Jakarta, Gontornews — Bertempat di Kantor Pusat PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (23/4/2018) Badan Amil Zakat (BAZNAS) mengampanyekan kehebatan zakat di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan memperkenalkan “inklusi zakat” sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial global.
Hal itu mengemuka ketika Wakil Ketua BAZNAS, Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, menjadi pembicara pada side event Economic and Social Council (Ecosoc) PBB. Wakil Ketua Baznas Dr. Zainulbahar Noor menjelaskan Baznas memperkenalkan ‘zakat inclusion’ yang kita yakini pertama di dunia dan telah diluncurkan Presiden Jokowi bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan tahun 2017 dalam format ‘payment of zakat through branchless banking syatem’ atau agen Laku Pandai ( Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).
“Ini yang bersama Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York kita kampanyekan pada IDB, UNDP dan PBB,”jelasnya. Mantan Dubes RI Untuk Yordania ini juga berharap agar Presiden Jokowi meluncurkan pendirian Bank Wakaf Ventura yang digagas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hal tersebut, kata Zainul, untuk semakin mempertegas bahwa Indonesia leading dalam ekonomi dan keuangan syariah.
Seperti dilansir Gatra.com, Selasa (24/4), mantan Dirut Bank Muamalat ini menuturkan setelah menghadiri Forum Ecosoc PBB, BAZNAS akan melakukan pembicaraan dengan Lembaga Program PBB untuk Pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), terkait zakat untuk pengungsi Palestina pada 27-28 April 2018.
Zainul menjelaskan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kunci pada diskusi panel bertema “Ecosoc Forum on Innovative Financing for SDGs: The Role of Islamic Finance” itu. Kegiatan tersebut diselenggarakan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB, bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB), Pemerintah Bangladesh dan Lembaga Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP).
Menurut Zainul, sebagai salah satu dari dua keynote speakers, Prof Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerbitkan green sukuk untuk program-program SDGs. Zainul menjelaskan, zakat adalah instrumen keagamaan yang merupakan kewajiban dan kesediaan 1,8 miliar penduduk Muslim global atau 25 persen dari total jumlah penduduk dunia. “Ini potensi finansial yang luar biasa untuk pengentasan kemiskinan dengan skala internasional,” paparnya.
Apalagi BAZNAS-UNDP telah memulai hal itu melalui proyek PLTMH untuk kaum dhuafa di Jambi senilai 350.000 dolar AS dari BAZNAS dan pendanaan lainnya oleh UNDP yang mereka peroleh dari Global Environment Fund (GEV). Kerja sama juga akan dilakukan untuk pemberdayaan nelayan miskin melalui program Zakat Community Development (ZCD) seperti yang diimplementasikan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Langkat, Sumatera Utara serta ZCD untuk suku terasing dan sebagainya. [Muhammad Khaerul Muttaqien]
