Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyambut baik sukses Pakistan prakarsai hadirkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai dapat menghindarkan terjadinya perang dunia ketiga, menyelamatkan dunia dari krisis ekonomi global, menjaga tetap terselenggaranya ibadah haji dan keselamatan calon jemaah haji, dan menghindarkan rakyat/obyek sipil agar tak makin banyak korban berjatuhan. Wajar bila keberhasilan awal prakarsa Pakistan itu didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Uni Eropa, Indonesia, Turkiye, Saudi Arabia, Qatar, Liga Muslim se-Dunia dan masyarakat internasional lainnya.
HNW, sapaan akrabnya, juga mengusulkan agar gencatan senjata itu benar-benar efektif menghadirkan perdamaian di kawasan, maka penting menghadirkan keadilan sehingga dalam pembahasan lanjutan di Islamabad pada 10 April 2026 dan seterusnya, selain mencakup penghentian serangan terhadap Lebanon oleh Israel, juga mencakup penghentian serangan ke negara-negara Teluk, serta penghentian serangan Israel atas Palestina (Gaza, West Bank dan penghentian penutupan Masjid Al Aqsha). Juga mengembalikan status Selat Hormuz sesuai yang disepakati dalam Hukum Internasional, UNCLON 1982, bahwa Selat Hormuz yang berbatasan dengan teritori pantai Iran dan Oman itu merupakan perairan internasional.
“Poin-poin tersebut sangat krusial agar dengan terpenuhinya prinsip keadilan, maka gencatan senjata dapat terlaksana dengan lebih baik, dan perdamaian benar-benar terwujud, sehingga sewajarnya bila poin-poin itu dapat menjadi bahasan penting dalam negosiasi lanjutan yang akan berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada 10 April 2026 dan seterusnya,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
HNW mengatakan poin-poin penting tersebut perlu dijadikan bahan tambahan untuk dibahas dan dipermanenkan dalam negosiasi lanjutan selain 10 poin proposal yang disampaikan oleh Iran sebagai basis dari negosiasi dengan Amerika Serikat. “Jadi, gencatan senjata bukan hanya antara AS dan Iran dan meliputi Lebanon, tapi juga meliputi negara-negara Teluk yang juga terdampak langsung akibat dari saling serang antara AS/Israel dan Iran. Itulah yang secara terbuka juga disuarakan oleh Kemenlu Qatar, Arab Saudi, Kuwait dan Oman,” ujarnya.
“Selain itu, karena terus berlangsungnya serangan Israel atas Gaza, West Bank dan Penutupan Masjid Al Aqsha, maka gencatan senjata itu perlu secara definitif juga meliputi penghentian serangan bersenjata atas Palestina dan penghentian Israel yang terus menutup Masjid Al Aqsha. Karena perluasan perang yang dilakukan Israel atas Lebanon den Iran, hakikatnya juga karena tidak terjadinya penghentian serangan Israel atas Gaza, West Bank dan laku jahatnya terhadap Masjid Al Aqsha. Wajar bila usulan gencatan senjata yang juga meliputi Palestina ini juga telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina,” tambahnya.
HNW berharap agar Pemerintah Indonesia yang sudah mendeklarasikan kesiapan menjadi mediator perdamaian itu, dan pernah mengajak Pakistan untuk bersama-sama melakukannya, dapat menindaklanjuti dengan membantu menyukseskan prakarsa Pakistan menghadirkan perdamaian/gencatan senjata antara AS-Iran, dengan juga mengusulkan perluasan cakupan gencatan senjata. “Agar perdamaian dapat benar-benar terwujud bukan hanya antara AS dan Iran, tapi juga secara menyeluruh, selain gencatan senjata itu mencakup Lebanon, juga mencakup negara-negara Teluk dan Palestina termasuk untuk pembukaan kembali Masjid Al Aqsha,” tukasnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan meski Indonesia secara geografis tidak berbatasan langsung dengan Iran, sebagaimana Pakistan, bukan berarti Indonesia tidak bisa memainkan perannya dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi sesuai amanat UUD NRI 1945.
“Pemerintah, terutama melalui Kementerian Luar Negeri bisa menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan Pakistan, Iran dan AS, agar proses diplomasi dan negosiasi wujudkan gencatan senjata bisa berjalan dengan produktif dan menyeluruh bahkan bukan hanya untuk 14 hari, melainkan yang permanen minimal hingga selesainya musim haji 2026, dan agar dampaknya meluas bukan hanya gencatan senjata meliputi Lebanon tapi juga negara-negara Teluk dan Palestina termasuk penghentian penutupan Masjid Al Aqsha,” ujarnya.
HNW menambahkan, apalagi Presiden Prabowo juga dapat berkomunikasi secara baik dengan Presiden AS Donald Trump sebagaimana yang ditunjukkan dalam berbagai forum internasional, dan Pemerintah Iran masih tetap menghormati Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
“Bila memang tidak memungkinkan berperan secara langsung sebagaimana yang dilakukan Pakistan saat ini, setidaknya Pemerintah Indonesia bisa menguatkan Pakistan atau mengusulkan memperkaya cakupan gencatan senjata tersebut agar terciptalah perdamaian meluas dan abadi, setidaknya di kawasan Teluk, Palestina dan Timur Tengah umumnya, karena salah satu poin utama ketentuan Konstitusi yaitu perdamaian dengan terwujudnya kemerdekaan bangsa dan negara Palestina,” jelasnya.
“Poin ini seharusnya tidak boleh luput untuk dibahas pada saat proses negosiasi lanjutan dalam mewujudkan gencatan senjata yang permanen di Islamabad pada 10 April 2026 dan seterusnya,” tambahnya.
HNW juga mengingatkan Presiden AS Donald Trump untuk semakin menyadari bahwa dengan ngotot Israel tetap ingin menyerang Iran, Lebanon dan Palestina, dirinya telah terjebak oleh ambisi radikal Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka menyampaikan ambisinya untuk ingin terus berperang dengan tetap menyerang Palestina dan Lebanon untuk mewujudkan mimpi politiknya memperluas kekuasaan Israel mewujudkan klaim Israel Raya.
“Hal ini terbukti bahwa saat ini satu-satunya pihak yang tidak menyukai/menolak gencatan senjata AS-Iran yang meliputi Lebanon yaitu Israel. Bahkan, menurut Pakistan dan Turki, Israel telah berusaha menyabotase perundingan damai AS dan Iran yang diprakarsai Pakistan tersebut dengan melakukan serangan yang lebih massif khususnya terhadap Lebanon, juga terhadap Palestina, Gaza dan West Bank. Fakta ini makin menambah bukti bahwa biang kerok ketidakstabilan dan ketidakdamaian di kawasan di Timur Tengah dan negara Arab yaitu Israel,” tukasnya.
“Jadi, sikap Presiden Trump yang akhirnya bersedia menghadirkan gencatan senjata dengan Iran dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh Pakistan ini, bagaimanapun perlu disambut baik dan diharap benar-benar dilaksanakan agar dapat membuka negosiasi hadirnya perdamaian yang permanen karena dipentingkan dan dihormatinya prinsip-prinsip hukum internasional dan keadilan global. Dan semoga Presiden Trump ke depan dapat benar-benar melaksanakan janji kampanye untuk wujudkan perdamaian dengan “America First”nya, sehingga benar-benar dapat menekan Israel agar dapat menghadirkan perdamaian, tidak malah terjebak dalam ‘permainan’ Netanyahu menjadikan “Israel First” padahal Israel tidak menginginkan “peace” justru menginginkan perang terus berlangsung sebagaimana yang terus dia lakukan atas Lebanon dan Palestina. Dan terbukti dengan penolakan NATO dan masyarakat internasional untuk terlibat perang oleh Israel dan AS, jelas tidak menguntungkan AS,” pungkasnya. []
