Jakarta, Gontornews -– Mahkamah Dewan Kehormatan DPR berencana membahas pernyataan kontroversian, Ketua Fraksi Nasdem, Viktor Laiskodat, Senin (16/8). Saat ini, seluruh anggota DPR-RI sedang melakukan reses di daerah pemilihannya masing-masing.
“Baru dirapatkan di MKD untuk diputuskan apakah maslahanya diteruskan atau ditolak,” kata anggota MKD DPR RI, Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Kamis (10/8).
Sebelumnya, Viktor Laiskodat menyampaikan pidato di Kupang, NTT. Dalam pernyataannya, Viktor menyebut bahwa partai penolak perppu ormas sebagai kelompok ekstemis yang menginginkan penggantian sistem Indonesia.
“Kelompok-kelompok ekstremis ini mau bikin saut negara lagi, tak mau di negara NKRI. Demi ganti dengan nama Khilafa. Ada sebagian kelompok ini mau bikin negara khilaah. Dan celakanya partai-partai pendukung ada di NTT. Yang dukung Khilafa di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. Situasi Nasional ini mendukung para kaum intoleran,” kata Viktor
“Catat bae-bae, calon bupati, calon gubernur, calon DPR dari partai tersebut, pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib solat. Mengerti? Negara khilafah tak boleh ada perbedaan, semua harus solat. Saya tidak provokasi.”
“Nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka sebelum kita bunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil. Kita yang eksekusi mereka. Jangan tolak Perppu nomor 2 tahun 2017.”
Atas perilaku kontroversial anggotanya tersebut, Partai Nasdem enggan meminta maaf. Menurut Ketua Tim Kajian Hukum (TKH) Partai Nasdem, tidak ada masalah dari pernyataan Viktor. Sebaliknya, TKH mendesak penyebar video tersebut agar meminta maaf kepada publik.
“Kita tidak ada salah. Yang minta maaf itu yang buat viral (video) itu,” katanya di Kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta, Senin (7/8). [Mohamad Deny Irawan]
