Ankara, Gontornews — Turki menolak “sikap bias dan ilegal” dari Uni Eropa dan meminta blok tersebut berperan sebagai “mediator yang jujur” dalam perselisihannya dengan anggota UE, Yunani dan Siprus Yunani, atas eksplorasi cadangan gas di Laut Mediterania setelah para pemimpin Eropa menyetujui perluasan sanksi terhadap Ankara.
Sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa akan merugikan kedua belah pihak dan tidak menguntungkan siapa pun, dan akan berdampak terhadap hubungan kedua pihak, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 11 Desember kepada anggota partainya.
Erdogan meminta politisi AS dan UE untuk melepaskan diri dari pengaruh lobi anti-Turki, dengan mengatakan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog dan kerjasama.
“KTT yang diadakan oleh Uni Eropa kemarin sebenarnya tidak memberikan jawaban atas ekspektasi beberapa negara. Karena tuntutan mereka tidak dibenarkan,” kata Erdogan kepada wartawan di hari yang sama.
Dalam pernyataan tertulis oleh Kementerian Luar Negeri pada 11 Desember, Turki menolak “sikap bias dan melanggar hukum terhadap masalah Siprus Utara, Mediterania timur, Aegea dan regional pada khususnya, yang kita tahu bahwa mayoritas UE tidak mengadopsi, tetapi harus dimasukkan ke dalam Kesimpulan KTT Uni Eropa 10 Desember karena solidaritas dan veto tekanan.”
Keputusan untuk memperluas sanksi terhadap Turki disetujui karena solidaritas dengan Yunani dan Siprus Yunani, kata Kementerian Luar Negeri. Ia menambahkan bahwa dugaan penyalahgunaan hak solidaritas dan hak veto kedua negara telah mendorong hubungan UE-Turki ke dalam “lingkaran setan”.
“Situasinya merugikan kepentingan bersama Turki dan UE serta perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan kami,” kata kementerian itu. “Uni Eropa harus mengambil peran sebagai mediator yang jujur, harus bertindak dengan cara yang berprinsip, strategis dan masuk akal,” tambahnya.
“Dalam keputusan ini, Uni Eropa sekali lagi mengabaikan orang-orang Siprus Turki dan keinginan mereka, yang merupakan pemilik bersama Pulau Siprus,” kata pernyataan itu.
Sementara itu, Jurubicara Kepresidenan İbrahim Kalın mendesak UE untuk bekerjasama dalam masalah kawasan.
“Hubungan Turki-UE harus fokus pada dialog politik dan agenda kerjasama untuk isu-isu seperti penyelesaian masalah regional. Krisis dan tantangan di wilayah kami hanya dapat diselesaikan melalui solidaritas dan kerjasama,” kata Kalin dalam sebuah pernyataan dikutip Hurriyetdailynews.com.
Para pemimpin UE mengatakan pada 11 Desember bahwa Turki telah “terlibat dalam tindakan sepihak dan provokasi serta meningkatkan retorikanya terhadap UE.” Ini terlepas dari fakta bahwa mereka telah menawarkan perdagangan dan insentif lainnya kepada Turki untuk menghentikan kegiatannya dalam KTT terakhirnya pada bulan Oktober, kata mereka.
Para pemimpin menugaskan kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell untuk menyusun laporan tentang keadaan hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan UE-Turki dan menyarankan bagaimana melanjutkannya, termasuk tentang perluasan sanksi. Borrell diminta untuk menyerahkan laporan tersebut kepada para pemimpin pada saat mereka mengadakan pertemuan puncak pada bulan Maret.
Deklarasi tersebut juga mengutuk pembukaan bagian kota Maraş, yang juga dikenal dalam bahasa Yunani sebagai Varosha, di Siprus Utara dan menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB harus dihormati. Ke-27 negara UE terpecah tentang cara terbaik menangani Turki. Prancis dan Siprus Yunani telah mendorong langkah-langkah yang lebih keras seperti sanksi ekonomi, tetapi negara-negara lain khawatir akan semakin merusak ekonomi negara yang sudah rusak dan membuat kawasan itu tidak stabil.
Tahun lalu, UE menyiapkan sistem untuk memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada orang, perusahaan, atau organisasi yang terkait dengan aktivitas pengeboran yang diperebutkan. Dua pejabat Perusahaan Perminyakan Turki sudah ada dalam daftar, dan para pemimpin mengatakan sanksi itu harus diperluas. []

























