Jenewa, Gontornews — Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan setiap pemerintah memerlukan waktu dua pekan untuk menentukan kebijakan terkait COVID-19. Karenanya, WHO membutuhkan kecepatan, skala dan kesetaraan untuk memutuskan tindakan yang diperlukan.
Setiap negara, lanjut WHO, harus menerapkan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang komprehensif demi mempertahakan stabilitas kondisi tanpa penularan berkelanjutan.
Beberapa negara paling terdampak seperti Amerika Serikat, Spanyol dan Italia mulai mempertimbangkan untuk mencabut penguncian wilayah. Mereka berharap dapat memulai transisi menuju kehidupan normal.
WHO mengamini hal tersebut dan berharap transisi dilakukan secara bertahap seraya melakukan evaluasi sebelum langkah-langkah baru diambil.
“Untuk mengurangi risiko wabah baru, langkah-langkah harus diambil secara bertahap. Langkah-langkah bijaksana berdasarkan penilaian risiko epidemiologis dan manfaat sosial ekonomi seperti mengangkat pembatasan tempat kerja, lembaga pendidikan dan kegiatan sosial lain,” kata WHO.
“Idealnya, kita membutuhkan minimal dua pekan di setiap fase transisi demi memberikan waktu untuk memahami risiko wabah baru dan meresponnya dengan cepat,” tambah WHO dilansir Reuters.
Sebagaimana diketahui, WHO telah mendapatkan kecaman dari Amerika Serikat sebagai donatur terbesar WHO. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Selasa (13/4), menunda pendanaan bagi badan kesehatan dunia tersebut.
Sejumlah negara mengeluarkan kebijakan berbeda dalam menanggulangi COVID-19. Cina misalnya mencabut penguncian wilayah di Provinsi Hubei setelah memberlakukan lockdown pada akhir Januari lalu. Sementara Presiden Trump baru saja menginstruksikkan bersama Gubernur negara bagian untuk membuka kembali aktivitas bisnis di Amerika Serikat.
Spanyol mengizinkan bisnis konstruksi dan industri manufaktur untuk melanjutkan operasionalnya. Meski sejumlah toko, bar maupun ruang publik ditutup hingga 26 April mendatang. Italia tetap mempertahankan pembatasan ketat demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di negara dengan angka kematian tertinggi di dunia tersebut.
Sementara Denmark, kembali mengizinkan pusat penitipan anak dan sekolah untuk beraktivitas mulai Rabu (15/4). Denmark sendiri menjadi negara pertama di Eropa yang memberlakukan penguncian wilayah demi mencegah penyebaran COVID-19. [Mohamad Deny Irawan]
