Tel Aviv, Gontornews — Partai Likud yang memerintah Israel telah menyetujui sebuah rancangan resolusi yang mendesak para pemimpinnya untuk secara formal menganeksasi sebagian besar Tepi Barat yang diduduki, sebuah langkah yang diharapkan dapat membuat orang-orang Palestina marah.
Anggota Komite Sentral Likud pada hari Ahad (31/12) memilih untuk memberlakukan kedaulatan Israel atas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Resolusi tersebut tidak mengikat bagi menteri kabinet namun membawa beberapa kekuatan politik di dalam partai Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel.
Netanyahu sendiri tidak menghadiri rapat komisaris pusat itu.
Anggota parlemen Arab mengatakan kepada Aljazeera bahwa jika resolusi tersebut diajukan ke Knesset Israel dalam bentuknya saat ini, itu akan menandai berakhirnya proses perdamaian.
“Ini benar-benar berarti bahwa tidak ada upaya lagi untuk mencoba menemukan solusi dua negara untukmengatasi krisis,” ujar Mohammed Jamjoom dari Aljazeera, yang melaporkan dari Yerusalem Barat.
“Kami juga berbicara dengan banyak analis, yang mengatakan bahwa … tidak mungkin resolusi semacam itu benar-benar sampai ke Knesset dalam bentuknya saat ini,” tambahnya.
Ia mencatat bahwa “lebih banyak pertanyaan pada jam ini” daripada jawaban “tentang apa yang akan terjadi selanjutnya”.
Permukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan dipandang sebagai batu sandungan utama bagi upaya perdamaian karena dibangun di atas tanah yang dinilai orang-orang Palestina sebagai bagian dari negara mereka di masa depan.
Yerusalem Barat direbut oleh Israel dalam perang Arab-Israel 1948, ketika lebih dari 750.000 orang Palestina diusir dari kota bersejarah Palestina, yang disebut oleh orang Palestina sebagai Nakba (malapetaka) ketika Israel didirikan secara resmi.
Israel kemudian menduduki dan mencaplok bagian timur kota setelah kemenangan militernya dalam perang 1967, namun penguasaannya atas Yerusalem Timur tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Para pemimpin Palestina ingin menduduki Yerusalem Timur sebagai ibukota negara masa depan, sementara Israel mengatakan bahwa kota tersebut tidak dapat dibagi. [Rusdiono Mukri]
