanggulangi permasalahan dan kejahatan kemanusiaan atas etnis Rohingya di Rakhine.
Diantara tokoh internasional yang berkunjung ke Myanmar seperti Sekjen Khusus PBB, Christine Schraner Burgener, Haoliang Xu, asisten sekretaris Jenderal sekaligus Direktur Regional Asia Pasifik Program Pembangunan PBB (UNDP), Presiden India, Sri Ram Nath Kovind dan Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne. Mereka berharap kondisi kawasan di Rakhine segara stabil.
Seorang analis politik Myanmar, U Than Soe Naing, mengatakan bahwa kehadiran sejumlah tamu negara tersebut membuktikan bahwa internasionalisasi kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Rakhine merupakan bagian dari skenario perebutan kekuasaan dunia yang melibatkan Cina dan Amerika.
Lebih lanjut, sebagaimana dilansir The Myanmar Times, Soe Naing juga menjelaskan jika sejumlah negara memaklumi dilema konstitusional yang dimiliki oleh Myanmar dimana pemerintah de facto yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi harus berbagi kuasa dengan pihak militer.
Sebelumnya, lebih dari 700.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh setelah mereka mengalami kekerasan fisik serta kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine. Pemerintah Myanmar berdalih bahwa kekerasan yang mereka lakukan sebagai upaya penumpasan aksi terorisme yang dilakukan kelompok separatis Aracan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang terjadi pada Agustus 2017 silam.
Sejak saat itu, Bangladesh dan Myanmar terlibat kesepakatan untuk melaksanakan repatriasi warga Rohingya ke Rakhine. Namun, rencana tersebut harus tertunda setelah 2.251 pengungsi, yang telah terdaftar program repatriasi, menolak untuk kembali karena tidak adanya jaminan keamanan serta kepastian status kewarganegaraan.
Sekali lagi, Myanmar menolak anggapan tersebut dan balik menuduh Bangladesh sebagai biang keladi kegagalan repatriasi tahap pertama yang sedianya diselenggarakan pada 15 November 2018 yang lalu.
Kini, setelah menerima 88 rekomendasi dari Komite kemanusiaan yang Kofi Annan untuk krisis di Rohingya, pemerintah Myanmar kembali membentuk komite independen yang dipimpin oleh diplomat senior berkebangsaan Filipina, Rosario Manalo, untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine.
Manalo dan tim berharap seluruh tuduhan dunia internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine memiliki bukti yang kuat. Bahkan, secara eksplisit, Manalo tidak menerima laporan yang tidak dapat dibutkikan kebenarannya.
Padahal, selain laporan yang dibuat oleh Amerika Serikat, sebuah tim panel HAM PBB yang dipimpin oleh diplomat asal Indonesia, Marzuki Darusman, melaporkan bahwa militer Myanmar yang dipimpin Tamtadaw terbukti telah ‘berniat’ untuk melaksanakan Genosida atas warga Rohignya. [Mohamad Deny Irawan]
