Damaskus, Gontornews — Meski berada di tengah perang dan pandemi Covid 19, Pemilu Parlemen di Suriah tetap berlangsung. Akan tetapi, para ahli menyatakan bahwa Pemilu tersebut tidak memiliki legitimasi lantaran calon kontestan dalam Pemilu merupakan anggota atau sekutu Partai Baath yang merupakan partai Presiden Suriah, Bashar al Assad.
Dikutip laman Aljazeera, seorang konsultan senior di Chatham House dan salah satu pendiri Pusat Penelitian Kebijakan Suriah, Zaki Mehchy menjelaskan, mayoritas masyarakat Suriah percaya bahwa Pemilu yang berlangsung di Suriah tidak terlepas dari upaya rezim Assad yang memanfaatkan otoritas sah mereka untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang dikuasai.
“Orang-orang tahu bahwa mayoritas anggota parlemen dicalonkan oleh Partai Baath dan semuanya harus memiliki persetujuan keamanan berdasarkan kesetiaan dan bukan kualifikasi,” jelasnya.
Senada dengan itu, pengamat Suriah di Middle East Institute, Karam Shaar mengatakan bahwa rezim al Assad telah menggunakan Pemilu sebagai alat untuk mengendalikan kesetiaan.
“Kali ini, panglima perang dan anggotanya, bisa mendapatkan lebih banyak kursi untuk setiap kontribusi mereka kepada rezim,” jelas Shaar.
Selain itu, Shaar juga menjelaskan, perekonomian Suriah akibat perang telah mengakibatkan kemiskinan, dan diperkirakan bahwa warga Suriah yang memberikan suara dalam Pemilu dikarenakan fokus pada melonjaknya biaya hidup dan situasi ekonomi negara yang sangat memprihatinkan.
“Karena hampir 90 persen negara ini jatuh ke dalam kemiskinan, orang semakin fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” kata Shaar.
Beberapa bulan terakhir, ekonomi Suriah telah terjun bebas setelah pound kehilangan sekitar 70 persen nilainya. Hal itu membuat harga komoditas pokok saat ini tidak dijangkau oleh sebagian besar warga Suriah.
Namun demikian, para pengamat juga mengatakan, sebagian besar warga Suriah percaya bahwa parlemen bukan saluran yang tepat untuk menyelesaikan masalah ekonomi mereka. [Devi Lusianawati]
