Roma, Gontornews — Menteri Pendidikan Italia, Lorenzo Fioramonti, memutuskan mundur setelah pihaknya gagal memperoleh pendanaan miliaran Euro demi meningkatkan sekolah dan perguruan tinggi di negara tersebut.
Akibat pengunduran ini, pemerintah merasa terpukul menyusul terjadinya perselisihan antarpartai-partai yang berkuasa mulai dari isu reformasi zona euro hingga hak-hak migran.
“Pengunduran diri ini tidak dapat dibatalkan,” kata Fioramonti kepada Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte melalui sepucuk surat yang disampaikan pada 23 Desember 2019.
Sejak kisruh internal pemerintahan Italia menyeruak, Fioramonti sejatinya telah memutuskan untuk mundur dari kursi Menteri Pendidikan. Namun, ia sempat berujar akan bertahan sebagai Menteri Pendidikan andai anggaran pemerintah di bidang pendidikan ditingkatkan hingga 3 miliar euro atau sekitar 46 triliun rupiah pada tahun anggaran 2020 mendatang.
Banyak pihak yang tidak mempercayai kebijakan pendidikan ala Fioramonti. Tapi, Fioramonti tetap memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan rencana yang ia targetkan. “Seharusnya tidak mengejutkan bagi siapapun bahwa setiap menteri menunaikan janjinya,” ujar Fioramonti kepada Reuters, Rabu (25/12).
Selama ini, Pemerintah Italia membelanjakan 3,6 persen dari produk domestik brutonya untuk pendidikan dasar dan universitas. Angka ini jauh di bawah angka rata-rata yaitu 5 persen, 32 negara yang tergabung dalam Orgaization of Economic Cooperation and Development (OECD).
Fioramonti sendiri dikenal sebagai salah satu menteri yang paling vokal menyuarakan kegelisahannya terhadap Pemerintah Italia terkhusus dalam 3 bulan masa jabatannya. Misalnya, guru besar ekonomi dari Pretoria University Afrika Selatan tersebut sempat meminta pemerintah agar menerapkan pajak baru pada tiket pesawat, plastik dan makanan manis yang diperuntukkan bagi dana pendidikan meski ditolak oleh para kritikus yang menilai orang Italia sudah terbebani sejumlah pajak.
Salah satu kebijakan populernya adalah mewajibkan anak sekolah untuk mempelajari perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadikan Italia sebagai negara pertama yang menjadikan iklim sebagai materi wajib sekolah di dunia.
“Saya terkadang merasa layak mendapatkan lebih banyak dukungan dari partai saya sendiri seputar fokus saya terhadap lingkungan,” ujar Fioramonti.
“Sepuluh tahun lalu, (Kelompok) 5-star hadir dengan platform ramah lingkungan. Tetapi, target tersebut tampaknya sudah hilang sepanjang perjalanan,” pungkas Fioramonti. [Mohamad Deny Irawan]
