Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr HM Hidayat Nur Wahid MA mengapresiasi semangat patriotik masyarakat Indonesia merealokasi anggaran masing-masing yang sedikit untuk membuat program patungan pembelian kapal selam yang diinisiasi oleh Pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Ustadz Abdul Somad. Ia juga meminta Pemerintah untuk seharusnya bijak merespons dengan merealokasi APBN untuk program-program yang memang sangat urgen seperti pembaruan Alutsista.
Inisiatif pembelian kapal selam tersebut sebagai respon konstruktif dari peristiwa tragis tenggelamnya KRI Nanggala 402, dan gugurnya 53 personil terbaik Angkatan Laut.
“Saya sangat mendukung inisiatif masyarakat membuat gerakan tersebut. Ini jadi seperti mengingatkan pada sejarah dulu, ketika umat Islam di Aceh patungan membantu Pemerintah Republik Indonesia, di awal kemerdekaan, untuk membeli pesawat pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Tapi selain itu, lanjut Hidayat, semestinya ini juga menjadi kritik dan pengingatan bagi pemerintah, agar lebih bijak dalam pembuatan anggaran, jangan sampai hal-hal yang sangat urgen seperti soal Alutsista tidak diprioritaskan, sementara proyek-proyek yang tidak urgen malah didahulukan. “Dengan adanya gerakan masyarakat itu, mestinya Pemerintah segera melakukan realokasi APBN untuk Alutsista serta program mendesak lainnya,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (27/4).
HNW sapaan akrabnya mengatakan, ada berbagai kebijakan keuangan pemerintah yang cenderung tidak memenuhi aspek urgensi dan manfaatnya bagi bangsa dan negara. Sehingga dengan terjadinya gerakan patungan dari masyarakat tersebut mestinya Pemerintah segera melakukan realokasi anggaran untuk berbagai program yang lebih urgen dan menjadi hajat rakyat, bangsa dan negara.
Ia mencontohkan anggaran pembangunan ibukota negara yang memakan dana APBN saja hingga Rp89 triliun. Padahal dengan masih berlangsungnya COVID-19 dengan segala dampaknya, juga terbatasnya APBN yang masih mengandalkan hutang luar negeri, perpindahan ibukota tidak urgen untuk saat ini. Atau suntikan Rp20 triliun untuk BPUI dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya yang bermasalah karena korupsi.
“Anggaran semacam itu seharusnya direalokasi, selain untuk penanganan COVID-19 beserta dampak-dampak sosialnya, juga untuk membeli atau memperbarui Alutsista, seperti pembelian atau memproduksi sendiri kapal selam. Daripada menyuntikan Rp20 triliun ke Jiwasraya yang dananya dikorupsi oleh pimpinannya sendiri, dan Rp89 triliun untuk proyek IKN, lebih baik dipakai untuk membantu PT PAL agar dapat segera memproduksi kapal selam, yang setiap kapal selam produk PT PAL senilai Rp1,5 triliun,” jelasnya.
HNW selanjutnya menuturkan, rakyat yang sedang susah saja mau merealokasi anggaran mereka yang sedikit itu untuk membantu Negara. Mestinya negara dengan APBN yang ada juga bisa merealokasi anggarannya. Kalau separuh saja dana APBN untuk proyek IKN sebesar Rp 89 triliun dan suntikan APBN untuk Jiwasraya sebesar Rp20 triliun yang direalokasi untuk peremajaan Alutsista, maka Indonesia bisa membeli sejumlah kapal selam, ditambah dengan kapal perang atau kapal patroli laut lainnya untuk mengamankan teritori kedaulatan laut dan kekayaan laut Indonesia yang sudah diinformasikan kerap dibobol oleh kapal selam atau kapal perang asing, maupun juga untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia yang dicuri oleh nelayan asing.
“Itu jelas lebih urgen, lebih bermanfaat, dan bisa menyelamatkan marwah negara. Dan agar dengan demikian negara dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau Rakyat yang anggarannya sangat terbatas saja mau patungan dan dengan itu merealokasi anggaran belanja mereka yang cuma sedikit, maka harusnya Pemerintah juga bisa merealokasi APBN-nya yang besar itu dari dipergunakan untuk hal-hal yang tak urgen untuk direalokasi bagi program-program yang urgen seperti pembelian kapal selam dan Alutsista lainnya,” pungkas HNW. []
