Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid mengingatkan Pemerintah RI khususnya melalui KBRI di Riyadh untuk membantu WNI yang tinggal di Saudi guna memastikan agar kuota dari 60.000 jamaah calon haji yang diizinkan Pemerintah Saudi juga didapatkan oleh WNI yang berada (mukim) di Arab Saudi dalam persentase/jumlah yang memadai. Hal ini menyusul pengumuman resmi Kerajaan yang membuka kuota haji sebanyak 60.000 tahun ini untuk WN Saudi maupun WNA ekspatriat/yang mukim di Saudi, termasuk Warga Negara Indonesia.
Semula HNW pernah menyampaikan kabar sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan oleh HaramainInfo, Ahad (23/5) bahwa Pemerintah Saudi akan membuka haji untuk 60.000 jemaah calon haji, terdiri dari 15.000 jamaah dari warga Saudi, dan 45.000 dari jamaah calon haji dari luar Saudi. Kabar ini bukan disinformasi apalagi hoaks sebagaimana dituduhkan oleh sebagian orang, terbukti info itu sudah menyebar dimuat di beberapa media di Indonesia sebelum disampaikan oleh HNW pada 4/6/2021, dan sesudah itu masih menyebar di media Saudi Arabia pada 6/6/2021.
Bahkan sampai tanggal 3 Juni saat Kemenag RI membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021, pihak Kedubes Saudi tidak menyatakan informasi dari HaramainInfo itu sebagai disinformasi atau hoaks. Dan ketika Kementerian Haji Saudi mengumumkan keputusan final soal haji hanya bagi jamaah dari dalam negeri Saudi, Sabtu (12/6/2021), juga tidak menyatakan bahwa informasi dari HaramainInfo itu sebagai disinformasi ataupun hoaks. Pihak Saudi karena mempertimbangkan keselamatan jamaah akibat masih meluasnya bahaya Covid-19 langsung memutuskan keputusan finalnya soal haji hanya untuk jamaah dari dalam negara Saudi.
Perlunya KBRI di Riyadh membantu WNI di Saudi untuk mendaftar haji via e-hajj, selain karena waktunya yang terbatas sampai 23 Juni, juga karena jumlah WNI yang menetap di Saudi dan ingin berhaji juga besar. Mereka terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mahasiswa, juga korps diplomasi di KBRI Riyadh maupun KJRI di Jeddah.
“Semoga upaya itu dapat terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan bagi WNI yang ingin berhaji, untuk mendapatkan jumlah yang lebih banyak untuk berhaji dibanding dengan tahun lalu. Tahun lalu Saudi hanya mengizinkan 10.000 jamaah haji, 1/3 dari jumlah itu WN Saudi dan selebihnya untuk ekspatriat/WNA yang tinggal di Saudi. Sementara tahun ini Saudi mengizinkan untuk 60.000 jamaah calon haji dari dalam negeri Saudi,” papar Hidayat saat memberikan sambutan dan jawaban pertanyaan pada Halal bi Halal Pimpinan Pusat Wanita Islam di Jakarta, Ahad (13/6).
Hidayat sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi urusan haji ini juga mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama agar bila jamaah calon haji tidak mengambil setorannya, maka hendaknya dana mereka betul-betul dikelola dengan amanah dan transparan. Tetapi bila ada jamaah calon haji yang hendak melakukan pengembalian setoran lunas haji tahun 2021, hendaknya dipermudah. Menurutnya, hal itu sangat diperlukan mengingat dana setoran tersebut tetaplah hak para jamaah yang bisa digunakan untuk keperluan lain pascapembatalan keberangkatan haji 2021, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat bahwa dana haji benar-benar aman.
Apalagi BPKH telah mengklaim bahwa tersedia dana likuid sebesar Rp 54 triliun di bank syariah. Dana tersebut seharusnya cukup untuk total jamaah haji yang telah melakukan setoran lunas sebanyak 15.476 haji khusus dan 198.371 haji reguler.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga menegaskan kepada Pemerintah bahwa penarikan setoran lunas itu jangan sampai berdampak pada antrean jamaah haji. Pasalnya, penarikan tersebut bukanlah murni kesalahan jamaah, melainkan akibat adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji oleh Kementerian Agama.
HNW mengapresiasi pihak Kemenag RI dan BPKH yang peka dengan masalah ini, dengan komitmen yang sudah diumumkan untuk mempermudah urusan jamaah calon haji dan tidak mengancam antrean mereka, bahkan memastikan bahwa daftar antre tidak batal dengan penarikan setoran lunas.
Ia juga mengusulkan agar Kementerian Agama segera kembali melaksanakan proses persiapan haji tahun 2022, di antaranya dengan melalukan lobi diplomasi kepada pihak terkait di Kerajaan Arab Saudi, memastikan jamaah haji seluruhnya sehat dan sudah mendapatkan dua kali vaksinasi yang diakui pihak otoritas Kerajaan Saudi, berkontribusi mengatasi penyebaran virus Covid-19 di dalam negeri Indonesia agar tahun depan bisa memberangkatkan jamaah calon Haji, dan persiapan-persiapan lainnya yang dibutuhkan.
“Kita tentu prihatin, tahun ini kembali Indonesia tidak bisa memberangkatkan jamaah haji, seperti negara-negara yang lain juga, sekalipun memang soal keselamatan jamaah akibat masih menyebarnya Covid-19 memang harus diutamakan oleh semua pihak. Tapi jangan sampai pembatalan dua kali ini tidak menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dalam mempersiapkan keberangkatan haji tahun 2022, dan mendorong adanya kontribusi yang lebih baik untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Agar tahun 2022 jamaah calon haji Indonesia bisa diberangkatkan lagi, bahkan dengan kuota yang ditambah akibat dua kali pembatalan sebelumnya,” pungkasnya. []
