Pentingnya Umat Islam Melek Politik

Oleh Mohamad Deny Irawan

Perhelatan Pemilu 17 April 2019 semakin dekat. Sejumlah partai politik bergerilya mencari dukungan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden pun tidak jera mencari dukungan sejumlah pihak. Intrik politik serta tarik-menarik kepentingan umat Islam pun menjadi inti pusara perhelatan politik 2019. Umat Islam pun didesak untuk melek politik agar tidak kecewa untuk kesekian kali.

Pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 semakin dekat. Peran umat Islam untuk hadir dan memberi warna dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini pun semakin menguat. Pengawalan terhadap isu-isu keumatan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat masyarakat Muslim merasa penting untuk ikut serta dalam pergulatan pesta politik 2019 ini.

Umat Muslim juga perlu mengejawantahkan apa maksud dari keikutsertaan mereka dalam dunia perpolitikan kali ini. Jangan sampai, keikutsertaan mereka sebagai pemilih disalahgunakan hanya karena mereka tidak mengerti siapa, mengapa dan untuk apa memberikan dukungannya kepada salah seorang calon presiden maupun calon anggota legislatif.

Jejak Pengusaha Alumni Gontor: Dari Dunia Usaha ke Pendidikan

Menghidupkan Kembali Budaya Baca

Guru Berperan Menanamkan Adab

Menjaga Fitrah dan Istiqamah Pasca-Ramadhan

Perintah Menjaga Lingkungan Hidup

Karenanya, umat Muslim perlu mengerti dan melek politik. Jika tidak melek dan mengerti politik, maka umat Islam ‘berpeluang’ untuk kecewa setidaknya untuk lima tahun mendatang.

Pimpinan Pesantren Sirojul Munir Jati Asih Bekasi, KH Saifuddin Siroj, mengatakan umat Islam harus mengerti dan tidak boleh buta tentang perpolitikan nasional. Kalau umat Islam tidak berpolitik, maka yang berkuasa mereka yang berseberangan akidah dengan Islam, tidak mampu membantu, membela serta memperjuangkan aspirasi umat Islam di kancah politik.

“Umat Islam tidak boleh buta politik. Kalau umat Islam tidak berpolitik, maka umat Islam akan dikuasai oleh orang yang berlainan dengan tujuan umat Islam yaitu tujuan dunia akhirat,” ungkap Kiai Siroj, sapaan akrabnya, kepada Majalah Gontor.

“Kalau pembuat undang-undang menguntungkan umat, maka umat lain juga akan mendapatkan manfaatnya pula. Tapi kalau yang memutuskan undang-undang adalah mereka yang tidak berkepentingan dengan Islam, maka dia tidak akan memikirkan bagaimana cara memajukan Islam,” tambahnya.

Seruan untuk melek politik pun terlontar dari Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Dalam rilis pernyataan sikap yang diterima Majalah Gontor, MIUMI dengan tegas meminta kepada seluruh elemen bangsa, terutama umat Islam, untuk ikut serta menentukan nasib umat dan bangsa dalam pergelaran Piplres, Pileg dan pemilihan DPD-RI periode 2019-2024 mendatang.

“Umat Islam sebagai pemilih terbesar yang menentukan nasib umat dan bangsa dalam Pilpres (Pemilihan Presiden), Pileg (Pemilihan Legislatif) dan pemilihan DPD-RI pada tahun 2019 nanti. Kami menghimbau agar seluruh umat Islam tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon yang berpihak pada kepentingan Islam dan umat Islam yang otomatis berpihak pada kepentingan bangsa,” ungkap rilis resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MIUMI, Ustadz Bachtiar Natsir.

“Pilihlah calon yang berpihak pada kepentingan umat dan bangsa. Jangan memilih calon yang berasal dari kelompok atau organisasi atau pribadi yang anti-Islam dan tidak memperhatikan kepentingan umat Islam dan bangsa.”

Melek Politik ala Pesantren

Saking gencarnya pemberitaan serta pertarungan besar isu perpolitikan jelang pemilu, pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan umat, merasa perlu ambil bagian mendidik masyarakat agar tidak salah pilih. Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), misalnya, memberikan 11 pedoman kepada segenap keluarga besar PMDG untuk menentukan pilihan atas dasar izzul islam wal muslimin serta mengedepankan aqidah islamiyah sebagai acuan utamanya.

Ketua I Badan Wakaf PMDG, KH Akrim Mariyat, menjelaskan meski PMDG tidak berpolitik praktis, para alumni Gontor harus menjadi mundzirul qaum yang senantiasa memberi peringatan kepada umat sekaligus menjadi perekat.

“Gontor berdiri di atas dan untuk semua golongan. Sedangkan para alumninya harus menjadi mundzirul qaum: memberi peringatan kepada umat dan menjadi perekat umat. Karena itu, Gontor tidak berpolitik praktis, tapi bukan berarti Gontor tidak tahu politik dan tidak berpolitik,” ungkap KH Akrim Mariyat.

Sementara itu Pimpinan PMDG, KH Hasan Abdullah Sahal, menyerukan dan menegaskan bahwa garis besar haluan pesantren adalah untuk mempertahankan prinsip-prinsip keislaman yang antikekafiran, antipenjajahan, antikemaksiatan dan antikemurtadan. Jika tidak demikian, siap-siaplah dicap masyarakat dan umat Muslim sebagai pesantren palsu.

“Pesantren berdiri berabad-abad untuk membentengi bangsa Indonesia, membentengi umat Islam dari pengaruh-pengaruh kekafiran dan dari pengaruh-pengaruh penjajah dan penjajahan,” tegas Kiai Hasan.

“Di atas hanya Allah. Di bawah hanya tanah,” tandasnya.

Kiai Hasan menuturkan, pada hakikatnya hampir semua kegiatan manusia tidak bisa dilepaskan dari politik. Bahkan beribadah pun mengandung muatan politik.

“Gontor itu berpolitik tapi tidak berpolitik praktis. Adzan itu politik, mendengarkan adzan itu politik. Kalau tidak menganggap itu politik, imannya harus diperiksa. Ketika Allahu Akbar, maka ghairullah asghar (selain Allah, kecil). Itu namanya berpolitik,” jelas putra salah satu pendiri PMDG, KH Ahmad Sahal. n

Boks

Seruan kepada Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor

Sesuai dengan prinsip yang sudah ditegakkan sejak berdiri pada tahun 1926, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) berdiri di atas dan untuk semua golongan dan menjadi perekat umat.
PMDG mendukung pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dapat berlangsung dengan jujur, adil, aman, damai dan bermartabat.
Keluarga Besar PMDG sebagai perekat umat menegaskan bahwa hendaknya aqidah Islamiyah menjadi landasan utama pola pikir dalam menentukan sikap politik terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
Keluarga Besar PMDG sebagai mundzirul qaum agar menjadi pemilih Muslim yang cerdas, aktif dan bermartabat sebelum dan setelah Pemilu serentak 2019.
Keluarga Besar PMDG sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, agar menetapkan pilihannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang benar-benar memperjuangkan Izzul Islam wal Muslimin dan bangsa secara keseluruhan.
Keluarga Besar PMDG agar tidak bersikap golput tetapi menjadi pemilih yang aktif dan mendahulukan Izzul Islam wal Muslimin dan bangsa secara keseluruhan di atas kepentingan pragmatis jangka pendek.
Sikap politik Keluarga Besar PMDG pada Pemilu serentak 2019, sangat strategis dalam menentukan eksistensi, keberlangsungan dan kualitas umat, bangsa dan negara di tahun-tahun mendatang.
Keluarga Besar PMDG diingatkan bahwa Pemilu serentak 2019 bukan sekedar agenda demokrasi berkala biasa tetapi menyentuh keyakinan, nurani dan kesadaran politik.
Keluarga Besar PMDG agar tetap menjaga ukhuwwah islamiyah dan tetap berada di dalam nilai-nilai kepondokmodernan.
Keluarga Besar PMDG agar tetap berperan aktif pasca Pemilu serentak 2019 dalam memperjuangkan Izzul Islam wal Muslimin dan bangsa secara keseluruhan.
Keluarga Besar PMDG menjadi pelopor dan teladan dalam kesantunan komunikasi, artikulasi dan agregasi politik.