Washington, Gontornews — Pada hari Jumat (8/1), Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari. Pengumuman itu datang ketika media massa memberitakan bahwa Trump mungkin menghadapi pemungutan suara pemakzulan kedua. Demikian dirilis laman dw.com.
“Kepada semua yang bertanya, saya tidak akan menghadiri pelantikan pada 20 Januari,” tulisnya di Twitter sesaat sebelum ia dilarang dari situs tersebut.
Kantor berita Reuters mengutip sumber di pemerintahan Trump yang mengatakan bahwa presiden kemungkinan akan meninggalkan Gedung Putih sehari sebelum pelantikan dan menuju ke resor Florida-nya.
Biden menyambut keputusan Trump sebagai “hal yang baik.”
“Saya diberitahu dalam perjalanan ke sini bahwa dia mengindikasikan tidak akan hadir pada pelantikan,” kata Biden kepada wartawan di Wilmington, Delaware. Biden menyebut keputusan Trump sebagai “salah satu dari sedikit hal yang dia dan saya sepakati.”
Pengumuman Trump datang ketika anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat sedang memperdebatkan apakah akan dilakukan voting untuk pemakzulan Trump dengan tuduhan “menghasut untuk memberontak” setelah pendukungnya menyerbu Gedung Capitol.
Pada hari Jumat, NBC News mentweet draf yang dibuat oleh anggota Demokrat di DPR, yang menyerukan satu artikel impeachment terhadap Trump.
Jurubicara Gedung Putih Judd Deere dengan cepat menjawab bahwa memakzulkan Trump di saat-saat akhir masa jabatannya “hanya akan semakin memecah belah negara.”
Associated Press mengutip dua orang yang mengetahui rencana tersebut yang mengatakan bahwa tiga Demokrat di DPR berencana untuk memperkenalkan artikel pemakzulan terhadap Trump pada hari Senin, yang berarti bahwa majelis dapat melakukan voting pada pertengahan pekan.
Ketua DPR Nancy Pelosi telah membahas kemungkinan pemakzulan dengan pimpinan DPR k Kamis malam.
Beberapa jam sebelumnya, dia mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat bersedia untuk bertindak jika Wakil Presiden Mike Pence tidak menggunakan Pasal 4 dari Amandemen ke-25 Konstitusi AS – yang mengizinkan pemecatan paksa presiden dari kekuasaan oleh Kabinetnya sendiri.
Trump telah dimakzulkan sekali oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian dibebaskan oleh Senat. []

























