Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diluncurkan Presiden Jokowi dapat mengedepanlan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi umat, dengan meningkatkan keberpihakan kepada UMKM. Salah satunya melalui penyaluran kredit Bank Syariah Indonesia dan mempermudah mekanismenya.
HNW berharap BSI tidak hanya mengejar target penyaluran 20 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia, namun menjaga agar minimal sama dengan capaian penyaluran UMKM oleh BRI Syariah yang mencapai 46 persen. “Jika itu dijalankan, maka ada potensi kredit untuk UMKM sebesar RP 107 triliun,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/2).
Menurutnya, UMKM berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB dan menyerap hingga 120 juta angkatan kerja, namun selama ini penyaluran kredit sebagian besar diberikan kepada korporasi. Karena itu, Bank Syariah Indonesia harus menjadi koreksi atas ketidakadilan sosial ini, dengan menjadi terdepan dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit untuk UMKM, sebagai bukti keberpihakan pada rakyat dan umat. “Ini untuk teramalkannya sila kelima dari Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” papar HNW.
Politisi Fraksi PKS, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ini mencatat, total aset Bank Syariah Indonesia mencapai Rp 239 triliun dengan total pembiayaan sebesar Rp 156,5 triliun. Jika hanya ditargetkan pembiayaan UMKM sebesar 20 persen, maka UMKM hanya mendapatkan alokasi Rp 31 triliun dibandingkan Rp 125 triliun untuk perusahaan besar/korporasi. Ini tentu tidak mencerminkan keadilan yang diajarkan Islam maupun Pancasila.
Menurutnya, Bank Syariah Indonesia seharusnya membangun kekhasan/branding sebagai bank yang pro-UMKM dan program kerakyatan, sebab para korporasi selama ini sudah diayomi oleh seluruh perbankan besar di Indonesia. Sementara UMKM belum mendapatkan keadilan yang semestinya. Oleh karena itu, HNW berpendapat permintaan Muhammadiyah agar BSI menyalurkan 60 persen pembiayaan untuk UMKM patut dipertimbangkan secara serius dan ditindaklanjuti secara operasional.
HNW menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar yang proporsi Muslimnya lebih dari 80 persen penduduk, namun kontribusi perbankan syariah baru di angka 6,81 persen. Tingkat inklusi keuangan syariah juga baru mencapai 9,10 persen dan tingkat literasi keuangan syariah di angka 8,93 persen. Kondisi tersebut menurutnya merupakan indikator bahwa perbankan syariah selama ini belum menyentuh masyarakat kecil, yang dibuktikan dengan belum maksimalnya penyaluran untuk UMKM.
“Bank Syariah Indonesia harus membuktikan terimplementasikannya nilai “Syariah” yang dibawanya, sehingga keberpihakannya kepada penyelenggaraan yang amanah, keberpihakannya kepada umat, agar mendapatkan kepercayaan rakyat dan umat bisa diwujudkan, antara lain dengan memprioritaskan UMKM. Ini kali pertama Presiden Indonesia meresmikan bank dengan membawa nama Syariah,” ujar HNW.
Menurutnya, di tengah kondisi keuangan negara yang bergantung kepada hutang luar negeri, di tengah ekonomi bangsa yang mayoritas Muslim sedang sangat bermasalah, maka Bank Syariah Indonesia bisa menghadirkan kontribusi dan prestasi yang mengharumkan nama Syariah.
“Jangan sampai total aset yang besar yang dimiliki oleh BSI menjadi fitnah dan masalah di kemudian hari karena tidak amanah, tidak berpihak untuk pemberdayaan umat karena terpaku dengan langkah yang sudah biasa dilakukan perbankan umum: keterlibatan khusus dengan korporasi. Itu hal yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Karena bila demikian, tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional,” tegas HNW. []
