Jakarta, Gontornews — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin menyebutkan, Board of Peace buatan Donald Trump diyakini bertujuan untuk melemahkan Palestina dan mengukuhkan dominasi Israel atas Palestina, serta melemahkan Dunia Islam. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Dewan tersebut melibatkan Israel sementara Palestina tidak.
“Sungguh aneh dan bertentangan dengan nalar jernih bahwa lembaga yang didalihkan untuk membantu rekonstruksi Palestina (Gaza) justeru tidak memasukkan unsur Palestina, pihak yang akan dibantu. Maka sesungguhnya Board Peace adalah kamuflase, apalagi sekarang sudah berubah menjadi Board of War (Dewan Peperangan),” ujar Din dalam rilisnya kepada Majalah Gontor di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Tragisnya, lanjut Din, dengan Board of Peace Israel makin merajalela menghancurkan Palestina dengan serangan setiap hari termasuk terhadap Masjid Al-Aqsha pada Bulan Suci Ramadhan. “Dan dengan dukungan Amerika Serikat menyerang Negara Islam Iran, ketika rakyatnya menunaikan ibadah puasa,” tandasnya.
Pada sisi lain, serangan terhadap Iran berdimensi mengadu domba antara Iran dan negara-negara Arab, yaitu dengan mendorong peledakan pangkalan militer Amerika Serikat dan instalasi strategis di negara-negara Arab.
“Penangkapan Agen Mosad di Arab Saudi dan Qatar yang beraksi provokatif menunjukkan bahwa Israel dan Amerika Serikat telah merancang skenario memporakporandakan Dunia Islam,” papar mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Tidak hanya itu, penarikan/pelibatan negara-negara Islam lain, seperti Indonesia dan Turki merupakan bagian dari tipu daya Perdana Menteri Israel dan Presiden Amerika Serikat yang memang menyandang Islamophobia.
“Di sinilah letak jebakan licik Amerika Serikat dan Israel serta kebodohan pihak lain yang akhirnya bungkam terhadap agresi dan invasi Israel terhadap Palestina. Mereka bungkam kala Board of Peace berubah menjadi Board of War,” kata Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), itu.
Din menuturkan, upaya Indonesia untuk menjadi mediator hanyalah mimpi. Selain pengaruh politik (political leverage) Indonesia yang rendah, kepemimpinannya tidak menampilkan kenegarawanan. Indonesian juga terlanjur terjebak dan tersandera pada kepentingan sepihak. “Ditambah lagi memilih pergi ke Iran, negara yang diserang, maka akan mudah dipersepsikan sebagai menyuarakan kepentingan Amerika Serikat dan Israel,” ujar Guru Besar Politik Islam Global, FISIP UIN Jakarta, itu.
Karena itu, menurut Din, Presiden Prabowo Subianto harus segera berpikir jernih, dan tidak bermain-main dengan amanat Konstitusi menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi, serta melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
“Presiden Prabowo Subianto, berbeda dengan para pendahulunya khususnya Sukarno dan Suharto, dapat dianggap bertindak nyeleneh dan inkonstitusional,” tandasnya.
Maka tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto kecuali segera keluar dari Board of Peace dan kembali ke Khittah Kenegaraan Indonesia sejati. Pertemuan-pertemuannya dengan para tokoh dari organisasi-organisasi masyarakat tidak menyelesaikan masalah, karena pertemuan-pertemuan itu bersifat monolog, tidak dialogis.
“Mungkin sejenak bisa menjadi panacea, tapi untuk jangka panjang potensial membawa malapetaka. Akibat situasi global Indonesia tidak akan sanggup memikulnya. Jangan remehkan pendapat dari para pakar jernih dan loyal kritis,” kata Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam itu.
Din juga menyarankan para pembantu terdekat Presiden agar tidak cenderung berdalih dengan argumen artifisial dan tidak persuasif, tapi mengedepankan logika dan rasionalitas. Saatnya bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengamalkan slogannya kala Pilpres dulu: Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi.
“Masih ada waktu sebelum terlambat, dan nasi terlanjur menjadi bubur,” pungkas Din. []
