Kutupalong, Gontornews – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres meminta kepada dunia internasional untuk mendesak Myanmar agar memastikan keamanan selama proses pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. Menurutnya, PBB-Myanmar telah mencapaik kesepakatan pada bulan Mei untuk memastikan pemulangan minoritas muslim Rohingya berjalan aman.
“Memorandum kesepahaman ini merupakan langkah pertama dalam upaya pengakuan bagi hak-hak rakyat,” ungkap Guterres di sela-sela kunjungannya di kamp pengungsian di Kutulapong, Bangladesh, Selasa (3/7).
“(Kesepakatan) ini merupakan sebuah konsensi yang mungkin diperoleh dari Myanmar. mari kita uji ketulusan dari konsensi ini dan kemudian marik ita lanjutkan perjuangan pemulihan hak-hak penuh rakyat,” tambah Guterres sebagaimana dilansir Reuters.
Sebelumnya, Ketua Masyarakat Rohingya-Arakan untuk Perdamaian dan Hak Asasi Manusia, Mohibullah, mengaku sangat marah atas isi dokumen kesepakatan antara PBB dan pemerintah Myanmar tersebut.
“(Dokumen) itu tidak menyebut istilah Rohingya. Juga dikatakan bahwa kami dianggap sebuah gerakan di Rakhine dan itu sangat sulit diterima,” kata Mohibullah.
“Kami tidak akan menerima kesepakatan itu!” pungkas Mohibullah.
Lebih lanjut, Guterres mengaku bahwa kesepakatan ini merupakan kesepakan yang bisa dilakukan untuk menekan pemerintah Myanmar saat ini.
“Jadi (kesepakatan) itu harus dipertimbangkan. Bukan sebagai kesepakatan akhir tentang pengembalian (pengungsi Rohingya ke Myanmar),”
“Kami tahu bahwa Myanmar tidak akan menerima semuanya pada saat yang bersamaan,” tambah Guterres.
Terakhir, Guterres mengatakan bahwa tragedi di Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan paling tragis yang pernah ada.
“Ini mungkin salah satu kisah paling tragis dalam kaitannya pelanggaran sistemik terhadap hak asasi manusia,”
“Kami harus mendorong ke arah yang benar,” pungkas Guterres. [Mohamad Deny Irawan]
