Jakarta, Gontornews — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (01/02/2023), menyampaikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah. Penghentian ekspor tembaga mentah ini merupakan kelanjutan dari program hilirisasi pertambangan yang dicanangkan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah menghentikan ekspor untuk nikel dan bauksit yang berlaku mulai Juni mendatang
“Ini nikel sudah stop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit stop bulan Juni. Nanti, sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga stop, tahun ini stop,” kata Presiden dalam sambutannya pada Mandiri Investment Forum 2023, di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta.
Kepala Negara mengungkapkan, keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah didasari oleh progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah mencapai lebih dari 50 persen.
“Saya cek kemarin, smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen jadi. Jadi, berani kita stop,” ujarnya sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Presiden menambahkan, Indonesia saat ini telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.
“Supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika (Serikat). Itu sudah mayoritas kita miliki,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Kebijakan hilirisasi, imbuhnya, akan melompatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.
Presiden berharap, konsistensi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia.
“Kita harapkan di 2045, GDP dan PDB kita berada di angka perkiraan saya yaitu 9-11 triliun dolar AS. Income per kapita, kalau konsisten, kita berada di angka 21-29 ribu dolar AS, jadi negara maju kita,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan]
