Mataram, Gontornews — Dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan proyek strategis nasional (PSN), saat ini sedang didorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Setidaknya hingga saat ini sudah ada 225 PSN, termasuk satu program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu penyediaan listrik 35 ribu megawatt (MW) dalam jangka 5 tahun (2014-2019).
Demikian Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Sekretaris Kabinet, Satya Bhakti, menjelaskan saat acara Diseminasi dan Implementasi Kebijakan Perekonomian Nasional dan Klinik Bisinis di Wilayah Timur oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (22/4).
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional supaya memberikan dampak terhadap sektor lainnya di daerah.
Hal ini karena PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kita di sini mengharapkan pemerintah daerah menyelesaikan hal teknis seperti perizinan dan pembebasan lahan dan menyelesaikan proyek strategis nasional yang telah ditetapkan,” ungkap Satya Bakti dalam siaran persnya, Jumat (22/4).
Di samping itu, dalam rangka mempercepat proses perizinan, pemerintah juga mendorong adanya data sharing antara pusat dan daerah sehingga izin yang sudah ada bisa dilakukan secara bersamaan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Daya Saing Nasional Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso memandang perlu implementasi kebijakan pemerintah di daerah. Ini guna mewujudkan sinkronitas kebijakan terutama dalam pembangunan proyek yang telah dicanangkan oleh pemerintah selama ini. [Muhammad Khaerul Muttaqien/Rusdiono Mukri]
