New York, Gontornews — “Perang di Suriah bukan hanya perang Suriah,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa (31/3).
“Mengakhirinya, dan penderitaan luar biasa yang terus ditimbulkannya, merupakan tanggung jawab kolektif. Hari ini, kita semua harus berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan itu,” paparnya dalam sesi pleno informal Majelis Umum PBB sebagaimana dikutip Arabnews.com.
Dia kembali menyerukan resolusi politik untuk konflik Suriah dan menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi militer.
Pada sesi pleno informal Majelis Umum PBB yang dipimpin oleh presidennya, Volkan Bozkir, Guterres memberi pengarahan kepada anggota PBB tentang perkembangan terbaru di Suriah. Ini termasuk kemajuan implementasi Resolusi 2254, yang diadopsi pada Desember 2015, dan seruan untuk gencatan senjata dan penyelesaian politik; krisis kemanusiaan; dan situasi hak asasi manusia.
“Kemajuan yang kredibel” dalam pekerjaan Komite Konstitusi Suriah, kata Guterres, merupakan langkah penting menuju implementasi Resolusi 22454. Ini menyerukan penyusunan konstitusi baru yang akan membuka jalan bagi pemilihan yang bebas dan adil, di bawah naungan PBB. Semua warga Suriah, termasuk diaspora, akan memiliki hak untuk memilih.
“Hasil kerja komite sejauh ini tidak sesuai dengan harapan saya. Mereka telah gagal memenuhi harapan rakyat Suriah, ” tambahnya.
Dia mengulangi seruan Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, agar sesi keenam komite yang akan datang menetapkan tujuan yang jelas, metode kerja yang kredibel dan meningkatkan kerjasama antara dua ketua bersama. Ini bisa menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan, kata Guterres, saat ia kembali menekankan bahwa nasib Suriah tidak “hanya di tangan mereka” mengingat sejumlah angkatan bersenjata asing aktif di negara itu.
Meskipun 12 bulan “relatif tenang” setelah perjanjian gencatan senjata Astana pada Maret 2020, dia mengatakan “itu masih merupakan tahun yang berbahaya: serangan udara, saling serang dengan artileri dan tembakan senjata kecil terus berlanjut.”
Tantangan serius baru-baru ini terhadap “kecenderungan menuju ketenangan relatif” termasuk sejumlah insiden pada 21 Maret: serangan terhadap rumah sakit yang didukung PBB di Atarib, Aleppo; serangan udara di dekat perbatasan Bab Al-Hawa yang mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan PBB yang tiba di Suriah dari Turki; dan penembakan terhadap lingkungan pemukiman di Aleppo.
Tanggal 15 Maret menandai peringatan 10 tahun dimulainya perang di Suriah, yang dipicu oleh penumpasan brutal oleh pasukan rezim Assad terhadap demonstran damai yang menuntut reformasi. “Sejak itu, warga Suriah telah mengalami sejumlah kejahatan paling parah yang pernah disaksikan dunia abad ini,” kata Guterres.
“Pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Suriah selama dekade terakhir mengejutkan hati nurani,” tambahnya, saat ia mengecam impunitas yang memungkinkan para pelaku kejahatan untuk bertindak.
Efek perang yang sedang berlangsung telah diperparah oleh pandemi COVID-19, yang diperkirakan akan terus mempengaruhi negara itu selama setahun ini. Guterres mengatakan bahwa sudah dikirim vaksin ke negara itu, dengan pengiriman pertama yang cukup untuk 3 persen dari populasi Negara itu.
Dia meminta negara-negara anggota untuk menunjukkan “dukungan yang murah hati” dengan menyumbangkan $10 miliar yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi lebih dari 12 juta orang yang membutuhkan di seluruh Suriah dan sekitar 6 juta pengungsi di negara-negara tetangga. []
