Santa Cruz del Quiche, Gontornews – Ribuan Warga Guatemala menggelar unjuk rasa meminta Presiden Jimmy Morales segera mengundur diri dari jabatannya sebagai Presiden Guatemala, Kamis (20/9).
Para pengunjuk rasa yang berbaris di depan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri di Santa Cruz del Quiche juga menentang keputusan Morales untuk mengakhiri pekerjaan badan anti-korupsi yang didukung PBB untuk bekerja dalam memberantas korupsi di negara tersebut.
Dikutip laman Aljazeera, Protes para pengunjuk rasa didorong oleh keputusan Morales bulan lalu untuk tidak melanjuti mandat Komisi Internasional Anti-Hak Asasi Manusia (CICIG) yang didukung PBB, yang akan berakhir pada September 2019 mendatang. Morales juga melarang komisioner CICIG untuk masuk kembali ke Guatemala.
“Kami lelah dengan begitu banyak korupsi,” kata Luz Emilia Ulario salah satu pengunjuk rasa yang juga merupakan bagian dari organisasi pengembangan masyarakat di departemen Quiche.
Ulario juga mengatakan jika dirinya bersama kurang lebih 1.000 pengunjuk rasa memprotes ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Presiden Guatemala dianggap tidak pernah berpihak pada rakyat malah justru membela oligarki negara.
Selama lebih dari satu dekade, CICIG telah membantu menjatuhkan pejabat-pejabat tinggi yang telah melakukan kejahatan korupsi. Di bawah jabatan komisaris utama Ivan Velasquez, komisi itu telah membantu jaksa Guatemala menyelidiki dan mengadili puluhan hakim, eksekutif dan pejabat, termasuk mantan presiden Otto Perez Molina.
Presiden Morales yang dipilih 2015 lalu, awalnya didukung oleh CICIG, namun lantaran terjerat kasus kprupsi yang melibatkan pembiayaan kampanye ilegalnya, Morales segera menjadi subyek investigasi. Partai dan kerabat Morales juga mendapat kecaman karena dugaan korupsi.
Keputusan Morales untuk mengakhiri karya CICIG dan melarang Velasquez dari negara itu memicu protes dan dianggap telah tantangan hukum. Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan perintah terhadap larangan Velasquez, memerintahkan Morales untuk mengizinkan komisaris kembali ke negara itu.
Pada hari Rabu (19/9) kemarin, PBB mengatakan Velasquez akan tetap menjabat bebagai komisaris. Mahkamah Konstitusi juga mengklarifikasi keputusannya untuk secara khusus menamai Velasquez dan memerintahkan Morales untuk tidak membuat pernyataan dan mengambil tindakan terhadap komisaris. [Devi Lusianawati]
