Pakistan Gunakan Layanan Intelijen untuk Lacak Kasus Coronavirus

Islamabad, Gontornews — Pakistan menggunakan sistem pelacakan kontak untuk memerangi virus corona, kata Perdana Menteri Imran Khan, ketika kasus COVID-19 terus meningkat di negara Asia Selatan itu. Pelacak ini dikembangkan oleh badan intelijen Pakistan untuk memerangi terorisme.

Aljazeera merilis, layanan Inter-Services Intelligence (ISI) Pakistan mendukung pemerintah dalam melacak orang-orang yang mungkin telah berhubungan dengan mereka yang dinyatakan positif terkena virus.

“ISI telah memberi kami sistem hebat untuk melacak,” kata Imran Khan pada siaran langsung sebuah telethon pada hari Kamis. “Awalnya digunakan melawan terorisme, tetapi sekarang telah berguna untuk melawan coronavirus.”

Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International telah berulang kali menuduh ISI menggunakan program pengawasannya untuk menculik para aktivis hak asasi.

Memiliki sistem “lacak dan jejak” yang efektif akan memungkinkan negara kita untuk terus membuka kembali bisnis, kata Khan.

“Lacak dan jejak merupakan cara terbaik [untuk memerangi virus] dan … ini adalah satu-satunya cara jika Anda ingin memulai kembali bisnis Anda.”

Kasus coronavirus di Pakistan pekan ini meningkat menjadi 11.115 kasus, dengan 237 kematian dan lebih dari 2.527 pasien telah pulih.

Pemerintah Pakistan mulai mengurangi pengunciannya pekan lalu, membuka lebih dari selusin sektor ekonomi untuk mencegah meningkatnya pengangguran.

Pemerintah juga telah meluncurkan paket stimulus ekonomi $ 8 miliar, termasuk dana untuk keluarga berpenghasilan rendah yang akan disalurkan melalui hibah $ 75. Sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan dana sekitar $ 390 juta untuk lebih dari 5,2 juta orang.

Telethon pada hari Kamis dimaksudkan untuk membantu mendanai program kesejahteraan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Program itu berhasil mengumpulkan lebih dari $ 3,4 juta dari para dermawan dan organisasi.

Pekan lalu, pemerintah mengumumkan akan mengizinkan para pemuka agama untuk membuka kembali masjid-masjid di seluruh negeri, dengan tetap memastikan jarak fisik para jemaah pada waktu shalat berjamaah dan shalat tarawih selama bulan suci Ramadhan.

Kebijakan itu dikritik oleh serikat dokter di Pakistan. Sejumlah dokter senior pada hari Senin menyerukan kebijakan itu untuk dibatalkan, karena masjid bisa menjadi tempat penularan virus.

Pada hari Kamis, Khan mengatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kembali keputusan tersebut jika para pemimpin agama tidak memastikan mematuhi jarak fisik.

“Jika ada pelanggaran, disiplin tidak ditegakkan di dalam masjid, dan virus menyebar, maka kami akan menutup masjid,” katanya.

“Tanggung jawab ada pada mereka sekarang. Para pemimpin agama telah memberi kita jaminan, sekarang itu adalah tanggung jawab mereka.” []