Sistem yang buruk hampir pasti menghasilkan output yang buruk. Tidak terkecuali dengan sistem dan kinerja lembaga perwakilan rakyat kita saat ini. Bahkan sudah sejak lama masyarakat mengeluhkan buruknya performa lembaga tinggi negara yang satu ini. Di mana tiga fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih bermasalah.
Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan, partai politik dan DPR mendapatkan tingkat kepuasan rendah, yaitu sebesar 13,10 persen dan 23,45 persen.
Adapun lembaga yang terbilang mendapat tingkat kepuasan tinggi adalah KPK dengan 92,41 persen, TNI sebesar 80,69 persen, dan pers sebesar 71,03 persen.
Dari hasil jajak pendapat dengan masyarakat, DPR yang di dalamnya terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dianggap sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia.
Dalam hal ini Dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tajudin MA, mengeluhkan performa dan kasus korupsi yang terjadi di tubuh lembaga perwakilan rakyat ini.
“Dulu papa minta saham, itu kan bermasalah. Pengadaan E-KTP bermasalah. Luar biasanya, sudah bermasalah, sudah disingkirkan, maju lagi, jadi ketua lagi. Yang jelas banyak (anggota DPR) yang dipenjarakan,”ungkapnya kepada Majalah Gontor.
Selain itu, Wakil Dekan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, menyinggung soal artis yang maju sebagai calon anggota legislatif pemilu 2019.
Memang tidak semua artis memiliki kualitas yang jelek, tetapi kecenderungan artis yang selama ini duduk di kursi DPR belum banyak berkontribusi untuk perbaikan bangsa Indonesia.
“Ada kecenderungan artis dipilih, karena popularitas, dan jarang sekali ketika jadi wakil rakyat mereka bekerja sesuai amanahnya,” imbuhnya.
Terkait kasus korupsi, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr Ma’mun Murod Al-Barbasyi menganggapnya sebagai masalah serius yang terjadi di hampir di semua instansi.
“Korupsi nyata dan terjadi di banyak instansi di Indonesia. Bahkan untuk sekedar naik pangkat saja harus pakai upeti. Hampir semuanya korup,”ungkapnya kepada Majalah Gontor.
Menurutnya, korupsi dan tindakan tidak terpuji lainnya terjadi karena buruknya sistem di Indonesia. Biaya politik jadi mahal, karena efek pemilihan yang serba langsung. Hukum bisa diperjualbelikan, karena sistem dan praktik hukum yang buruk dan amburadul.
Dalam sistem yang serba buruk ini, maka bukan orang yang buruk yang tambah buruk, tapi orang yang baik pun besar kemungkinan bisa berubah menjadi jahat.
Terkait DPR, kata Ma’mun, anggota di lembaga perwakilan rakyat ini termakan oleh produk perundang-undangannya sendiri. Di antaranya karena sistem politik, sistem pemilu yang dipakai adalah suara terbanyak.
Karena hal ini caleg (merasa) dituntut bagaimana bisa terpilih, kemudian ia memanfaatkan sedemikian rupa untuk diakses ke daerah pemilihan.
Hal tersebut sebenarnya merupakan hal positif, karena masyarakat di dapil bisa dekat dengan anggota, tapi problemnya, tuntutan di dapil menjadi berlebihan. Di mana orang yang sudah menjabat dan ingin mencalonkan kembali, walaupun sudah memberikan segalanya kepada masyarakat dalam bentuk program dan lain sebagainya tetap saja harus mengeluarkan banyak uang untuk money politik dan lain sebagainya.
“Karena ini, pekerjaan DPR yang fungsi utamanya sebagai pembuat undang-undang otomatis menjadi terbengkalai, karena asyik cari pundi-pundi rupiah untuk nyaleg lagi. Ini problem,”ujarnya.
Menyikapi hal tersebut Ma’mun menilai, sistem yang ada mesti dibenahi. Karena, jika sistem yang baik diterapkan pada kumpulan manusia yang baik, manusia yang baik akan tetap menjadi baik, dan kecil kemungkinan menjadi buruk.
Meskipun membutuhkan proses, ketika sistem yang baik diterapkan kepada manusia yang buruk, ia akan menjadi baik karena mengikuti alur sistem yang baik. Namun sebaliknya, sistem yang buruk jika diterapkan pada kumpulan manusia yang buruk pasti manusianya akan tetap buruk dan mungkin akan semakin memburuk.
Namun, ketika sistem yang buruk diterapkan kepada manusia yang baik, kasus yang lebih banyak akan terjadi, dan manusia yang baik pun bisa berubah menjadi jahat.
Menurut Ma’mun, untuk menilai sebuah sistem baik atau buruk sebenarnya cukup melihat output dari sistem tersebut. Karena, output yang baik pasti berasal dari sistem yang baik dan output yang buruk pasti berasal dari sistem yang buruk pula.
“Jadi, sistem yang buruk hampir pasti akan menghasilkan produk yang buruk pula dan ini gambaran nyata yang terjadi di Indonesia,”ujarnya.[]
