Jenewa, Gontornews – Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar Pemerintah Tunisia menghormati Hak Asasi Manusia para tahanan yang ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Selain itu, kondisi para tahanan yang berasal dari partai oposisi, Ennahdha, juga sangat mengkhawatirkan.
Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Liz Throssell di Jenewa mengatakan kondisi tahanan di Tunisia sangat memprihatinkan. Hal tersebut menambah citra buruk Tunisia dalam hal Hak Asasi Manusia.
Ia juga mengatakan, penangkapan semena-mena yang dilakukan Pemerintah Tunisia terhadap lawan politiknya harus segera diakhiri. “Kami mendesak pihak berwenang Tunisia untuk segera mengadili atau membebaskan para tahanan,” katanya dikutip Aljazeera.
Menurutnya, perbedaan yang ada di Tunisia tidak harus diwarnai dengan kekerasan yang melanggar hak asasi setiap manusia. Apalagi, ketika Pemerintah Tunisia menggunakan undang-undang kontraterorisme dan pengadilan militer untuk menjerat orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah.
“PBB prihatin dengan penghentian perbedaan pendapat di Tunisia, termasuk melalui penggunaan undang-undang kontraterorisme yang tidak tepat,” jelasnya
Sejak pemerintahan Tunisia diambil alih oleh Presiden Kais Saied pada Juli tahun lalu, banyak pejabat publik yang ditahan dengan berbagai alasan termasuk pelanggaran terorisme. Mereka yang ditangkap tidak diketahui keberadaan dan kondisinya.
Di antara mantan pejabat yang ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum yaitu mantan Menteri Kehakiman Tunisia dan juga Wakil Ketua Partai Ennahdha, Noureddine Bhiri dan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Fathi Bald.
Partai Ennahdha memainkan peran sentral dalam transisi pasca-Ben Ali. Mereka menyerukan pembebasan Bhiri dan mengecam penahanannya sebagai upaya tidak sah untuk membungkam oposisi politik di negara itu.
Juli tahun lalu, Presiden Saied memecat pemerintah yang didukung Ennahdha dengan alasan pemberantasan korupsi. Ia menangguhkan parlemen dari anggota-anggota partai terbesar itu dengan mengambil langkah untuk memerintah melalui dekrit.
Di tengah kecaman internasional, persatuan pers Tunisia mengatakan televisi pemerintah telah melarang semua partai politik memasuki gedungnya atau mengambil bagian dalam acara bincang-bincang. Larangan tersebut berlaku sejak Saied merebut sebagian besar kekuasaan pada Juli lalu.
Menanggapi kebijakan Presiden Tunisia, bulan lalu, utusan tujuh negara Barat ditambah Uni Eropa mendesak agar Tunisia menghormati kebebasan mendasar dan menetapkan batas waktu untuk kembali ke lembaga-lembaga demokrasi.
Sedangkan Saied telah menegaskan kembali bahwa dia menghormati semua kebebasan dan hak serta berjanji tidak akan menjadi diktator.[Devi]
