Hal itu menanggapi beredarnya isu penghapusan Mapel di kurikulum di kalangan masyarakat baru-baru ini.
“Saya terkejut betapa cepat menyebar informasi tidak benar mengenai isu Mapel Sejarah. Saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” tegasnya dalam unggahan youtube resmi Kemendikbud, Ahad (20/9).
Nadiem menjelaskan, isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum.
“Kami punya banyak puluhan versi berbeda sekarang yang sedang melalui FGD dan uji publik. Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka,” jelasnya.
Ia melanjutkan, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Terlebih dulu di tahun 2021 akan dilakukan berbagai macam prototype di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.
“Jadi sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan juga merasa terkejut sebab komitmennya terhadap sejarah kebangsaan Indonesia dipertanyakan.
“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi. Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang (Sejarah),” paparnya.
“Misi saya sebagai menteri adalah ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka. Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu collective memory yang membanggakan dan menginspirasi,” tambahnya. [fathur]
