Yangon, Gontornews — Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa pemblokiran akses masuk bantuan kemanusiaan internasional ke Rakhine yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar berdampak pada kondisi 50 ribu warga Rakhine. Pemerintah berdalih pemblokiran akses masuk bantuan kemanusiaan disebabkan kondisi keamanan yang belum stabil di wilayah tersebut.
Pemerintah negara bagian Rakhine menunjuk Komite Palang Merah Internasional (International Committee of Red Cross/ICRC) dan Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) sebagai ‘koordinator’ bantuan kemanusiaan di Rakhine.
Hampir satu bulan terakhir, kondisi di Rakhine mencekam setelah sebelumnya 13 petugas penjaga di wilayah perbatasan Rakhine tewas setelah ditembak oleh kelompok etnis bersenjata, Arakan Army (AA). Tidak tinggal diam, pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi menginstruksikkan Militer (Tamtadaw) agar menyerang AA hingga ke akar-akarnya.
Meski demikian, warga Rakhine yang tinggal di sekitar wilayah Maungdaw dan lima kota kecil di Rakhine utara dan barat mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan sehari-hari akibat perang tersebut.
Lembaga PBB yang menangani urusan kemanusiaan, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), berusaha untuk mengumpulkan sejumlah kelompok dan organisasi non-pemerintah untuk mencari ruang serta informasi tentang situasi terbaru di Rakhine pascapemblokiran akses bantuan kemanusiaan.
ONOCHA menyampaikan bahwa pemblokiran akses tersebut telah menyebabkan layanan kesehatan, air bersih, pembangunan sekolah, pelatihan guru hingga kegiatan pendidikan terhenti. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan ONOCHA adalah di Kyauktaw dan Ponnagyun.
Untuk di Kyauktaw misalnya membutuhkan layanan kesehatan untuk menangani maslaah kesehatan yang mungkin melanda 17 ribu orang warga. Sedangkan di Ponnagyun, sejumlah layanan kesehatan terhenti termasuk perujuk layanan darurat kesehatan.
“Saat ini kami sedang berupaya untuk melihat dampak dari pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang telah ada dan sedang berlangsung di kota-kota yang terdampak perang,” ujar Jurubicara ONOCHA di Myanmar, Pierre Peron, kepada Reuters.
“Penilaian ini akan terus berkembang,” katanya.
Lebih lanjut, Pierre Peron mengatakan jika PBB memiliki hubungan erat dengan pemerintah Rakhine sehingga diharapkan dapat membuka akses bagi para organisasi kemanusiaan internasional agar dapat mengirimkan bantuannya secara individual.
“Pihak berwenang di Rakhine telah mengundang organisasi-organisasi kemanusiaan untuk secara individual mengajukan permohonan otorisasi perjalanan untuk kegiatan tertentu,” pungkas Pierre sambil berharap Pemerintah Rakhine dapat merespon permohonan itu dengan sesegera mungkin. [Mohamad Deny Irawan]
