Jakarta, Gontornews – Apakah penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), hanya terjadi di Ibu Kota Jakarta? Jawabannya, tidak. Sebab, berbagai daerah lain di Indonesia, pun melakukan hal yang sama. Berikut di antaranya, dikutip Ngelmu, dari berbagai sumber:
Bogor
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) Bogor Raya, mengikuti Apel Siaga Tolak RUU HIP, di halaman Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (03/07) lalu.
Mereka menyatakan dukungan, atas maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tegas menolak RUU HIP.
“Kami menolak tanpa kompromi RUU HIP, dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI, untuk menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak pimpinan DPR RI, mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.”
Demikian ujar Koordinator ANAK NKRI Bogor Raya, Endy Kusuma.
Depok
Forum Umat Bersatu (FUB), menyampaikan maklumat—penolakan keras terhadap RUU HIP—kepada anggota DPRD Kota Depok, Senin (22/6) lalu.
Menurut Ketua FUB Depok, Habib Abdul Aziz Assegaf, RUU HIP telah men-distorsi substansi, makna, dan nilai-nilai Pancasila.
Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Kami memaknai dan memahami bahwa Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Batang Tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila,” kata Aziz.
“Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP, justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila,” sambungnya.
Tangerang
MUI Kabupaten Tangerang, juga tegas menolak RUU HIP, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI setempat, Ues Nawawi Gofar.
Ia mengungkapkan, pihaknya menolak, bukan meminta pemerintah menunda pembahasan RUU HIP.
Langkah tegas diambil, karena RUU HIP, dinilai memiliki banyak masalah, baik secara formil pun materiil.
“Kami menolak RUU HIP, karena banyak muatan yang terkesan tendensius dan dapat mendegradasi nilai-nilai Pancasila,” tegas Ues, Kamis (25/6).
“Kami mendorong agar DPR RI dan Pemerintah, segera melakukan pembatalan terhadap RUU HIP, bukan penundaan pembahasan,” sambungnya.
Forum Bersama (Forbes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), juga menolak RUU HIP, dengan mendatangi DPRD Tangsel, Senin (29/6).
Disampaikan Koordinator lapangan (Korlap) Forbes Tangsel, Martha, pihaknya mengkhawatirkan RUU HIP, rentan disusupi paham komunisme.
“Kami meminta dibatalkan RUU HIP. Alhamdulilah, kehadiran kami diterima langsung Ketua DPRD Tangsel, Abdul Rosyid dan Wakil Ketua DPRD Tangsel,” ujarnya.
“Kami berharap, dalam kurun waktu tujuh hari, DPRD Tangsel dapat menyampaikan penolakan ini kepada DPR RI,” imbuh Martha.
Pada kesempatan itu, turut hadir pula perwakilan dari Muhammadiyah, NU, MUI, FKUB, hingga Hindu Darma.
Bekasi
Aksi damai penolakan RUU HIP, juga berlangsung di lingkungan Ponpes Attaqwa, Ujung Harapan, Bekasi, Jabar, Sabtu (4/7) kemarin.
Nampak hadir kalangan Ponpes, Majelis Taklim, Ormas Islam, Persatuan Pencak Silat, dan Para Jawara Bekasi seperti Jajaka, Seni Maen Pukul, Cinta Babe Jaya, hingga Jawara Muslim Indonesia.
Mereka menolak RUU HIP—termasuk jika berubah menjadi RUU PIP atau apa pun namanya—dan meminta kepada DPR RI serta Pemerintah, untuk mencabutnya dari Prolegnas.
Pasalnya, mereka menilai RUU HIP, bertentangan dengan TAP MPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang 4 Pilar Kebangsaan MPR RI:
- Pancasila,
- UUD NRI 1945,
- NKRI, dan
- Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka juga menuntut DPR RI dan Pemerintah, menjadilan Pancasila, sebagai final dasar negara, dan tidak boleh diutak-atik.
Massa pun mendesak Pemerintah untuk menegakkan hukum serta keadilan sosial kepada semua pihak yang berusaha mengganggu, merongrong, merusak kesatuan NKRI.
Deklarasi yang dihadiri kurang lebih 1.500 orang, itu juga mengimbau kepada seluruh pimpinan Ponpes di Indonesia, untuk terus mengajarkan kepada para santri dan masyarakat, soal bahaya laten komunis.
Sukabumi
Puluhan orang yang tergabung dalam LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (2/7) lalu.
Pihaknya mendesak, DPRD Kabupaten Sukabumi, ikut bersuara soal RUU HIP, yang menuai kontroversi.
“Kita ke sini untuk menyampaikan penolakan RUU HIP, yang sekarang sedang marak dan sedang gencar-gencarnya di negeri kita ini, Indonesia,” ujar Ketua Disdik LSM GMBI Sukabumi, Predi Sugara Lubis dikutip Ngelmu.com.
“RUU HIP terindikasi akan menumbuhkan paham-Paham komunis. Kami sebagai LSM GMBI, yang mana di sini tertera setia Pancasila dan bela negara, menolak keras RUU HIP ini,” sambungnya.
“Kami siap menjadi garda terdepan sebagai barisan penolak RUU HIP,” tegas Predi, dalam forum tersebut.
Sumedang
Penolakan RUU HIP, juga berlangsung di Sumedang, Jabar. Ribuan massa—terdiri dari LSM GMBI—mendatangi Kantor DPRD setempat, pada Selasa (30/6) lalu.
Ketua LSM GMBI Distrik Sumedang, Yudi Tahyudin Sunardja, mengatakan bahwa pihaknya menolak keras RUU HIP.
Hal itu ia sampaikan di hadapan Wakil Ketua DPRD beserta sejumlah anggota yang hadir.
“Pancasila itu, sesuatu yang telah disepakati bersama dan final, tidak bisa diubah lagi,” tegas Yudi.
“Pancasila adalah pedoman bagi bangsa ini, serta amanah dari pendiri negara ini,” lanjutnya.
“Pancasila adalah titik temu semangat nasionalisme dan religius, yang sudah berhasil mempersatukan bangsa dan memperkuat NKRI,” sambung Yudi.
Bandung
Ratusan massa yang tergabung dalam LSM GMBI Distrik Kota Bandung, juga menggelar demo di depan kantor DPRD setempat, pada Senin (29/6) lalu.
Mereka melakukan long march dari Lengkong menuju DPRD Kota Bandung, dengan meneriakkan yel-yel penolakan terhadap RUU HIP.
Ketua Distrik LSM GMBI Bandung, Moh Mahsur, mengatakan aksi penolakan serentak dilakukan oleh GMBI di sejumlah kabupaten dan kota, di Indonesia.
“Kami mendesak DPRD Kota Bandung, membuat surat rekomendasi penolakan RUU HIP yang ditujukan ke DPR RI, agar ini tidak jadi polemik,” tegas pria yang akrab disapa Abah itu.
Ia juga mengingatkan, agar semua elemen bangsa mewaspadai bahaya laten komunis.
“Lambang Pancasila yang melekat di pakaian kita bukan sekadar slogan belaka, tapi harus di-implementasikan dalam bermasyarakat bangsa dan negara,” tegas Abah.
Ia pun menilai, RUU HIP, telah mengobok-obok Pancasila, hingga GMBI se-Indonesia, tak bisa tinggal diam.
Padang
Hari ini, Ahad (5/7), juga digelar aksi massa bertema, ‘Minangkabau Mengukuhkan Jati Diri Bangsa’, di halaman parkir Masjid Agung Kota Padang, Nurul Iman.
Penolakan RUU HIP, disebut diikuti oleh ribuan ormas Islam, serta ormas pemuda di seluruh kawasan Sumatera Barat.
Dari pamflet dan brosur yang tersebar, acara akan diisi dengan orasi oleh tokoh nasional.
Di antaranya Ridwan Saidi (Babeh), Ketua Mui Sumbar; Buya Gusrizal Gazahar, Ustaz Jell fatahullah, hingga tokoh niniak masyarakat lainnya.
Ratusan warga asal Payakumbuh, juga datang ke Kota Padang, dalam rangka menjaga NKRI dan Pancasila, demikian kata aktifis keagamaan setempat, Indra.
Menurutnya, RUU HIP, tak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.
Indra juga menduga, RUU HIP, ingin melumpuhkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bisa mencederai Pancasila.
RUU itu juga dinilai berpotensi memberi ruang bagi komunis, PKI, pun neo PKI, masuk dan berkembang lagi di Indonesia.
Maka bersama ribuan masyarakat yang tinggal di kawasan Sumbar, Indra mendesak, agar pemerintah menangkap para perusak Pancasila.
Palembang
Ratusan orang dan ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu (GMSB), mendatangi gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (26/6). Mereka menolak RUU HIP.
“Kita akan suarakan tuntutan ini sampai RUU HIP dicabut. Tidak ada ruang bagi komunis atau kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun neo PKI,” kata Sekjen FPI Sumsel, Habib Mahdi.
“Pancasila, produk nenek moyang kami yang berdarah-darah untuk diperjuangkan. Produk nenek kami, ada yang mengorbankan jiwa, buta, patah tangan,” sambung Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumsel, KH Umar Said.
“Alangkah durhakanya perjuangan itu, jika dilanggar oleh anak cucu. Itu yang membuat kami bertekad memperjuangkannya.”
Samarinda
Massa Aliansi Umat Beragama Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), berunjuk rasa di depan kantor DPRD, menolak RUU HIP.
Disampaikan Koordinator aksi, Habib Alwi, RUU HIP adalah upaya dari kelompok tertentu untuk melemahkan dan mengubah ideologi Pancasila.
“Maka dari itu, kami meminta bahwa RUU HIP, tidak hanya ditunda, tapi menolak keberadaan, pembahasan, dan masuknya RUU itu di dalam Prolegnas,” tegasnya, Jumat (3/7).
Alwi juga menduga, RUU HIP, berpeluang menumbuhkan komunisme serta mereduksi nilai-nilai Pancasila.
Ia pun mencontohkan isi dari pasal 7 RUU HIP, yang mengundang kontroversi.
“Jadi RUU HIP ini, merupakan upaya mengubah dasar negara kita Pancasila,” kata Habib Alwi.
Ia juga menegaskan, bahwa ideologi Pancasila sudah final.
“Kami di sini siap berperang melawan segala paham komunisme. Siapa saja yang merongrong keberadaan Pancasila,” pungkasnya.
NTB
Bergeser ke Nusa Tenggara Barat (NTB), MUI, perwakilan Ormas Islam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat, juga menyampaikan penolakan terhadap RUU HIP, Jumat (19/6) lalu, di Halaman Islamic Center (IC).
Setelah mengkaji secara empirik dan cermat, mereka menyatakan tujuh sikap sebagai berikut:
- Tegas menolak pembahasan RUU HIP, karena dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadäp ideoiogi Pancasila, sebagai dasar.
- Mendukung maklumat MUI Pusat dan MUI Daerah se-Indonesia, tentang penolakan RUU HIP.
- Tegas meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI, untuk tetap mengingat fakta sejarah kelam kemanusiaan yang dilakukan oleh PKI, tahun 1948 dan 1965 silam; jadikan pijakan naluri dan logika dalam menyusun UU.
- Mendukung penuh keberadaan TNI, sebagai penjaga kedaulatan NKRI, sekaligus pengawal Pancasila. Jika ditemukan indikasi penyebaran paham komunis dengan berbagai cara, segera laporkan ke markas TNI terdekat.
- Mengimbau semua warga negara/bangsa untuk memperkuat ukhuwah wathaniyah antara sesama anak bangsa. Meneguhkan semangat kebangsaan dan penguatan karakter bangsa (nation character building) yang telah tercermin dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa.
- Meminta, mengimbau, umat Islam Indonesia, agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini.
- Mendesak Pemerintah, DPR RI, dan seluruh penanggung jawab negara, untuk memastikan tak ada lagi upaya dalam bentuk apa pun yang bisa membuka ruang bagi komunisme, untuk hidup di Indonesia.
Bali
Terakhir, penolakan juga dilakukan oleh warga Bali, diwakili oleh Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) setempat, Sabtu (27/6) lalu. Mereka tegas menolak RUU HIP.
“Kita menolak dengan tegas pembahasan dan pengesahan RUU HIP menjadi UU, (juga) meminta kepada pemerintah dan DPR RI, mengambil langkah-langkah strategis untuk mengwujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan UUD 1945,” kata Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya.
Sebelumnya diketahui, pada Rabu (24/6) lalu, sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam PA212, telah melakukan demonstrasi penolakan RUU HIP, di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
RUU HIP, masih terus menimbulkan kontroversi. Persoalan berlanjut di tengah publik, terlebih setelah muncul isu adanya rencana perubahan nama menjadi RUU PIP.[DJ]
