Jerusalem, Gontornews — Benjamin Netanyahu kembali dilantik sebagai Perdana Menteri Israel, Kamis (29/12), setelah menjadi oposisi, memimpin apa yang oleh para analis disebut sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah negara itu.
Netanyahu (73), yang melawan tuduhan korupsi di pengadilan, telah menjabat sebagai perdana menteri lebih lama dari siapa pun dalam sejarah Israel, memimpin negara itu pada 1996-1999 dan 2009-2021.
“Ini keenam kalinya saya mempresentasikan sebuah pemerintahan yang saya tuju untuk mendapatkan dukungan parlemen, dan saya bersemangat seperti pertama kali,” kata Netanyahu kepada Parlemen Israel (Knesset) menjelang upacara pelantikannya, dilansir Arabnews.com.
Parlemen memberikan suara untuk menyetujui pemerintahannya dan memilih mantan menteri Amir Ohana sebagai ketua Knesset. Amir Ohana merupakan gay pertama yang menjabat posisi itu.
Netanyahu, yang menjadikan dirinya sebagai penjamin keamanan negaranya, menekankan bahwa tujuan utamanya ialah “untuk menggagalkan upaya Iran mengembangkan persenjataan senjata nuklir” dan “memastikan superioritas militer Israel di wilayah tersebut.”
Namun dia juga menyuarakan harapan untuk memperluas lingkaran perdamaian dengan negara-negara Arab menyusul perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.
Mantan menteri intelijen Israel Eli Cohen, seorang arsitek perjanjian normalisasi, ditunjuk sebagai menteri luar negeri.
Netanyahu digulingkan pada Juni 2021 oleh koalisi beraneka ragam sayap kiri, sentris, dan partai-partai Arab yang dipimpin oleh Naftali Bennett dan mantan pembawa berita TV Yair Lapid. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali berkuasa.
Menyusul kemenangan pemilihannya pada 1 November, Netanyahu mengadakan pembicaraan dengan partai-partai ultra-Ortodoks dan ekstrem kanan, di antaranya formasi Zionisme Religius Bezalel Smotrich dan partai Kekuatan Yahudi Itamar Ben-Gvir.
Keduanya memiliki sejarah komentar yang menghasut tentang Palestina.
Smotrich sekarang akan mengambil alih kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat, dan Ben-Gvir akan menjadi menteri keamanan nasional dengan kekuasaan atas polisi, yang juga beroperasi di wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.
Pejabat keamanan senior telah menyuarakan keprihatinan atas arah pemerintah baru—seperti halnya warga Palestina.
“Bagi mitra Netanyahu, ini menjadi pemerintahan impian,” kata Yohanan Plesner, presiden wadah pemikir Institut Demokrasi Israel.
“Dan impian satu pihak merupakan mimpi buruk pihak lain. Pemerintah ini diharapkan membawa negara ini ke lintasan yang benar-benar baru.”
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan bahwa Washington akan menentang perluasan pemukiman serta setiap upaya untuk mencaplok Tepi Barat.
Namun dalam pernyataan prioritas kebijakan yang dirilis Rabu, partai Likud Netanyahu mengatakan pemerintah akan mengejar perluasan permukiman.
Sekitar 475.000 pemukim Yahudi — di antaranya Smotrich dan Ben-Gvir — tinggal di permukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Analis mengatakan Netanyahu menawarkan konsesi luas kepada ekstrem kanan dengan harapan dia dapat memperoleh kekebalan yudisial atau pembatalan persidangan korupsinya.
Smotrich dan Ben-Gvir “sangat haus akan kekuasaan,” dan prioritas mereka tetap pada perluasan permukiman Tepi Barat, kata Denis Charbit, profesor ilmu politik di Universitas Terbuka Israel.
Ben-Gvir telah berulang kali mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem, situs tersuci ketiga dalam Islam. Kompleks itu juga menjadi tempat yang paling suci dalam agama Yahudi, yang dikenal sebagai Temple Mount.
Di bawah status quo saat ini, non-Muslim dapat mengunjungi tempat suci itu tetapi tidak boleh berdoa di sana. Orang-orang Palestina akan melihat kunjungan seorang menteri Israel sebagai provokator.
“Jika Ben-Gvir sebagai menteri pergi ke Al-Aqsha, itu akan menjadi garis merah besar dan itu akan menyebabkan ledakan,” kata Basem Naim, seorang pejabat senior gerakan Islam Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Israel dan Hamas berperang pada Mei 2021. Tahun ini, militan Gaza lainnya dan Israel saling tembak roket dan rudal selama tiga hari di bulan Agustus.
Di Tepi Barat, kekerasan meningkat tahun ini dan banyak yang mengkhawatirkan akan terjadinya lebih banyak kerusuhan.[]
