Jenewa, Gontornews — Amerika Serikat dan Cina berhasil menengahi kesepakatan yang secara efektif memblokir penguasa militer Myanmar untuk berbicara dalam Sidang Umum PBB pekan depan. Sejumlah diplomat menyebut absennya Myanmar dalam Majelis Umum PBB merupakan pukulan telak bagi junta militer yang sedang berusaha mendapatkan legitimasi dunia internasional pascakudeta 1 Februari 2021.
Sebagai dampak, Duta Besar Myamar untuk PBB yang mewakili pemerintahan sebelumnya juga tidak dapat menyampaikan suaranya pada acara tingkat tinggi tersebut. Sebelumnya, Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, mencelah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh junta militer terhadap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, bersama para petinggi National League of Democration (NLD).
Dampak lain yang Myanmar terima yaitu PBB akan menangguhkan seluruh bentuk upaya penguasa Myanmar yang ingin masuk keanggotaan PBB agar diakui sebagai pemerintahan yang sah setidaknya hingga November mendatang.
Sementara itu, Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, kepada Foreign Policy¸ mengatakan pihaknya masih menunggu hasil diskusi dari komite kredensial. Kesepakatan dari komite ini akan menentukan apakah negara-negara anggota PBB akan menunda status diplomatik junta militer hingga majelis tahunan PBB mendatang.
“Apa yang kami dengar, tampaknya semakin solid, bahwa komite kredensial akan menunda (status diplomatik Myanmar). Mereka akan mengatakan tidak dapat menarik kesimpulan tegas sekarang. Itu akan mendorong (Kyaw Moe Tun) untuk tetap bertahan (mewakili Myanmar di PBB),” kata perwakilan PBB di International Crisis Group, Richard Gowan.
Meski demikian, Kyaw Moe tidak akan mewakili pemerintah yang terdiri dari pemimpin Myanmar yang digulingkan dan pengunjuk rasa antikudeta.
“Tampaknya, ada kesepakatan bahwa duta besar saat ini akan bersikap rendah hati selama pertemuan tingkat tinggi sepanjang pekan ini. ia tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang rezim,” sambung Gowan.
Sebagai informasi, Kyaw Moe Tun, secara terang-terangan, menolak untuk mengakui rezim junta militer Myanmar. Ia tidak segan mencela junta militer di hadapan Majelis Umum PBB sambil menampilkan simbol tiga jari perlawanan masyarakat Myanmar. Ia pun meminta masyarakat internasional untuk menggunakan cara apapun demi memulihkan iklim demokrasi di Myanmar.
Selain Myanmar, Majelis PBB pekan depan juga menghalangi beberapa negara yang menghadapi pertanyaan tentang status diplomatiknya. Negara-negara tersebut yaitu Afghanistan, Guinea dan Korea Utara. [Mohamad Deny Irawan]
