Keragaman adalah fakta realitas produk di lapangan. Standar menjadi keharusan untuk memastikan konsistensi mutu yang melahirkan sumber keunggulan kompetitif. ‘’Standardisasi sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat,’’ ungkap Prof. Dr. Ing. BJ Habibie.
Pandangan Habibie
Dalam orasi ilmiah Puncak HUT ke-20 BSN di Jakarta, Jumat (31 Maret 2017), Presiden Ketiga RI BJ Habibie menegaskan, standardisasi penting diterapkan tak hanya untuk produk pangan dan sandang saja. Standardisasi di bidang transportasi darat, laut, udra juga sangat penting diberlakukan,
Pembuatan pesawat terbang, ujar Habibie, standarnya harus memenuhi kualifikasi internasional supaya diperbolehkan terbang. “Para pengujinya berasal dari lembaga dunia sehingga industri dirgantara yang memegang sertifikasi internasional dipercaya masyarakat dunia,” ujarnya.
Dinobatkan sebagai Perintis Utama Tokoh Sandardiasasi Indonesia 2013, Habibie menjelaskan, selama 25 tahun industri dirgantara Indonesia berkembang pesat. Bahkan dipercaya oleh dunia internasional. Namun, sayangnya saat era reformasi industri dirgantara dihancurkan dengan asumsi yang mengada-ada. Misalnya membuat pesawat itu susah, lebih baik membeli saja. “Padahal pemikiran semacam itu tak inovatif,” tegasnya.
Bangsa Indonesia, tambah Habibie, sudah saatnya harus mengandalkan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terbarukan. Bukan sekadar mengandalkan SDA yang sumber daya alamnya melimpah, namun malah bangsa lain yang menikmatinya.
Diakui, anggaran militer terlalu kecil untuk iptek saat ini. Namun penelitian harus tetap jalan di tengah anggaran yang minim. Habibie berpesan, jangan takut mengambil langkah untuk membuat kebijakan. “Asal tidak korupsi intelektual maupun materi.”
Habibie mendorong agar BSN benar-benar memperhatikan masalah penerapan standar dimana Indonesia sudah memiliki SNI. Kesadaran dan pemahaman baik kalangan industri maupun masyarakat tentang SNI harus terus ditingkatkan.
“Standar bukan masalah menang atau kalah. Tetapi bagaimana sebuah produk dari negara A bisa masuk ke Indonesia atai sebaliknya. Bagaimana masyarakat memiliki standar keamanan yang sama saat menggunakam produk,” lanjutnya.
Komitmen BSN
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya, mengatakan, standardisasi penting bagi industri maupun konsumen. BSN terus berupaya meningkatkan kiprahnya di era globalisasi ini. “Kami berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya agar Standar Nasional Indonesia (SNI) benar-benar dipatuhi kalangan industri.”
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas Badan Standardisasi Nasional (BSN) Budi Rahardjo menambahkan, pembentukan BSN itu sangat tepat di saat Indonesia mulai memasuki era globalisasi yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
“Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO pada tahun 1995 setelah adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO. Bergabungnya Indonesia dengan WTO, berdampak pada kesiapan Indonesia menghadapi liberalisasi dan standar memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing dan perlindungan konsumen,” ujar Budi.
Insentif Standar
Dua tahun sebelumnya, mantan Presiden RI BJ Habibie juga menyampaikan pendapat, pemerintah dapat memberikan insentif bagi industri yang mampu menerapkan sistem standardisasi dari luar negeri dan memberikan manfaat bagi pengembangan produk nasional.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, 24 Maret 2011, Habibie menyatakan, fasilitas yang paling memungkinkan untuk insentif yaitu pembebasan pajak, tetapi bukan subsidi.
“Karena dengan insentif, ada motivasi dari produsen luar negeri. Dengan demikian, industri terus berkembang dan ekonomi Indonesia kian tumbuh,” katanya.
Menurut Habibie, penerapan standarisasi di berbagai sektor pembangunan di Indonesia harus mengacu pada keunggulan produk di pasar baik dalam maupun luar negeri.
Selain meningkatkan keunggulan produk, sistem standardisasi harus berorientasi pada added value (nilai tambah), tambahnya, penerapan standardisasi harus meningkatkan etos kerja masyarakat, terutama dari penambahan jam kerja.
Capaian BSN
Sejak dibentuk, BSN telah memperoleh beberapa capaian. Diantaranya adalah mendeklarasikan Masyarakat Standardisasi Indonesia (Mastan) pada tahin 2005, yang kini beranggotakan 4.709.
Lalu pada 2007 , SNI Mi Instan berhasil diadopsi menjadi standar Internasional Codex. Sukses ini dilanjutkan dengan SNI produl tempe kedelai, tepung sagu, lada hitam, lada putih, pala dan bawang merah.
Pencapaian lain adalah meningkatnya jumlah SNI yang ditetapkan yang sampai September 2018 tercatat 9.780 SNI (aktif) dari 11.775 SNI yang ditetapkan. Mengembangkan skema Penilaian Kesesuaian sehingga sudah ada sebanyak 1.171 laboratorium, lembaga Inspeksi dan Penyelenggara Uji Profisiensi dan 227 Lembaga Sertifikasi terakreditasi Komite Akreditasi Nasional. BSN juga telah menetapkan 116 Komite Teknis Perumus SNI.
[Dedi Junaedi]
