Jakarta, Gontonrews–Filantropi di Indonesia tak bisa dipungkiri merupakan aset besar dalam membangun nilai – nilai solidaritas kemanusiaan dalam pembangunan di negeri ini. Namun sayang, jika filantropi berjalan hanya sekedar ego sektoral dan tidak terbangun secara sinergi yang terintegrasi. Padahal peluangnya besar sekali dan bisa menjadi kekuatan dalam rangka program pemberdayaan dan kemanusiaan.
Demikian peryataan Sekretaris Jendral (Sekjen) Jurnalis Filantropi Indonesia (JFI) Irawan Djoko Nugroho dalam rapat evaluasi tentang Review Program Filantropi Indonesia yang diselenggarakan di kantor JFI di Jakarta Selatan, Senin (17/10).
JFI memandang, potensi filantropi di Indonesia sangat besar, baik yang berbasis keagaamaan seperti lembaga zakat, perusahaan swasta dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan BUMN dalam bentuk Program Kemiteraan Bina Lingkungan (PKBL) dan lain-lain.
Jika institusi-institusi tersebut bisa disatukan dalam sebuah regulasi dengan pembagian tugas masing-masing institusi, betapa luar biasanya masa depan filantropi di Indonesia. Sayangnya, ini belum terjadi dan masih terkesan antar lembaga filantropi melakukan kompetisi program. Sehingga agenda-agenda penyelesaian filantropi masih jauh dari harapan.
JFI menilai, dalam rangka membangun organisasi filantropi yang lebih baik lagi, lembaga filantropi di Indonesia tidak sekedar memaparkan tentang laporan program yang teraudit oleh lembaga audit independen saja, tapi juga harus memiliki ukuran indek kemaslahatan distribusi program yang mengacu pada partisipasi, persepsi dan akseptabilitas.
“Dengan demikian lembaga yang bergerak di filantropi memiliki nilai ukuran kemaslahatan yang bisa dipertanggungjawabkan dan sekaligus menjadi sebuah pendidikan bagi masyarakat yang mendonasikan dananya ke lembaga tersebut,” ujar Irawan.
Dalam evaluasi JFI, program sosial dan kemanusian selama ini juga menjadi prioritas pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra pembangunan tiap tahunnya.
“Semua itu telah dianggarkan dalam APBN dan didistribusikan melalui program kementerian, departemen dan badan negara. Alangkah eloknya apabila pemerintah juga menjalin komunikasi serta menggandeng lembaga filantropi dalam menjalankan program-program tersebut,” ungkap Irawan.
Sehingga ada informasi dan blue print yang jelas antara pemerintah dan lembaga filantropi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sehingga tidak terkesan jalan sendiri – sendiri. Untuk itu, JFI mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat inisiatif dalam bentuk regulasi khusus.
Dalam menyosialisasikan hasil review tentang program filantropi Indonesia tersebut, Irawan menegaskan bahwa JFI akan bersilaturahim kepada stakeholder pengembangan filantropi serta lembaga-lembaga yang mengembangkan filantropi yang ada. Sebagai muaranya, akan tercipta sinergi yang lebih baik dalam membangun bangsa Indonesia ini. agar menjadi lebih maju. [Fathur]
