Kuala Lumpur, Gontornews — Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin menghadapi seruan untuk mundur dari jabatannya, Senin (26/10). Seruan ini mengemuka seiring dengan penolakan Yang Dipertoan Agung terhadap permintaan Muhyiddin tentang status darurat penanganan virus korona di Malaysia.
Sebelumnya, Muhyiddin meminta penetapan aturan darurat menyusul lonjakan kasus infeksi Covid-19 serta pandemi global yang telah menghantam sektor perekonomian. Sejumlah kritikus menuduh Muhyiddin menggunakan status darurat Covid-19 untuk menangguhkan parlemen serta menghindari uji dukungan parlemen yang terus menipis.
Alhasil, penolakan Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah, bermakna bahwa kekuasaan Muhyiddin semakin terkikis. Terkikisnya dukungan politik terhadap kepemimpinan Muhyiddin bermula saat politisi kawakan Malaysia, Anwar Ibrahim, mengklaim dukungan parlemen mayoritas yang menghendakinya sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Pasca pertemuan Anwar Ibrahim dengan Raja Al-Sultan Abdullah, wacana pembentukan kembali kabinet pemerintahan mengemuka. Namun, Raja meminta kepada para politisi untuk menghakhiri konflik politik dengan menjaga stabilitas pemerintah dalam menangani pandemi dengan baik.
“Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis,” ungkap politisi senior Malaysia, Ahmad Puad Zarkashi.
“Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Seharusnya, Muhyiddin mundur,” imbuh politisi partai UMNO itu sebagaimana dilansir Reuters.
Senada dengan Ahmad Puad, anggota parlemen oposisi, Wong Chen, juga memiliki pendapat serupa. Menurutnya, Raja Malaysia telah menolak proposal ‘jahat’ Muhyiddin. Karenanya, Chen mendorong Perdana Menteri untuk mundur dari kursi Perdana Menteri atau memecat menteri yang mengusulkan penetapan status darurat Covid-19.
Pengamat politik Malaysia, Shazwan Mustafa Kamal, mengatakan bahwa Raja Malaysia hendak mengirim sinyal bahwa stabilitas politik adalah yang utama. Menurutnya, Raja Malaysia tidak perlu terpengaruh intrik politik yang terjadi pasca mundurnya Mahathir Mohamad Februari lalu.
“Tampaknya, raja mengirimkan sinyal bahwa pemerintah hari ini akan bertahan. Begitu pula dengan anggaran yang juga harus disahkan dan tidak boleh ada perubahan politik setidaknya untuk saat ini,” ungkap konsultan politik dan kebijakan Vrien & Partners. [Mohamad Deny Irawan]
