Astana, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI, Dr Hidayat Nur Wahid, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kehormatan ke kantor Muftiyat Kazakhstan dalam rangka mempererat kerjasama bilateral di bidang kebudayaan dan pendidikan Islam, serta menyampaikan aspirasi Komisi VIII DPR RI dan umat Islam di Indonesia terkait panjangnya antrean berhaji. Kunjungan itu didampingi oleh Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman, dan menjadi bagian dari agenda Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan dan haji.
Pertemuan pada 22 April 2025 di kantor Muftiyat Kazakstan di Astana itu berlangsung dengan hangat dan penuh semangat ukhuwah Islamiyah. Hidayat Nur Wahid diterima langsung oleh Grand Mufti Kazakhstan, Naurizbay Haji Taganuly, didampingi okeh Wakil Mufti. Dialog berlangsung sangat akrab dan hangat dengan bahasa Arab, karena baik Mufti maupun wakilnya, sama seperti HNW, alumni pendidikan tinggi di Timur Tengah. Grand Mufti menyambut baik berbagai usulan dan inisiatif kerjasama yang disampaikan oleh HNW.
Salah satu isu strategis yang dibahas terkait kuota haji Kazakhstan yang mencapai 10.000 jemaah, namun menurut Mufti Kazakstan, selama ini kuota tersebut belum terserap habis. Tahun lalu hanya terpakai 5.000 kuota saja, bahkan tahun ini berpotensi hanya terpakai sekitar 4.500, artinya ada 5.000-an lebih kuota haji yang tidak terpakai. Dalam kesempatan tersebut, Hidayat menyampaikan usulan agar sisa kuota haji Kazakstan yang belum terpakai dapat dihibahkan atau dimanfaatkan oleh calon jemaah haji dari Indonesia yang saat ini menghadapi antrean panjang antara 28 hingga 49 tahun.
“Kami mengusulkan agar sisa kuota haji Kazakhstan yang belum dimanfaatkan itu bisa diberikan kepada calon jemaah haji Indonesia. Ini akan sangat membantu umat Islam di Indonesia yang begitu antusias untuk berhaji, tapi harus menunggu puluhan tahun karena panjangnya daftar tunggu,” ujar HNW yang sejak tahun 2016 sudah mengusulkan pentingnya Indonesia melakukan loby ke OKI, Saudi Arabia, maupun negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai habis, agar bisa dihibahkan ke jemaah haji Indonesia.
Selain untuk memperpendek masa tunggu/antrean, dan kuota yang ada tidak menjadi “mubadzir” karena tidak terpakai, juga agar kasus calon jemaah haji Indonesia yang tahun 2016 ditahan di Filipina karena berhaji dengan mempergunakan paspor Filipina, tidak terulang lagi.
Menurutnya, langkah ini merupakan salah satu bentuk nyata diplomasi parlemen sesuai fungsinya, untuk mencari solusi dan memperjuangkan aspirasi konstituen yang bisa berlaku lintas negara dengan mengedepankan solidaritas dan kerjasama saling bantu sesama umat Muslim berbasiskan pada prinsip ukhuwah Islamiyah. Untuk itu HNW pun mengapresiasi respons positif dari pihak Mufti Kazakhstan terhadap usulan tersebut.
“Alhamdulillah, pihak Grand Mufti memahami dan merespons dengan sangat baik usulan terkait kuota haji Kazakstan yang tidak terserap itu. Maka semoga hal positif ini bisa lebih dioperasionalkan dalam pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Mufti Kazakstan yang membidang haji sebagaimana dipesankan oleh Grand Mufti. Juga sangat penting pihak pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti pintu yang sudah dibuka ini, dengan mengomunikasikan ke pihak Saudi Arabia yang juga tentunya lebih sepakat bila semua kuota bisa terpakai habis, karena menurut Mufti, persetujuan dari Saudi Arabia diperlukan agar niat baik ini bisa dilaksanakan. Atau bahkan Pemerintah bisa mengusulkan agar OKI membahas ulang soal kuota haji termasuk pemanfaatan kuota yang tidak terserap ini, agar bisa ada solusinya. Mengingat sudah sangat lamanya ketentuan kuota haji ini diputuskan, sementara banyak sekali perkembangan bahkan di Saudi Arabia (Mekkah dan ArMuzNa), juga dengan adanya kasus tidak terserapnya kuota di suatu negara, sementara negara lain terjadi antrean yang sangat panjang, dengan misalnya diizinkannya kerjasama bilateral antarnegara OKI dll, seperti antara Indonesia dengan Kazakstan, untuk memaksimalkan penyerapan kuota haji tersebut,” imbuh HNW.
Selain persoalan haji, pertemuan juga membahas peluang kerjasama pendidikan Islam, pertukaran pelajar, dan penguatan dakwah moderat di kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara.
Kunjungan ini menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya diplomasi parlemen Indonesia yang mengedepankan kemaslahatan konstituen, umat dan kepentingan nasional, serta mempererat hubungan dengan dunia internasional termasuk dunia Islam, sesuai konteksnya. []
