Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA mendukung sikap MUI dan Ormas Islam lainnya, dan mengkritisi dibukanya Museum Holocaust dan pameran foto Holocaust di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. “Kami mendukung sikap Ketua MUI Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim, yang menuntut ditutupnya pameran foto dan Museum Holocaust di Tondano.
Museum semacam ini, menurutnya, berpotensi menghadirkan keresahan dan kontraproduktif terhadap upaya pembelaan terhadap Palestina yang diperjuangkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. “Juga berpotensi memicu kegaduhan tidak perlu di tengah khalayak publik Indonesia yang saat ini semestinya berkonsentrasi menghadapi gelombang varian Omicron,” demikian disampaikan pria yang akrab dipanggil HNW ini melalui keterangannya di Jakarta, Senin (31/1).
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mempertanyakan motif di balik pembukaan pameran foto dan Museum Holocaust di Tondano. “Kepentingan dari museum ini juga perlu dipertanyakan, jika alasannya mencegah antisemitisme, maka Indonesia yang tidak meratifikasi UU itu justru setiap hari dipertontonkan laku teror dan genocyde dan sejenis holocaust oleh Israel terhadap bangsa Palestina, sehingga bangsa Palestina tercerai berai, ada yang di Tepi Barat, di Gaza atau di kawasan pendudukan Israel,” tandasnya.
Menurut HNW, sekitar separuh dari bangsa Palestina bahkan jadi diaspora di banyak negara dan di lintas benua. Belum lagi pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di Jerusalem, Masjid al-Aqsha dan isolasi berbilang tahun terhadap warga Palestina di Gaza. Juga pengabaian Israel terhadap banyak Resolusi PBB maupun kesepakatan-kesepatan lembaga Internasional. Perilaku intoleran Israel terhadap Palestina itulah yang justru selalu ditampilkan oleh Israel.
“Sebagai pihak yang mengaku menjadi korban dari Holocaust Nazi, mestinya Israel tidak mengulangi hal yang sejenis kepada bangsa yang lain, dalam hal ini Palestina. Jadi Museum Holocaust itu kalaupun diperlukan, mestinya untuk Israel sendiri. Untuk bangkitkan kesadaran kolektif di Israel betapa jahatnya holocaust, agar tidak diulangi oleh Israel terhadap bangsa manapun juga. Sehingga dapat menghadirkan perdamaian dan menghentikan kejahatan holocaust, rasisme dan intoleran Israel terhadap Palestina. Maka jelas sekali, museum holocaust tidak diperlukan di Indonesia yang toleran, tidak rasis, tidak melakukan holocaust terhadap suku dan bangsa mana pun. Malah bangsa Indonesia pernah mengalami sejenis holocaust yang dilakukan oleh antek penjajah Belanda, Westerling dkk, terhadap puluhan ribu warga sipil di Sulawesi Selatan tahun 1946-1947,” papar HNW.
Terlebih lagi sumber informasi mengenai sejarah Holocaust yang sudah sangat mudah diakses di era teknologi informasi ini, malah membuka banyak tabir tentang hakikat Holocaust dan berbagai peristiwa yang mendahuluinya. Karena ternyata ada juga dokumen penting: Haavara Agreement, yang pada tahun 1933 disepakati antara organisasi Zionis di Jerman dan Inggris dengan rezim Nazi untuk migrasi 60.000 Yahudi Jerman ke Palestina. Maka sangat patut dicurigai jika adanya maksud tersembunyi dari pendirian museum ini di Indonesia sebagai bagian dari manuver untuk memuluskan rencana normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia.
“Apalagi ternyata museum di Tondano itu bekerjasama dengan Museum Yad Vashem Israel, di mana direkturnya adalah tokoh besar pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, kawasan Palestina. Manuver semacam itu tentu sangat intoleran terhadap sikap resmi Bangsa dan Negara Indonesia, dan bertolak belakang dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menolak segala bentuk penjajahan, dan karenanya mendukung Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel,” tegas HNW.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini justru menyampaikan bahwa pembukaan pameran foto dan Museum Holocaust di Tondano cenderung lebih banyak menyimpan potensi negatif, dan memaksakan kehadirannya di Indonesia. Juga menjadi seperti pamer intoleran dan manipulasi sejarah kontemporer Israel sebagai negara penjarah dan penjajah dan pelaku teror dan kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina, mirip dengan yang sebelumnya dilakukan oleh sebagian Nazi Jerman terhadap sebagian bangsa Yahudi sebagaimana yang terjadi dalam holocaust itu.
Menurut HNW, keberadaan Museum Holocaust di Indonesia juga mengalihkan isu dan fakta dari Israel dan Zionismenya hari-hari ini yang mempraktikkan apartheid terhadap Palestina, sebagaimana dinyatakan oleh berbagai LSM internasional seperti Human Rights Watch, bahkan ditegaskan oleh LSM B’tselem di Israel, padahal apartheid sudah disepakati oleh hukum internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Statuta Roma.
Pembukaan Museum Holocaust ini, papar HNW, justru berpotensi menjadi “whitewashing” terhadap praktik apartheid, teror, intoleran, rasisme maupun kejahatan kemanusiaan lainnya yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, di mana sejak periode Intifada Pertama saja sudah 12 ribu orang Palestina yang dibantai Israel.
“Belum lagi jutaan warga Palestina yang menjadi diaspora, juga hingga hari ini terdapat 2 juta penduduk Palestina yang diblokade di Gaza dan para tawanan Palestina yang dipenjara dengan perlakuan yang ilegal serta sangat tidak berperikemanusiaan, itu semua merupakan fakta tragedi kemanusiaan yang kontekstual dan relevan untuk dibela dan diperjuangkan di Indonesia dengan antara lain mendirikan museum kejahatan penjajahan Israel atas Palestina, bukan justru memberikan legalitas terhadap Israel dengan dalih holocaust dan membuatkan museum, karena sangat nyata, dan sudah menjadi rahasia umum, zionis Israel justru melakukan penjarahan, pembantaian dan penjajahan atas Palestina,” ungkap HNW.
Oleh karenanya, ia mendesak agar panitia pameran foto dan Museum Holocaust di Tondano tersebut toleran kepada Bangsa dan Negara Indonesia yang menolak penjajahan Israel atas Palestina, dan karenanya agar segera menutup dan tidak perlu melanjutkan Museum Holocaust itu.
”Kita menyesalkan terjadinya kejahatan holocaust pada masa lampau, baik terhadap bangsa Yahudi di Jerman, maupun umat Islam di Bosnia-Herzegovina, tetapi kita juga mengutuk segala bentuk kejahatan kemanusiaan kontemporer lainnya, termasuk kejahatan kemanusiaan Israel terhadap bangsa Palestina. Karena faktanya penjajahan Israel tidak dapat dilepaskan dari terjalinnya kerjasama gelap organisasi Zionis Jerman dengan rezim Nazi melalui Haavara Agreement dan kesepakatan lainnya sebelum holocaust, dan hingga kini rakyat Palestina mengalami penderitaan berkepanjangan akibat kerjasama jahat, rasis dan intoleran tersebut,” tandas HNW.
Menurutnya, jika ingin mencegah terulangnya kekejaman dan kejahatan kemanusiaan seperti holocaust, maka jangan berhenti pada sikap-sikap simbolis yang tidak relevan seperti membuat Museum Holocaust di Tondano. Tetapi mestinya dengan aksi nyata melawan setiap bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada hari ini, termasuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Bukan malah memperbanyak bangunan museum yang manipulatif dan menjadi legitimasi berdirinya negara penjajah Israel. Maka museum seperti ini lebih diperlukan di Israel agar mereka tidak melanjutkan “holocaust”nya Nazi terhadap bangsa Palestina, agar bisa menghadirkan perdamaian, dengan menjauhi sifat dan sikap rasis dan intoleran untuk melanggengkan kolonialisme yang meneror bangsa Palestina.
HNW menyebutkan, sikap Indonesia terhadap penjajahan seperti penjajahan Israel, dan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan seperti kemerdekaan Palestina sangatlah jelas dan tegas. Bahkan sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Jokowi: Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, dan kemerdekaan bangsa Palestina menjadi hutang sejarah bagi Indonesia. Dan itu sudah menjadi sikap menyejarah dan mendarah daging Indonesia, baik di tingkat eksekutif sejak Presiden Soekarno, legislatif, Ormas dan Orpol Islam maupun umumnya rakyat Indonesia, mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel atas Palestina, sebagaimana amanat alinea 1 Pembukaan UUD 1945.
“Indonesia tidak memerlukan Museum Holocaust yang justru melegitimasi penjajahan Israel atas Palestina. Museum itu juga makin tidak diperlukan Indonesia bila museum itu menjadi jurus halus manuver untuk memuluskan politik normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, karena terbukti dengan normalisasi justru penjajahan Israel terhadap Palestina bukan berhenti, malah terus berkelanjutan,” tutup HNW.[]
