Jakarta, Gontornews — “Dan sungguh, jika penduduk satu negeri beriman dan bertaqwa, maka pasti akan Kami bukakan untuk mereka berkah dari langit dan bumi…” (QS al-A’raf:96).
“Rakyat rusak karena penguasa rusak; penguasa rusak karena ulama rusak; ulama rusak, karena cinta kedudukan dan cinta harta.” (Imam al-Ghazali).
”Siapa yang tidak mempunyai adab, sejatinya ia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid.” (KH Hasyim Asy’ari).
”Tidak mungkin Islam lenyap dari seluruh dunia, tapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab?” (KH Ahmad Dahlan)
“… dengan penuh tanggung jawab kami ingin mengajak bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai itu, untuk siap siaga menyelamatkan diri dan keturunannya dari arus sekulerisme itu.” (Mohammad Natsir).
“Kalau kita sudah berkebiasaan untuk menuding, mulailah sekarang menuding itu pada diri sendiri, dimana kekurangan saya sampai terjadi demikian?” (Prawoto Mangkusasmito).
“No civilization can prosper or even exists after having lost this pride and the connection with its own past.” (Leopold Weiss/Muhammad Asad).
******
Semoga kita semua sehat wal-afiat dalam lindungan Allah SWT, dalam memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Dan semoga Allah SWT mengasihi kita semua, agar musibah pandemi Covid-19 ini segera diakhiri, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah dan muamalah dengan lebih baik lagi.
Indonesia adalah negeri yang diberkati Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Negeri ini dulunya 100 persen penduduknya bukan muslim. Lalu, datanglah para ulama – diantaranya adalah Wali Songo – membawa rahmat ke negeri ini. Para ulama itu membawa cahaya Tauhid dan tuntunan kehidupan yang luhur dalam hidup berpribadi, berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Maka, jadilah para ulama dan pejuang-pejuang itu benar-benar membawa rahmat bagi umat manusia dan alam Nusantara.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan semangat perjuangan yang luar biasa, para pendakwah Islam tersebut, berhasil mengambil hati sebagian besar masyarakat Nusantara. Jadilah negeri seluas dan seberagam ini kemudian disatukan dengan satu bahasa dan satu agama, yakni ad-Dinul Islam. Tanpa ada paksaan, tanpa pengusiran, tanpa kekerasan, apalagi pembantaian, hampir seluruh penduduk di wilayah ini rela menerima Islam sebagai agama mereka. Inilah salah satu contoh prestasi dakwah yang sangat hebat, yang dilakukan denga cara yang cerdas dan penuh hikmah.
Bahkan, dalam sejarahnya, para ulama dan wali-wali Allah di bumi Nusantara ini berhasil mewujudkan satu tatanan kehidupan sosial politik ekonomi di berbagai wilayah Nusantara dengan mewujudkan masyarakat yang semakin adil dan beradab. Mereka berhasil membangun tradisi ilmu yang tinggi, melahirkan bahasa regional sendiri (bahasa Melayu), mewujudkan institusi-institusi pendidikan yang bermutu tinggi (pesantren dan madrasah), serta mewariskan ribuan karya ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan.
Proses Islamisasi di wilayah Nusantara itu berlangsung dengan damai sampai datanglah para penjajah dari Eropa yang membawa misi 3-G: Gold, Gospel dan Glory. Ketika itulah, proses Islamisasi mengalami tantangan dan hambatan serius. Penjajah bukan hanya mengeruk kekayaan alam Nusantara, tetapi – menurut Mohamamd Natsir, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia – penjajah juga melakukan proses Kristenisasi, nativisasi dan sekulerisasi. Bahkan, pada awal abad ke-20, proses sekulerisasi dan Kristenisasi dilakukan dengan sangat massif, didukung dan dibiayai pemerintah kolonial, dengan mengatasnamakan politik Etis.
Selama masa penjajahan, umat Islam dan terutama para ulamanya pun, terus-menerus menggelorakan dan memimpin semangat jihad fi-sabilillah dalam melawan penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu kitab rujukan utama dalam berjihad di Nusantara adalah karya ulama besar dari Palembang, yaitu Syekh Abdus Shamad al-Falimbani yang berjudul “Nashihatul Muslimin wa-Tadzkiratul Mu’minin fi-Fadhailil Jihad fi-Sabilillah wa-Karamatil al-Mujahidin fi-Sabilillah”.
Syekh Abdus Shamad al-Falimbani dan para ulama lainnya, seperti Syekh Yusuf al-Maqassari, bukan hanya berjuang dengan pena, tetapi juga terjun dan memimpin perjuangan jihad melawan penjajah. Bahkan, Syekh Abdus Shamad gugur di Thailand, dan dimakamkan di sana. Syekh Yusuf al-Maqassari juga memimpin langsung ribuan pasukan Kerajaan Banten. Beliau kemudian ditangkap dan dibuang ke Afrika Selatan. Meskipun para ulama itu gugur atau dibuang, mereka tidak kalah, karena dakwah dan perjuangan melawan kolonialisme tidak pernah terhenti. Terus berlanjut, sampai kemerdekaan dianugerahkan oleh Allah SWT.
Penjajah pun sadar. Bahwa, Islam adalah faktor utama perlawanan dan pengekalan semangat mewujudkan kemerdekaan. Maka, pengalaman menghadapi berbagai perjuangan umat Islam Indonesia – khususnya Perang Diponegoro – menyadarkan penjajah untuk melakukan upaya sekulerisasi dengan serius, khususnya melalui jalur pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh orientalis Belanda Snouck Hurgronje dalam bukunya, Nederland en de Islam: ”Opvoeding en onderwijs zijn in staat, de Moslims van het Islamstelsel te emancipeeren.” (Pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan orang Muslimin dari genggaman Islam).
Penjajah tahu benar cara melemahkan perjuangan bangsa Indonesia. Yakni: pecah belah dan taklukkan! (devide et impera!). Politik belah bambu. Sebagian diangkat, dipuja-puji, dikasih kedudukan yang menggiurkan dan dikucuri materi berlimpah. Sedangkan sebagian warga bangsa lainnya diinjak, ditindas, dan diperhinakan! Dengan itu, sesama bangsa disuruh saling bermusuhan bahkan kadang sampai berbunuhan satu dengan lainnya. Jika dipandang perlu, cara seperti ini masih akan terus digunakan untuk melemahkan bangsa Indonesia. Tentu saja, yang paling potensial untuk diadu-domba dan dilemahkan adalah umat Islam, sebagai mayoritas penduduk Indonesia.
Upaya sekulerisasi itu membuahkan hasil dengan terjadinya fragmentasi di antara masyarakat Indonesia dalam merumuskan konsep ideal negara merdeka. Sebagian memandang bahwa negara ideal harus diatur oleh agama (Islam). Sebagian lagi memandang, negara ideal, harus dipisahkan dari agama. Dua golongan itu kemudian dikenal sebagai “kaum nasionalis Islam” dan “kaum kebangsaan”. Dua golongan inilah yang menurut Prof. Deliar Noer, mewakili dua aspirasi ideologis utama, dalam kancah perjuangan politik dan kenegaraan di Indonesia.
Perbedaan – juga pergulatan pemikiran — itu terus berlangsung hingga menjelang kemerdekaan Indonesia. Namun, para founding fathers, para pendiri bangsa ini memberikan keteladanan yang baik dalam menyikapi perbedaan. Di tengah perbedaan yang tajam sekali pun, mereka terus mengusahakan dialog-pemikiran untuk mencari titik-titik temu dalam mewujudkan dan memajukan negara merdeka. Di tengah-tengah memanasnya perdebatan soal Dasar Negara di BPUPK, Bung Karno berhasil mempertemukan dua arus besar ideologi politik tersebut dengan membentuk Panitia Sembilan, yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang kata Bung Karno: “Jakarta Charter itu adalah untuk mempersatukan Rakyat Indonesia.”
Di tengah-tengah pergulatan aneka rupa pemikiran kenegaraan, di awal-awal masa Kemerdekaan, semua pihak bersepakat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa KH Hasyim Asy’ari, 22 Oktober 1945, — beliau adalah Rois Aam NU dan pemimpin tertinggi Masyumi — mewajibkan seluruh kaum muslimin Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa itu diterima oleh seluruh kaum Muslimin Indonesia, tanpa kecuali. Koran ‘Kedaulatan Rakjat’ ketika itu menurunkan berita utama berjudul: “60 MILJOEN KAOEM MUSLIMIN INDONESIA SIAP BERDJIHAD FI SABILILLAH”.
Meskipun kecewa dengan beberapa revisi dalam Pembukaan dan isi UUD 1945 – terutama hilangnya 7 kata di dalamnya dan syarat presiden harus beragama Islam – kaum muslimin tetap menerima dan mempertahankan kemerdekaan RI dengan sepenuh hati. Bahkan, bisa dikatakan hampir seluruh kaum muslimin Indonesia menjaga komitmen-komitmen kebangsaan, dengan memperjuangkan aspirasi ideologis mereka melalui jalur-jalur konstitusional. Itulah yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya.
Bagaimana pun, kaum muslimin Indonesia yakin dengan tuntunan QS al-A’raf:96. Bahwa, Allah SWT pasti akan mengucurkan berkah-Nya dari langit dan bumi, jika masyarakat Indonesia mau beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Imam al-Ghazali, dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin, juga menulis, bahwa “rakyat rusak, karena rusaknya penguasa; penguasa rusak karena rusaknya ulama; dan ulama rusak karena cinta harta dan kedudukan.”
Di sinilah pentingnya rakyat memiliki penguasa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang bisa menjadi teladan kehidupan mereka. Yakni, pemimpin yang jujur, adil, zuhud, dan amanah; pemimpin yang “SATU” antara kata dan perbuatan; pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya.
Pemimpin dan rakyat yang beriman dan bertaqwa adalah yang senantiasa menempatkan diri mereka sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil-ardhi. Mereka selalu bersikap ikhlas dan siap diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), dalam pemikiran, sikap, dan kebijakan yang mereka buat.
Mereka tidak bersifat sombong dan membangkang terhadap ketentuan Allah SWT. Setelah meraih kekuasaan, sang penguasa tidak merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga enggan diatur oleh Allah SWT, dengan berbagai alasan. Mereka sadar betul, sikap sombong dan membangkang kepada Allah itu adalah sikap yang dilakukan oleh Iblis yang dilaknat oleh Allah. Mereka pun tidak bersikap sekuler, dengan menyingkirkan dimensi Ketuhanan dan ke-akhiratan dari seluruh aspek pemikiran, tindakan, dan kebijakan mereka.
Akan tetapi, saat ini, diakui, sebagai bagian dari masyarakat global, masyarakat Indonesia pun tak lepas dari tantangan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Arus globalisasi (baca: westernisasi) menawarkan corak kehidupan hedonis, materialis, dan sekuleris, yang bertumpu pada pemujaan yang berlebihan terhadap aspek materi (jasadiah). Pemenuhan “syahwat duniawi” tidak terkendali oleh tuntunan Ilahi. Tak ayal lagi, “Gerakan Syahwat Merdeka” menjadi arus yang begitu kuat menarik hasrat untuk berbuat apa saja semaunya, tanpa mempedulikan ajaran-ajaran agama.
Pragmatisme, sekulerisme, dan materialisme dalam berbagai bidang kehidupan, pun kian kencang digaungkan, oleh berbagai kalangan. Mereka melarang untuk membawa-bawa agama dalam berbagai bidang kehidupan. Politik, misalnya, sekedar dimaknai sebagai seni untuk meraih kuasa, dengan segala acara, terlepas dari pertimbangan akhlak agama. Seolah-olah membawa pertimbangan agama dalam berpolitik adalah tindakan tercela. Itulah politik yang menafikan tuntutan Tuhan dan akhlak mulia.
Konsep Pendidikan Nasional pun masih enggan menjadikan wahyu Allah sebagai sumber ilmu dan landasan pendidikan. Meskipun begitu, umat Islam mendapatkan keleluasaan untuk mewujudkan proses pendidikan yang ideal, baik secara formal maupun non-formal. Padahal, Konstitusi kita (UUD 1945, pasal 31 ayat 3) mengamanahkan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang.”
Pertanyaan kita sangat sederhana: “Apakah mungkin menjadi insan beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, jika para pelajar dan mahasiswa dijauhkan dari tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, Yang Maha Adil dan Maha bijaksana! Apakah mungkin manusia bisa bertaqwa dan berakhlak mulia, tanpa meneladani Insan Utama, yaitu Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan!
Sementara itu, umat Islam sejak usia dini sudah diajarkan, bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Umat Islam sadar benar akan kewajiban mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan; mulai urusan masuk kamar mandi dan cara pakai baju, sampai masalah ekonomi, pendidikan, budaya, dan kenegaraan. Beliau SAW adalah uswah hasanah, contoh terbaik, dalam kehidupan. Urusan kenegaraan merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting, karena menyangkut pengelolaan kekuasaan untuk kemaslahatan rakyat – dunia dan akhirat.
Aktivitas politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai semua cara dihalalkan dan digunakan demi meraih tujuan. Kemenangan dan kejayaan sesaat di dunia yang dicapai dengan cara-cara yang haram, tidak ada artinya sama sekali dibandingkan pedihnya siksaan di Akhirat nanti. Kebenaran adalah di atas segala-galanya. Jika demi kebenaran harus kalah di dunia, maka kata seorang ulama: “Biar kalah, asal tidak salah!”
Pemimpin dalam pandangan Islam adalah pribadi yang bisa menjadi contoh, teladan, dan pelindung bagi masyarakat. Tugas dan kewajiban pemimpin dalam seluruh tingkatan – keluarga, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara – menurut pandangan Islam adalah menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, untuk mewujudkan keadilan dan terwujudnya masyarakat yang beradab dan bermatabat.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanggung jawab kepemimpinan telah begitu banyak dibahas oleh para ulama Islam dalam kitab-kitab “siyasah syar’iyyah”. Pada intinya, negara dan agama, atau umara dan ulama adalah laksana dua sisi mata uang yang harus berjalan seiring, saling menguatkan. Ulama dan umara haruslah sama-sama baik, sebagai dua pilar penting bagi tegaknya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, umat Islam beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan – politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan sebagainya – adalah merupakan perintah agama Islam, bukan karena menuruti syahwat kesuksesan duniawi semata. Dalam bidang politik, misalnya, maka berpolitik adalah bagian dari bentuk amal ibadah, sehingga umat Islam tidak pernah terpikir untuk memisahkan aspek politik dan agama. Meskipun tentu saja, umat Islam dilarang menggunakan agama untuk kepentingan politik yang bathil. Politik yang bernilai ibadah adalah yang politik yang dilandasi dengan niat ikhlas untuk ibadah dan melakukan perbaikan masyarakat, serta dilakukan dengan cara-cara yang benar pula.
Terkait dengan itu, umat Islam berkewajiban untuk menyiapkan para ulama yang baik dan juga menyiapkan para pemimpin sosial-politik yang memiliki visi-misi pembangunan masyarakat dan peradaban mulia dan juga beriman serta berakhlak mulia. Para ulama dan umara yang berakhlak mulia itu harus menerapkan pola hidup “zuhud”, jauh dari cinta dunia, dan memamerkan gaya hidup yang boros. Mereka juga senantiasa berbuat dan mengambil kebijakan berdasar ilmu; merujuk kepada keputusan para ulama dan ilmuwan yang shaleh dalam memecahkan berbagai persoalan masyarakat.
Mereka pun harus punya tekad yang kuat untuk melanjutkan perjuangan para ulama; mewujudkan peradaban mulia di Nusantara dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana diamanahkan oleh Pembukaan UUD 1945. Indonesia harus menjadi negeri terbaik dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga patut dijadikan contoh oleh negara di dunia.
Inilah misi dan tugas utama perjuangan umat Islam Indonesia yang pada hakikatnya merupakan pemenuhan amanah Risalah yang disampaikan Rasulullah saw dalam Khutbatul Wada’ di akhir-akhir kehidupan beliau. Misi dan tugas itu kemudian dilaksanakan oleh para sahabat Nabi SAW dan para ulama sesudahnya, terus-menerus, tanpa henti. Sebagian sahabat Nabi itu menyebarkan dakwah sampai ke negeri Cina, dan diduga kuat sebagian mereka juga pernah singgah di Nusantara.
Misi dan amanah risalah yang sangat mulia itu harus dilaksanakan oleh manusia-manusia yang mulia pula, yang memiliki iman yang kokoh, ilmu yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Karena itu, tugas besar umat Islam Indonesia saat ini adalah melakukan proses pendidikan yang ideal, yang mampu melahirkan manusia-manusia mulia, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Pendidikan model Nabi Muhammad SAW itu telah terbukti berhasil melahirkan manusia-manusia terbaik (khairun naas). Model ini pula yang telah melahirkan generasi Shalahudin al-Ayyubi, Generasi Muhammad al-Fatih, dan juga Generasi 1945 di Indonesia. Tujuan pendidikan yang ideal ini telah begitu jelas disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3.
Para ulama dan pemimpin ideal tidaklah muncul tiba-tiba. Tapi, mereka harus disiapkan dan dididik serta dilatih dengan benar dan sungguh-sungguh. Untuk itulah, Peta Jalan (Road Map) Pendidikan Kita harus dirumuskan dengan tepat. Target awalnya, membentuk satu lapis guru-guru hebat yang mendapat hikmah, sehingga mampu mendidik dengan benar dan tepat. Mengutip Dr. Niuwenhuis, Mohammad Natsir menyatakan, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya.
*****
Para pendiri bangsa kita telah memberi teladan, bahwa Tantangan Besar yang datang dari luar bisa kita atasi dengan keyakinan kuat dan usaha tepat serta meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuat. Saat ini kita memang masih dan sedang menghadapi masalah internal dan eksternal yang sangat dahsyat. Kita masih mengalami kehidupan yang dilingkupi dengan aneka ketidakpercayaan satu sama lain. Kita harus berjuang untuk menumbuhkan kesadaran sebagai satu bangsa yang punya cita-cita yang sama, minimal untuk bersama-sama selamat dari kehancuran, dan selanjutnya membangun negeri menjadi negeri yang hebat dan jaya.
Pandemi Covid-19 yang begitu dahsyat, semoga mampu melembutkan hati-hati para pemimpin kita untuk semakin menyadari bahwa kita harus menyelematkan dan membangun bangsa kita secara bersama-sama. Kita tidak bisa membangun negeri sebesar ini sendirian, dengan menafikan peran kelompok-kelompok lain. Kapal NKRI tidak boleh pecah berantakan. Amanah Bapak Mosi Integral, Mohammad Natsir, dalam menjaga keutuhan dan mengokohkan NKRI harus senantiasa kita perjuangkan.
Jangan dibiarkan jika ada yang “melobangi” kapal NKRI, karena mengharapkan keuntungan duniawi yang sangat tidak seberapa dibandingkan dengan dosa dan akibatnya di dunia dan akhirat. Kita wajib saling menasehati, dengan kasih sayang, dengan sabar, dan dengan kebenaran. Kita tidak boleh membiarkan budaya caci-maki dan saling melecehkan mendominasi kehidupan masyarakat kita. “Jika umatku sudah saling caci-maki satu sama lain, maka jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah SWT,” kata Rasulullah saw. (HR at-Tirmidzi).
Umat Islam harus memberi teladan dalam persaudaraan dan persatuan, agar bisa menjadi contoh bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita disibukkan oleh hal-hal furu’iyyah dan mengabaikan tantangan dan ancaman besar yang dapat menghancurkan umat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Budaya silaturrahim, budaya dialog, dan budaya “tepo-seliro”, saling memahami, dan saling mengasihi, harus terus kita kuatkan.
*****
Umat Islam dan bangsa Indonesia kini sedang menghadapi tantangan eksternal yang sangat besar. Hegemoni peradaban sekuler-kapitalis Barat masih sangat kuat dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi, dominasi peradaban Barat itu dari waktu ke waktu semakin menurun. Sementara itu, komunisme pun sudah gagal menunjukkan janji-janji dan cita-citanya. Peradaban Cina memang sedang bangkit ekonominya. Hanya saja, peradaban Cina juga tidak memberikan solusi ideal bagi kesejahteraan dan keadilan global untuk seluruh umat manusia.
Meskipun tantangan eksternal itu begitu besar dan harus direspon dengan tepat dan sungguh-sungguh, salah satu tokoh dan pendiri Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Prawoto Mangkusasmito, mengingatkan kepada kita semua, bahwa umat Islam harus berani melakukan koreksi internal untuk mengatasi kondisinya. “Kesalahan tidak bisa dilemparkan kepada golongan lain. Harus menyalahkan kepada diri sendiri,” kata Prawoto.
Berikut ini peringatan-peringatan penting Prawoto Mangkusasmito kepada umat Islam Indonesia: “Kalau kita sesudahnya mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu pahit, masih tidak mawas diri untuk menengok ke dalam, di manakah kekurangan-kekurangan kami, ya Allah, dan beristighfar untuk mendapatkan petunjuk, jangan harapkan bahwa hari yang akan datang adalah hari untuk umat Islam Indonesia. Saya khawatir kalau masih tetap begitu umat Islam Indonesia, mungkin akan diganti oleh umat yang lain.”
Masih kata Prawoto: “… saya rasa kita sudah cukup diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa-Ta’ala untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau untuk ketiga kalinya masih tidak berubah begitu apa yang saya katakan, itulah yang saya khawatirkan.”
Prawoto juga memperingatkan, bahwa persatuan umat Islam selama ini, masih sebatas terjadi karena adanya pukulan-pukulan dan bahaya-bahaya dari luar dan belum merupakan persatuan yang timbul dari kesadaran bersama yang mendalam. Bahkan, yang terjadi kemudian adalah perpecahan yang menyebabkan umat Islam saling berhadapan, sehingga hilanglah kekuatannya.
Tapi, Prawoto mengajak umat Islam untuk melakukan introspeksi, tidak saling menyalahkan. “Kalau kita sudah berkebiasaan untuk menuding, mulailah sekarang menuding itu pada diri sendiri, dimana kekurangan saya sampai terjadi demikian?” kata Prawoto Mangkusasmito.
Mohammad Natsir pun mengingatkan, bahwa bahaya terbesar umat Islam Indonesia ada dalam dirinya sendiri, yaitu penyakit cinta dunia. Begini pesan Pak Natsir: ”Di negara kita, penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang ”baru”, tidak kita jumpai pada masa revolusi, dan bahkan pada masa Orde Lama (kecuali pada sebagian kecil elite masyarakat). Tetapi, gejala yang ”baru” ini, akhir-akhir ini terasa amat pesat perkembangannya, sehingga sudah menjadi wabah dalam masyarakat. Jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, maka bukan saja umat Islam akan dapat mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, tetapi bagi bangsa kita pada umumnya akan menghadapi persoalan sosial yang cukup serius.”
Masa depan Islam di Indonesia itulah yang juga pernah diperingatkan oleh pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan: ”Tidak mungkin Islam lenyap dari seluruh dunia, tapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab?”
KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, HOS Tjokroaminoto, Syekh Ahmad Soorkati, A. Hassan, Haji Agus Salim, Syekh Arsyad Thalib Lubis, Buya Hamka, Mohammad Natsir, dan ribuan ulama lainnya telah memberikan keteladanan dalam perjuangan mewujudkan peradaban mulia di bumi Nusantara ini. Mereka adalah para ulama pewaris perjuangan para Nabi. Perjuangan mereka sungguh luar biasa, dan harus senantiasa kita kenang, kita kaji dengan serus, kita lanjutkan, dan kita aktualisasikan dalam menghadapi tantangan di masa kini.
Menjawab pertanyaan Kyai Ahmad Dahlan: ”Siapa yang bertanggung jawab?” Jawabnya: kita semua umat Islam Indonesia, khususnya para ulama, cendekiawan, dan semua pihak yang sedang memegang amanah kepemimpinan dalam berbagai tigkatan dan bidang kehidupan!
Sebagian lembaga ekonomi dunia memperkirakan, bahwa pada tahun 2050, Indonesia akan menempati urutan ke-4 dalam pangsa ekonominya, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Tapi, perkiraan itu juga menyisakan pertanyaan, siapa yang menuasai kue ekonomi yang besar itu? Di manakah posisi umat Islam ketika itu? Apakah umat Islam ikut andil dalam mewujudkan pangsa ekonomi yang besar itu? Semua itu tentu tergantung pada perjuangan umat Islam itu sendiri.
Dengan semangat dan keteladanan Hijrah Nabi Muhammad SAW, dengan warisan pemikiran dan keteladanan para ulama kita, dan dengan segala potensi yang masih dimilikinya, InsyaAllah, umat Islam dan bangsa Indonesia akan dapat mewujudkan peradaban mulia di bumi Nusantara. Syaratnya, umat Islam mampu mewujudkan pribadi, keluarga, dan institusi-institusi peradaban yang menjadi teladan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat global.
Semoga Allah SWT mengasihi, melindungi dan menolong kita semua, dalam mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Aamiin. (Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 1 Muharram 1443 H/10 Agustus 2021).
