Jakarta, Gontornews — Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam sidang komisi di Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta, menjadi pembahasan yang memanas. Khususnya dalam rekomendasi para peserta kongres terhadap keperpihakan dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM.
Para peserta kongres meminta adanya arus baru ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengembangan Koperasi dan UKM. Di antaranya adalah model ekonomi dan paradigma tentang pengembangan UMKM harus diubah.
Peryataan ini disampaikan oleh M Nadrattuzaman Hosen dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ia mengatakan, arus baru ekonomi yang harus disampaikan kepada pemerintah adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang jelas. Harus ada kemitraan yang jelas dan saling sinergi antara usaha besar dengan usaha kecil agar tidak terjadi kesenjangan dan keadilan.
“Kebijakan ini harus dibuat oleh pemerintah seperti halnya negara-negara Jepang dan Korea dalam mengembangkan industri otomotif yang kini maju dan berkembang,” paparnya.
Problem ekonomi Indonesia dalam mengembangkan KUKM adalah tidak adanya kebijakan pemerintah dalam menghentikan kapitalisme yang rakus, yang berlangsung di Tanah Air selama ini.
Hal inilah, kata Nadra, yang menyebabkan ekonomi berjalan penuh ketimpangan. Untuk itu, perlu arus baru ekonomi Indonesia yang mengacu pada ekonomi konstitusi bahwa antara pengusaha besar dan kecil bisa saling sinergi dalam membangun ekonomi. Dengan demikian ada tatanan baru bagi pengembangan ekonomi nasional. [Fathurroji/Rus]
