Budapest, Gontornews — Para pemimpin Uni Eropa mengonfrontasi Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, karena enggan mempromosikan kampanye LGBT. Sebagai informasi, parlemen Hungaria menerbitkan undang-undang anti-LGBT pekan lalu.
Dalam undang-undang tersebut, pemerintah melarang pendistribusian materi-materi sekolah bermuatan homoseksualitas atau perubahan gender. Orban berdalih undang-undang tersebut baru saja disahkan oleh parlemen. Ia pun menerima konfrontasi dari 27 pemimpin negara-negara Uni Eropa.
“Undang-undang sudah diumumkan, sudah diterbitkan dan sudah selesai,” kata Orban sebagaimana dilansir Reuters.
Sebagai informasi, beberapa gedung maupun bangunan ikonik beberapa negara Eropa menghiasi diri dengan lampu berwarna pelangi demi menentang RUU tersebut.
Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, bahkan menggambarkan RUU anti-LGBT Hungaria sebagai sesuatu yang memalukan. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa akan mengambil tindakan untuk menganulir aturan tersebut.
Orban berdalih bahwa undang-undang tersebut menggambarkan nilai-nilai katolik tradisional. Namun, ia menjelaskan bahwa undang-undang itu bertujuan untuk memberikan hak eksklusif bagi orang tua untuk memutuskan hak pendidikan seksual bagi anak-anak mereka.
“Saya seorang pejuang untuk hak-hak mereka. Saya seorang pejuang kebebasan di rezim komunis. Homoseksualitas didakwa dan saya berjuang untuk kebebasan dan hak-hak mereka. Jadi saya membela hak-hak kaum homoseksual,” jelas Orban.
“Tapi undang-undang ini bukan tentang itu. Ini bukan tentang homoseksual,” sambung Orban menegaskan.
Sejak berkuasa pada tahun 2010, PM Orban berlaku agresif untuk permasalahan sosial. Uni Eropa bahkan geram dengan perlakuan Orban yang bertindak semena-mena kepada pengungsi, migran serta memberikan tekanan kepada akademisi, hakim hingga media.
Uni Eropa bahkan segera melakukan penyelidikan formal terhadap Hungaria. Mereka menganggap Hungaria telah merusak aturan hukum dan sekarang memperkenalkan alat baru untuk memotong pemberian dari Uni Eropa untuk mereka yang mencemooh nilai-nilai demokrasi. [Mohamad Deny Irawan]
