Jakarta, Gontornews — Sikap politik kita pada Pemilu serentak 2019, sangat strategis dalam menentukan eksistensi, keberlangsungan, dan kualitas umat, bangsa, dan negara di tahun-tahun mendatang.
Maka, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggungjawab. Pilihlah pemimpin siap memperjuangkan izzul Islam wal Muslimin dan bangsa secara keseluruhan.
Pesta politik yang akan berlangsung pada 17 April tahun 2019, cukup menarik perhatian seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Tanpa terkecuali Umi Irena Handono, aktifis dakwah dan pendiri Yayasan Irena Center.
Kepada Gontornews.com, ia mengutarakan, “Suara kita emak-emak sangat mahal. Jangan sia-siakan kesempatan ini.” Jangan golput (golongan putih), lanjutnya, dan umat harus cerdas dalam memilih.
Jangan berani mencoblos tanpa mengenal sosok calon pemimpin yang sebenarnya. “Ibarat dalam dunia bisnis, jangan membeli tanpa melihat barang,” tegasnya. Karena faktanya, banyak pemilih sering tertipu dengan casing calon pemimpin tertentu. Padahal jelas, janji-janji yang mereka kampanyekan banyak yang tidak ditepati.
Kemudian, carilah pemimpin yang memang betul berjanji akan menegakkan syariat Islam.
“Jangan memberi cek kosong!” saran Hj Irena. Tulislah dalam cek tersebut, lanjut mantan biarawati itu, “Saya akan memilih anda, jika anda berjanji akan menegakkan syariat Islam.”
Sebab itu, lagi-lagi ditekankan umat Islam harus ‘melek politik’. Agar syariat Islam bisa terus ditegakkan dibawah kepemimpinan yang baru. “Kita pun harus terus berjuang dan menguasai media sosial dengan benar,” pungkas wanita asal etnis Tionghoa tersebut.
Paparan Umi Irena Handono di atas, baik dijadikan sebagai masukan seluruh umat Muslim di Indonesia agar lebih ‘melek politik’ dan tidak mudah percaya dengan berita hoax. Umat Muslim harus bersatu dan paham betul kriteria pemimpin yang perlu ia dukung.
Sebagai warga negara yang baik kita harus punya sikap berpolitik pada pesta demokrasi nanti. Dengan memilih pemimpin Muslim yang terbaik akhlaknya dan yang termulia cita-citanya untuk memajukan masa depan bangsa.
Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) pada 14 Jumadal Ula 1440/20 Januari 2019, menyampaikan sebelas poin sikap Gontor untuk politik pada hasil temu alumni Gontor.
Turut hadir di dalamnya, pimpinan PMDG, KH Hasan Abdullah Sahal dan ketua I Badan Wakaf PMDG, Drs KH M Akrim Mariyat, Dipl A Ed.
Dalam arahan tersebut disebutkan beberapa poin penting yakni pertama, keluarga besar PMDG sebagai perekat umat menegaskan bahwa hendaknya aqidah Islamiyyah menjadi landasan utama pola pikir dalam menentukan sikap politik terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
Kedua, keluarga besar PMDG sebagai mundzirul qaum agar menjadi pemilih Muslim yang cerdas, aktif, dan bermartabat, sebelum dan setelah Pemilu serentak 2019.
Ketiga, keluarga besar PMDG sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggungjawab, agar menetapkan pilihannya kepada pasangan calon presiden, dan wakil presiden, serta calon anggota legislative, yang benar-benar memperjuangkan izzul Islam wal Muslimin dan bangsa secara keseluruhan.
Keempat, keluarga besar PMDG agar tidak bersikap golput. Tetapi menjadi pemilih yang aktif dan mendahulukan izzul Islam wal Muslimin dan bangsa secara keseluruhan di atas kepentingan pragmatis jangka pendek.
Kelima, sikap politik keluarga besar PMDG pada Pemilu serentak 2019, sangat strategis dalam menentukan eksistensi, keberlangsungan, dan kualitas umat, bangsa, dan negara di tahun-tahun mendatang.
Keenam, keluarga besar PMDG diingatkan bahwa Pemilu serentak 2019 bukan sekedar agenda demokrasi biasa berkala, tetapi menyentuh keyakinan, nurani, dan kesadaran politik. Ketujuh, keluarga besar PMDG agar tetap berperan aktif pasca Pemilu serentak 2019, dalam memperjuangkan izzul Islam wal Muslimin dan bangsa secara keseluruhan.
Ratu Erma Rahmayanti, aktifis dakwah, kepada Gontornews.com, menuturkan, bahwa dalam Islam 20% adalah hukum aini (kewajiban individu) dan 80% adalah kewajiban/hukum kolektif.
Artinya, kesempurnaan dan keberhasilan ibadah kita sangat bergantung pada kewajiban kolektif (dalam hidup bermasyarakat).
Layaknya memilih pemimpin Muslim, tidak bisa ditimbang-timbangkan peranannya dengan shalat, zakat, atau ibadah lainnya, karena sama-sama penting hukumnya.
“Imam atau pemimpin yang terbaik menurut agama Islam adalah yang menerapkan hukum Allah SWT lalu melayani umat dengan syariah,” ujar Erma.
Keshalehan seorang pemimpin sejatinya akan membawa keberkahan pada agama dan negaranya. Pemimpin yang mukmin sudah tentu akan mengedepankan kepentingan rakyat daripada dirinya atau ‘oknum-oknum berkepentingan’ di sekitarnya.
“Kita sering memilih pemimpin untuk urusan dunia kita saja dan mencari kategori pemimpin yang bisa mengenyangkan perut kita saja,” terang Ustadz Dudi Muttaqien, sebagaimana dilansir dari youtube.com. Padahal, lanjutnya, setiap lini kehidupan itu adalah ibadah. Pilihlah pemimpin yang bisa mendukung ibadah kita.
Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan Allah SWT dan kita harus tunduk karena Allah SWT. “Allah SWT meminta kita ibadah. Karena itu carilah pemimpin yang bisa membuat kita nyaman beribadah,” terang ustadz paruh baya tersebut.
Hati-hatilah, sambungnya, karena pemimpin yang kafir tidak mungkin mendukung kita untuk bisa nyaman beribadah.
Herry M Joesoef, dalam buku berjudul, ‘Pemimpin Rahmatan Lil’alamin’, menuturkan beberapa kriteria pemimpin yang terbaik, diantaranya adalah berilmu, berfisik kuat, jujur, profesional, mendidik rakyatnya, dan tidak berambisi dalam meraih jabatan.
Berkata Yusuf AS, “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” QS. Yusuf: 55.
Atas dasar ayat tersebut, para ulama memperbolehkan orang yang shaleh menduduki jabatan pemerintahan. Dengan syarat ia memang berkompeten dan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, khususnya umat Muslim.
Namun, dari kisah ini banyak orang yang salah tafsir dan mengira Nabi Yusuf AS berambisi dengan jabatan tersebut. “Nabi Yusuf AS tidak pernah meminta-minta jabatan,” tutur KH Dr Muslih Abdul Karim, MA, pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an, Depok, Jawa Barat. Kasusnya beda, lanjut Kyai, Nabi Yusuf AS itu awalnya diminta lalu dia mengusulkan sesuai dengan kompetensinya.
Pembahasan ini adalah hal yang prinsip dalam Islam. Kita dilarang untuk memburu jabatan. Sebaliknya dengan jabatan yang ada, kita maksimalkan peran dan tanggungjawab kita.
Sedangkan jika seseorang berambisi memburu jabatan, menghalalkan segala cara yang haram, maka ia akan mengorbankan banyak fisik dan perasaan orang lain. Alhasil Allah SWT tidak akan meridhai langkahnya.
Diterangkan pula bahwa seorang pemimpin yang baik tentu akan membawa rakyat menuju kebaikan dan kebenaran. Dengan memberi nasihat, memerintahkan perbuatan yang ma’ruf, mencegah kemungkaran, dan menegakkan hukum hudud jika terjadi pelanggaran berat.
Ia juga akan mengembalikan semua urusannya kepada Allah SWT. Dengan demikian akan tercipta keharmonisan antara pemimpin dengan rakyat karena telah memberi keteladanan yang mulia bagi rakyatnya.
Karenanya, ujar Ustadz Felix Siauw, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para pemimpin Muslim setelahnya. “Karena memilih pemimpin itu adalah urusan agama,” ujar Ustadz Felix sebagaimana dilansir Youtube.com.
Jangan biarkan para pemimpin yang egois dan haus akan kekuasaan menguasai negeri ini. Karena mereka jelas, hanya ingin memperkaya diri sendiri dan tidak akan peduli dengan kesejahteraan rakyat. Mereka malah justru akan sering memecah belah persatuan rakyatnya.
Dengan begitu, pilihlah calon pemimpin yang shaleh dan terbaik diantara kalian. Pemimpin yang siap memperjuangkan izzul Islam wal Muslimin dan bangsa secara keseluruhan. <Edithya Miranti>
