Putrajaya, Gontornews — Industri pariwisata kesehatan Malaysia terancam terkena dampak jika pemerintah menerapkan mekanisme kontrol harga obat untuk perawatan kesehan swasta di Malaysia.
Presiden Asosiasi Kefarmasian Malaysia (Pharmaceutical Association of Malaysia/PhAMA), Chin Keat Chyuan, mengatakan industri kesehatan akan bergerak mundur karena mekanisme kontrol harga obat dapat memaksa perusahaan obat mempertimbangkan peluncuran inovasi obat-obatan.
Tidak hanya itu, Chin juga mengatakan mekanisme kontrol harga obat ini juga akan berpotensi membatasi pilihan obat bagi pasien.
“Wisata kesehatan medis diperkirakan tumbuh sekitar 1,8 miliar pada akhir tahun 2018 dan mencatatkan pertumbuhan sekitar 25 persen,” kata Chin sebagaimana dilansir Malaysia Mail.
“Pertumbuhan yang sedemikian pesat ini disebabkan pasien dari negara tetangga mencari perawatan di sini karena pelayanan kesehatan (di rumah sakit) swasta relatif terjangkau dan baik.”
“Obat kami mudah diakses. Kami memiliki obat-obatan inovatif dengan harga terjangkau dan saya pikir angka itu adalah bukti,” tambah Chin.
Chin menambahkan bahwa setiap intervensi yang dilakukan pemerintah untuk membatasi harga akan berdampak kepada pengalaman pasein, membatasi pilihan perawatan, menghambat akses obat-obatan inovatif serta mengurangi daya tarik Malaysia sebagai tujuan wisata kesehatan.
“Dengan mengendalikan 14 persen dari total biaya yang dikeluarkan, apakah itu dapat mengurangi biaya perawatan secara signifikan? Berapa biaya yang dialihkan ke biaya rawat inap dan rawat jalan?” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad mengumumkan bahwa pemerintah berniat untuk membandingkan harga obat di Malaysia dengan harga obat di delapan negara terpilih untuk memilih harga obat terendah serta harga jual obat ke konsumen.
PhAMA mendesak pemerintah untuk menggunakan transparansi harga dimana para pedagang berbagi harga grosir atau eceran untuk obat-obatan.
“Dengan melakukan ini, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menentukan area mana yang telah ditandai sepanjang rantai biaya.”
“Apa yang kami inginkan dari pemerintah adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan,” pungkas Chin. [Mohamad Deny Irawan]
