Erbil, Gontornews — Pegawai negeri sipil di wilayah otonomi Kurdi, Irak utara, termasuk para guru dan dokter, memprotes langkah-langkah penghematan dan penundaan gaji oleh pemerintah. Demonstrasi berlangsung lima hari berturut-turut.
Demonstrasi dimulai setelah sekelompok guru meminta pekerja sipil lainnya untuk memprotes secara damai kebijakan penundaan gaji. Berawal dari Sulaymaniyah, demonstrasi menyebar ke kota-kota lainnya.
Di tengah meningkatnya protes, pejabat senior pemerintah Kurdi mengadakan pertemuan pada hari Rabu dan bersumpah untuk mengubah struktur gaji saat ini demi memenuhi tuntutan para demonstran.
Sebelum 2014, gaji pegawai negeri dibayar oleh pemerintah pusat di Baghdad. Namun, pemerintah Kurdi berhenti menerima pembayaran ini setelah serangkaian perselisihan dengan Baghdad dan perang melawan ISIS.
Akibatnya, pegawai negeri Kurdi saat ini hanya menerima 25 persen dari gaji mereka, dan sisanya dipotong untuk dibayar di kemudian hari.
“Ini adalah langkah penting, tetapi itu masih belum semuanya,” kata Perdana Menteri Kurdi Nechirvan Barzani kepada wartawan setelah pertemuan hari Rabu.
“Setelah proposal reformasi, yang sekarang ada di parlemen, saya dapat mengatakan bahwa kami akan mencapai langkah untuk mengakhiri sistem pemotongan pembayaran sepenuhnya.”
Namun, sekitar 100 pemrotes berkumpul pada hari Kamis di luar Kementerian Pendidikan Tinggi di ibukota, Erbil, meneriakkan slogan-slogan seperti “Satu-satunya senjata kami adalah pena kami” dan “Kami sudah cukup!”
Haval Abdulkhaliq (46), direktur departemen kesehatan dan keselamatan di Hawler Medical University, mengatakan, dokter tidak dapat terus melakukan pekerjaan mereka di bawah sistem saat ini.
“Baghdad mengirim gaji kami, tetapi pemerintahan Erbil masih ingin mempertahankan sistem pemotongan, yang tidak dapat diterima,” katanya pada protes di Erbil.
Salma Mohammed, seorang guru berusia 45 tahun yang telah melakukan protes selama beberapa hari terakhir, mengatakan, “Saya di sini untuk meminta hak saya untuk melayani rakyat saya dan untuk menjalani kehidupan yang terhormat”.
Sementara itu, ada beberapa laporan penangkapan dan pelanggaran hak terhadap demonstran dan wartawan yang mencoba untuk meliput aksi protes. [Rusdiono Mukri]
