Jakarta, Gontornews– Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menawarkan kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengungkap penyebab meninggal dunia para anggota KPPS dalam Pemilu 2019. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, dalam surat resmi kepada Bawaslu RI pada Kamis (9/5), mengusulkan aksi ‘Mitigasi Kesehatan KPPS Pemilu 2019’.
Seperti dilansir website Sang Pencerah, Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Manager Nasution mengiyakan bahwa surat kepada Bawaslu tersebut benar dari PP Muhammadiyah. “Iya, betul surat PP Muhammadiyah kepada Bawaslu tersebut,” kata dia, Jumat (10/5).
Dalam surat itu, aksi Mitigasi Kesehatan Petugas KPPS Pemilu 2019, sebagai respons dan kepedulian PP Muhammadiyah, terhadap salah satu persoalan dampak dari pesta demokrasi serempak tahun ini yaitu masifnya jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia.
PP Muhammadiyah, mengaku prihatin dan tergerak untuk melakukan penyelidikan bersama Bawaslu untuk mengungkap. Tujuannya untuk mengetahui penyebab meninggal dunia, dan sakit yang dialami oleh petugas (KPPS) dengan menggunakan metode ilmiah, berbasis data, serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian isi surat PP Muhammadiyah kepada Bawaslu.
PP Muhammadiyah, dalam tawaran penyelidikan bersama Bawaslu kali ini, menjanjikan keterlibatan sumber daya yang mapan di internasl ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. PP Muhammadiyah, akan melibatkan 103 Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah yang beroperasi di seluruh Indonesia dalam aksi mitigasi mengungkap penyebab meninggal dunia para KPPS.
Tak cuma itu, PP Muhammadiyah, yang juga membangun banyak perguruan tinggi serta universitas, akan melibatkan akademisi profesional dari 13 fakultas kedokteran kampus-kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia. “Kerja sama kepada Bawaslu membentuk tim mitigasi ini, sebagai bahan evaluasi dan mencegah terjadinya kejadian (angka masif meninggal dunia) pada pemilu berikutnya.”
Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai Rabu (8/5), tercatat 456 petugas KPPS meninggal dunia di seluruh Indonesia sejak gelaran pemilu serentak 17 April lalu. Angka meninggal dunia tersebut, belum termasuk 25 personel kepolisian yang gugur dalam tugas menjalankan keamanan Pilpres dan Pileg 2019. Jumlah yang meninggal dunia itu dikhawatirkan bertambah. Pasalnya, berdasarkan catatan KPU hingga Rabu (8/5) sebanyak 3.658 petugas KPPS yang sakit.
KPU menyampaikan, masifnya angka petugas KPPS yang meninggal dunia lantaran kelelahan selama bertugas melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Mabes Polri pun punya analisa yang sama atas puluhan petugasnya yang gugur selama pengamanan pemilu. Angka tinggi petugas pemilu yang meninggal dunia, naik empat kali lipat dari petugas KPPS yang meninggal dunia dalam catatan Pemilu 2014 lalu yang berjumlah 144 orang.
Masih dari sumber yang sama, Wakil Ketua Komnas HAM Hariansyah menjelaskan masifnya angka meninggal dunia para penyelenggara pemilu tahun ini, dinilai janggal oleh banyak kalangan. Bahkan Komnas HAM akan melakukan penyelidikan mandiri di tiga wilayah pemilihan, untuk mencari penyebab medis petugas KPPS yang gugur. “Kita akan melaksanakannya (penyelidikan) di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten,”katanya. [Muhammad Khaerul Muttaqien]
