Jakarta, Gontornews–Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 mendatang. Berbagai pihak menilai ada yang menarik dalam kontestasi politik kali ini, karena kedua calon wakil presiden adalah pegiat dalam organisasi ekonomi syariah. Untuk mengetahui lebih detail mengenai ekonomi syariah di tahun politik ini, Wartawan Majalah Gontor Muhammad Khaerul Muttaqien berhasil mewawancarai Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) Institut Pertanian Bogor Dr Irfan Syauqi Beik. Berikut petikan wawancaranya:
Ekonomi Syariah di tahun politik ini menurut Anda bagaimana?
Ekonomi syariah di tahun politik ini akan tetap berkembang. Melihat indikasi dan trend yang ada, ekonomi syariah baik di sektor riil syariah yaitu industri halal, sektor keuangan syariah maupun di sektor ekonomi sosial syariah yaitu ZISWAF trendnya positif. Institusi ekonomi syariah ini dalam perjalanannya telah melewati berbagai pemilu dan faktanya terus berkembang. Walaupun tentu masih banyak hal yang harus dipoles dan dikembangkan. Terlepas dari konstalasi dan pertarungan politik elit saya kira ekonomi syariah akan terus maju. Memang kalau melihat situasi yang ada tentu proses politik ini akan memiliki pengaruh lebih kepada apakah ekonomi syariah akan terakselerasi dengan lebih cepat lagi atau tidak. Kalau tumbuh dan berkembang tentu ekonomi syariah akan tumbuh dan berkembang. Tapi yang kita perlukan adalah akselerasi sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi eksponensial. Karena antara potensi dengan fakta hari ini memang terdapat kesenjangan yang sangat tinggi. Misalnya, potensi industri halal, halal tourism dan zakat itukan potensinya sangat besar tapi faktanya hari ini belum bisa mengoptimalkan peluang-peluang dari sektor-sektor tersebut. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi itu yang tentu memerlukan terobosan-terobosan. Salah satu terobosan itu adalah regulasi. Untuk melakukan terobosan dari sisi regulasi tentu ini terkait dengan peran pemerintah dan peran pemerintah itu ya tergantung setelah pilpres nanti. Saya berharap bahwa pemerintah hasil pilpres nanti secara serius menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama.
Apakah ada harapan ekonomi syariah maju di masa yang akan datang?
Harapan ekonomi syariah maju tentu sangat besar. Jika kita melihat kedua Paslon itu track record cawapresnya luar biasa. Kiai Ma’ruf kita tahu beliau adalah tokoh ekonomi syariah. Bang Sandi kita juga tahu beliau punya rekam jejak pada pengembangan ekonomi syariah yang luar biasa. Keduanya juga aktif di berbagai organisasi ekonomi syariah. Seperti MES dan IAEI. Kalau dari sisi ini kita ada harapan, tinggal bagaimana keduanya bisa mewujudkan ide-ide dan gagasan-gagasan ekonomi syariah. Kiai Ma’ruf misalnya nanti bisa tidak beliau meyakinkan ring 1 nya karena kadang-kadang kan tidak semuanya pro terhadap ekonomi syariah. Kemudian kalau pasangan nomor 2 yang terpilih Bang Sandi bisa tidak memastikan bahwa Islamic Policy itu bisa dijabarkan menjadi suatu kebijakan yang bersifat kongkrit. Jadi tentu harapan saya ya kedua cawapres ini nantinya punya peran yang lebih besar di dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan.
Di sektor apa saja yang harus dibenahi oleh pemerintah ke depan agar ekonomi syariah Indonesia bisa menjadi lebih maju?
Kalau berbicara di sektor apa yang harus dibenahi supaya ekonomi syariah berkembang menjadi lebih maju saya berharap tiga hal yang perlu dibenahi. Pertama, bagaimana meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Pemahaman terhadap ekonomi syariah kita harapkan bisa didorong dan diperkuat. Karena ini penting untuk memperbanyak jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah. Kita sudah punya bis besar perbankan syariah tapi penumpangnya masih sedikit. Kita punya bis besar lembaga zakat tapi penumpangnya masih sedikit. Sekarang bagaimana memperbanyak penumpang. Dalam konteks ini kita perlu mengedukasi yang berkelanjutan. Presiden dan wakil presiden terpilih punya tugas untuk bagaimana mengedukasi pada level yang optimal.
Kedua, bagaimana memperkuat aspek kelembagaan ekonomi syariah termasuk interkoneksi antar sektor di dalam ekonomi syariah. Misalnya, bagaimana membangun ekonomi syariah di sektor riil katakanlah, halal food, halal tourism dan membuat interkoneksi kuat dengan industri keuangan syariah dan sektor ZISWAF. Jadi penguatan kelembagaan di tiga sektor ekonomi syariah ini menjadi sangat penting. Selain itu perlu juga bagaimana pemerintah mendatang membuat bank BUMN syariah yang besar. Ini juga PR. Perlu political will, perlu kebijakan yang lebih berpihak kepada pengembangan ekonomi syariah. Jadi kalau kita ingin memperbesar industri perbankan syariah maka kita harus punya bank BUMN syariah yang besar dan kuat. Di situlah peran negara menjadi sangat penting.
Ketiga, banyak sekali regulasi yang perlu untuk diperkuat. Misalnya, bagaimana memperkuat regulasi pengembangan industri halal. Ini harus clear arah dan kebijakannya. Sekarang kan arah kebijakannya masih baru pada tataran wacana dan belum pada tataran yang konkrit. Ini yang saya kira harus diperbaiki. Di sektor ZISWAF juga demikian misalnya regulasi wakaf Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 itukan di dalamnya masih ada tumpang tindih antara fungsi Badan Wakaf Indonesia dengan Kementerian Agama yang harus diatasi dan diselesaikan sehingga pr pemerintah mendatang adalah bagaimana bisa menyelesaikan problem-problem di tingkat regulasi ini. Saran saya pemerintah harus punya konsen terhadap ekonomi syariah termasuk dalam penguatan regulasi.
Apa harapan Anda di tahun politik ini khususnya untuk ekonomi syariah?
Saya berharap dalam kontestasi politik ini setiap kandidat memunculkan gagasan-gagasannya terkait ekonomi syariah. Ini menjadi sangat penting supaya kita bisa menilai dan melakukan evaluasi yang ada. Tentu saya berharap komitmen tentang ekonomi syariah muncul dalam dialektika isu-isu yang ada di dalam kontestasi dan debat capres-cawapres, karena dalam debat perdana Capres-cawapres gagasan tentang ekonomi syariah belum muncul.
Apa saran Anda untuk masyarakat di pemilu kali ini agar ekonomi syariah lebih berkembang?
Masyarakat harus lebih kritis dalam menilai kapasitas, kompetensi, kinerja dan kualitas dari masing-masing Paslon. Saya menghimbau masyarakat jangan terlalu fanatik buta sehingga kemudian tidak bisa menilai secara objektif. Dalam memilih harus dinilai secara rasional sebenarnya Paslon seperti apa, bagaimana kinerjanya, jangan sampai memilih pemimpin tidak memakai logika. Menilai track record dan kinerja Paslon secara objektif sangat diperlukan. Saya harap masyarakat bisa menilai Paslon secara lebih objektif, lebih logis, lebih rasional dalam memilih Paslon dan perlu menilai konsepsi pembangunan ekonominya, kalau konsepsi pembangunan ekonominya tidak dilandaskan kepada prinsip syariah, maka kondisi perubahan itu akan sulit dilihat. Karena menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang kita perlu adalah terobosan-terobosan yang di luar konteks teori ekonomi konvensional. Ini yang harusnya dimunculkan oleh para Paslon dan kita harus menilai seperti itu, jadi gunakan nalar kita dengan baik, gunakan pikiran kita dengan baik untuk mengevaluasi dan menilai secara objektif. Insyaallah akan ketemu pilihan yang terbaik kalau kita mau berfikir secara logis dan objektif. Jadi jangan tidak rasional. Saya melihat banyak hal yang tidak rasional di dalam kontestasi hari ini. Terus terang ini merisaukan saya karena sebenarnya ini membahayakan untuk demokrasi yang kita bangun dan juga untuk bangsa dan negara. Jadi jangan sampai memilih pemimpin itu tidak didasarkan dengan nalar yang baik. Ini yang saya kira harus dihindari. Mari kita gunakan nalar dan logika kita dalam menilai secara objektif para pemimpin yang ada. Salah satu item atau komponen dalam penilaian yang digunakan adalah komponen mengenai kebijakan ekonomi yang di dalamnya kita lihat apakah punya keberpihakan terhadap ekonomi syariah atau tidak. Ini yang saya kira harus dikritisi secara objektif oleh masyarakat.
