New York, Gontornews — Komunitas Muslim Advocates (MA), Kamis (8/4/2021), menggugat Facebook Inc dan sejumlah pimpinannya ke pengadilan karena telah membuat laporan keliru kepada kongres Amerika Serikat.
Dalam gugatannya, MA mengklaim Facebook secara rutin gagal menghapus konten yang melanggar aturan kebijakannya termasuk konten kebencian terhadap muslim. Tetapi, Facebook mengklaim bahwa pihaknya telah menghapus seluruh konten yang melanggar kebijakanya kepada Kongres Amerika Serikat.
MA menyebut Facebook gagal menghapus konten pelanggar aturan seperti kelompok antimuslim serta sejumlah halaman yang mengatasnamankan orgnisasi hak asasi manusia maupun ahli. Secara spesifik, MA menuduh Facebook tidak menghapus konten yang berisi tentang perbandingan Muslim dengan “kotoran”, seruan untuk “bersatu melawan” (Muslim), “membersihkan” atau “menghapus” Islam.
Dalam beberapa tahun terakhir, platform media sosial global tersebut mendapatkan pengawasan dari sejumlah pihak terkait cara mereka menangani ujaran kebencian, konten kekerasan maupun sejumlah pelanggaran lainnya.
“Kami tidak mengizinkan ujaran kebencian di Facebook dan secara teratur bekerja dengan para ahli, nirlaba dan pemangku kepentingan untuk memastikan Facebook adalah tempat yang aman bagi semua orang. Pengakuan terhadap retorika anti-Muslim dapat mengambil bentuk yang berbeda,” kata Juru bicara Facebook kepada Reuters.
“Kami telah berinvestasi dalam teknologi AI (Artificial Intellegent/Kecerdasan buatan) untuk menghapus perkataan yang mendorong kebencian. Secara proaktif, kami mampu mendeteksi 97 persen sesuatu yang yang harus kami hapus,” imbuh Facebook.
MA mengirimkan gugatan kepada sejumlah petinggi Facebook seperti Mark Zuckenberg, kepala operasi, Sheryl Sandberg dan sejumlah eksekutif lainnya. MA mengangap Facebook dan sejumlah petinggi melanggar undang-undang pelanggaran perlindungan konsumen.
Zuckenberg telah tampil di depan kongres sebanyak 7 kali sejak tahun 2018. Zuckenberg mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pihaknya telah mennghapus seluruh konten yang melanggar kebijakan Facebook termasuk postingan seputar seruan kekerasan.
Namun, perusahaan kerap menerima kritikan dari kelompok hak sipil yang mengatakan pihaknya tidak konsisten dalam menegakkan aturan ini.
Melalui gugatan ini, MA meminta ganti rugi kepada Facebook terhadap pelanggaran undang-undang prosedur perlindungan konsumen. [Mohamad Deny Irawan]
