Oleh: Asep Saefuddin
Guru Besar Statistika FMIPA IPB/Rektor Universitas Trilogi Jakarta
Membaca berita kebangkrutan Sevel (Seven Elevent), saya terbayang akan nasib perguruan tinggi di Indonesia. Karena bisa saja berita duka itu akan menimpa juga perguruan tinggi masa depan, atau bahkan saat ini pun sudah terjadi. Tanda-tanda meredupnya universitas saat ini mulai terasa.
Sevel akan tutup tanggal 30 Juni 2017 karena berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal bisa saja disebabkan oleh lemahnya perencanaan. Akan tetapi hal itu disebabkan oleh faktor eksternal terutama regulasi pemerintah yang tidak kondusif terhadap ekspansi Sevel. Faktor kedua inilah yang cukup mengerikan.
Secara umum kondisi perguruan tinggi (PT) juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Memang secara teori, faktor eksternal harus dijadikan konsideran dalam melakukan strategi dalam perencanaan. Salah satu metode yang sering dipergunakan adalah analisis SWOT dengan memasukkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, sekaligus peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal. Dalam konteks ini pada umumnya orang kampus adalah jagonya.
Persoalannya terletak pada regulasi yang tidak dapat dijadikan faktor eksternal dalam analisis SWOT. Regulasi bukan kendala, tetapi “predicament”, yakni suatu kondisi sulit dihindari tetapi bisa jadi penghambat kemajuan. Predicament sering juga disebut masalah “beyond problem”. Penanggulangannya biasa dilakukan melalui ‘siasat’ yang memerlukan unsur KKN. Semacam penyelesaian secara adat yang tidak berlaku umum. Hal inilah yang menyebabkan bisnis menjadi mahal dan tidak produktif, unproductive high cost economy.
Kondisi eksternal yang tanggung seperti regulasi inilah yang menyebabkan sevel menjadi tidak kompetitif dan berdarah-darah (bleeding) lalu ujungnya bangkrut. Saya pikir keadaan ini lebih parah ketimbang kejadian Nokia, Kodak, atau perusahaan yang koleps akibat kesalahan internal. Ingat, bahwa PT akan mengalami nasib yang sama bila tidak ada perubahan regulasi pemerintah dalam dunia pendidikan (tinggi).
Internal Perguruan Tinggi
Bila dilihat sekedar berjalan terutama dalam hal pengajaran, PT bisa saja tidak ada masalah. Setiap hari mahasiswa masuk kelas dan dosen menyampaikan materi perkuliahan secara rutin. Kehadiran mereka umumnya dipicu oleh unsur kehadiran yang bersifat wajib. Mahasiswa sibuk mengisi daftar hadir yang diparaf dosen. Mahasiswa diancam tidak boleh ujian bila kehadirannya kurang dari 80%. Demikian juga dosen akan kena sanksi tidak menerima uang transpor dan honor mengajar. Bagi dosen pada umumnya, ancaman ini adalah horor dalam kehidupan. Demikianlah rutinitas pendidikan tinggi kita, cenderung monoton dan jarang ditemukan inovasi.
Lebih dalam sedikit tentang proses pembelajaran, banyak dosen yang sekadar bertugas menyampaikan materi. Selain pola masih bersifat satu arah dengan pola “teacher-centered”, juga bahan kuliah relatif usang. Mahasiswa pada umumnya tidak punya pilihan, sehingga menerima apa adanya baik proses atau pun bahan kuliah. Bedanya hanya dalam alat, kalau dulu masih fotocopy, saat ini floppy disk.
Materi berbasis jurnal atau kasus-kasus nyata jarang dimiliki dosen karena berbagai faktor seperti fasilitas, finansial, dan jejaring. Walaupun tugas dosen adalah tridharma, beban mengajar tetap dominan. Dharma riset dan pengabdian masyarakat masih jauh panggang dari api. Dosen sangat disibukkan dengan tugas mengajar, mengoreksi PR, membuat soal ujian dan memeriksa hasilnya. Inilah tugas-tugas dosen pada umumnya, di PTN BH (Badan Hukum) sekalipun. Kultur inovasi yang penting bagi calon entrepreneur dan peneliti kurang mendapat porsi.
Keadaan seperti ini terjadi karena dana riset kita masih sangat kecil yang harus diperebutkan oleh banyak orang. Ditambah lagi sistem pelaporan riset yang masih berbelit telah menyebabkan para dosen sangat pragmatis. Yang penting ada riset, kualitas bukan urusan. Pada saat yang sama, perusahaan swasta masih enggan memberikan hibah riset ke PT. Semangat aplikasi riset ini kurang mendapat dukungan regulasi. Perusahaan merasa riset tidak banyak manfaatnya bagi perkembangan bisnis. Dalam jangka pendek, juga tidak memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Misalnya hibah riset perusahaan tidak ada kaitannya dengan pengurangan pajak perusahaan. Pendeknya, tidak ada insentif bagi perusahaan yang mengucurkan hibah riset ke universitas.
Kondisi tersebut di atas telah mengakibatkan dunia pendidikan tinggi hanya berkutat di pengajaran. Padahal, tanpa kekuatan riset, PT menjadi mandul tidak mampu mengasah kemampuan inovasi mahasiswa. Kegiatannya tidak banyak berbeda dengan kursus-kursus yang memang hanya mengasah kognitif, bukan kreativitas. Kampus-kampus di USA yang tidak kuat dalam riset pun mengalami nasib yang serupa. Mahasiswa cenderung mengikuti apa kata dosen. Lagu “my way” pun diplesetkan jadi “their way”.
Kesenjangan dengan Dunia Luar
Sudah umum diketahui adanya diskonektivitas atau kesenjangan antara PT dan dunia industri. Fokus dan prioritas riset di PT umumnya tidak berkaitan dengan kebutuhan industri. Sangat sedikit hasil-hasil riset PT yang diadopsi oleh perusahaan. Industri yang ada hanya merupakan perpanjangan tangan industri induk di luar negeri. Hampir tidak ada hasil riset mendasar yang dilakukan di Indonesia yang berkaitan dengan industri.
Industri berbasis bahan baku lokal yang sesuai dengan kultur lokal bisa dihitung jari. Dalam dunia pengobatan, misalnya, “personal medicine” yang berkembang di berbagai negara hampir tidak terdengar di dunia riset kita. Padahal bidang itu sangat diperlukan di Indonesia yang multi suku-bangsa. Untung masih ada perusahaan jamu yang meneruskan tradisi nenek moyang mereka. Tetapi bisnis ini pun luput dari topik riset PT kita.
Keadaan itu adalah bukti kurang dekatnya PT dan industri. Begitu juga unsur pengajaran, PT kurang memperhatikan persoalan dunia industri. Apa yang diajarkan tidak terlalu relevan dengan dunia usaha dan industri. Kondisi ini merugikan dua-duanya, terutama mahasiswa yang seharusnya terdedah oleh kebutuhan industri. Tidak jarang perusahaan harus membuka program training bagi calon pegawai yang berasal dari berbagai program studi. Jangan heran bila banyak pegawai perbankan berasal dari jurusan agronomi, perikanan, peternakan, antropologi, astronomi, serta ilmu-ilmu dasar kealaman, selain dari ekonomi dan manajemen. Hal ini juga terjadi untuk industri lainnya.
Memang bagi para lulusan hal itu tidak dirasakan sebagai masalah, sejauh salari yang diterima cukup baik. Akan tetapi bagi industrialisasi negara, sebenarnya ketidaknyambungan ini adalah kemubaziran. Negara tentu harus mempunyai rencana besar pembangunan ekonomi yang mengait dengan riset, PT, pengembangan wilayah, industrialisasi, sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia. Dewasa ini, negara kehilangan arah dan ide untuk menyambungkan kekuatan SDA dan SDM dalam proses industrialisasi. Terlalu terpaku pada business as usual yang itu-itu saja.
Faktor Regulasi
Tidak mustahil lesunya industri dan rapuhnya PT itu akibat faktor regulasi yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman. Pemerintah yang terlalu kuat dengan regulasi cenderung ingin dilayani, bukan melayani. Selain itu, perizinan bisa jadi senjata agar institusi bisnis dan pendidikan tunduk dan taat kepada pemerintah. Biasanya dalam hal ini ujung-ujungnya duit. Kultur ini sudah cukup kronis di negara ini, sehingga index kompetitif global kita jauh di bawah negara-negara tetangga.
Regulasi yang superketat berdampak kurang baik bagi institusi pendidikan tinggi. Kita kena celaka tiga belas. Pertama, PT cenderung mencari aman, tidak mau melakukan eksperimen inovatif dalam menjalankan organisasinya. Kedua, PT cenderung mencari indikator semu yang bersifat pencitraan. Ketiga, terjadi standarisasi yang masif sehingga proses pembelajaran cenderung transaksional berbasis kontrak kuliah yang dibuat sangat kaku dan standar. Keempat, pola pembelajaran berpola dosen sentris untuk mengejar efisiensi dan efektivitas kurikulum yang kurang fleksibel. Kelima, kurang penghargaan terhadap kreativitas mahasiswa. Keenam, tujuan riset sangat pragmatis, hanya untuk memenuhi kum kenaikan pangkat dosen. Ketujuh, birokrasi kampus mengikuti pola pemerintahan teknis, tidak berbasis pola akademis yang cenderung bebas. Kedelapan, upacara seremonial dan hubungan atasan bawahan lebih mendominasi daripada pola kolegial akademis. Kesembilan, jejaring PT dan industri tidak berkembang. Kesepuluh, PT hanya peduli pada pemasukan dana berbasis mahasiswa, selain APBN bagi PTN. Kesebelas, PT kurang peduli terhadap persoalan luar yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan masyarakat. Keduabelas, PT cenderung jago kandang, tidak berani melakukan ekspansi program dan wilayah, apalagi ke mancanegara. Ketigabelas, PT tidak mampu memotivasi mahasiswa untuk membuat perusahaan startup bisnis.
Dari ketigabelas efek akibat regulasi kaku yang dikenakan ke PT itu banyak sekali turunan negatif terhadap ekosistem pendidikan. Yang paling dirugikan adalah mahasiswa. Mereka bisa saja pintar, tetapi kurang kreatif, kurang berani berinisiatif, dan kurang mampu bekerjasama. Begitu lulus, mereka umumnya jadi tenaga kerja walaupun tidak sesuai dengan keahliannya.
Jalan Keluar
Sebagai solusi dari persoalan di atas adalah perlu pelonggaran regulasi pendidikan tinggi. Pemerintah dapat memberi kepercayaan kepada PT dalam menjalankan tridharmanya. Keleluasaan ini dapat menjadi landasan para dosen untuk berinovasi dalam menjalankan pendidikan. Intinya proses pendidikan serahkan saja kepada para pengelola PT dan dosen.
Pemerintah cukup membuat program-program hibah untuk riset, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam hal penjaminan mutu, pemerintah fokus pada indikator outcome, seperti paper, prototype, kerjasama industri, dan desa-desa binaan. Adapun indikator input dan proses diserahkan kepada pihak universitas. Universitas dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk peningkatan mutu SDM setempat dan riset, selain juga untuk proses pembelajaran mahasiswa.
Dengan demikian kelembagaan kementerian riset dan dikti tidak perlu terlalu besar. Kopertis yang saat ini menjadi penghubung PTS dan pemerintah perlu dipikirkan ulang keberadaannya. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih saat ini, koordinasi antar PT dan pemerintah tidak perlu tatap muka yang terlalu sering. Sehingga kementerian bisa lebih ramping dan tidak penuh sesak oleh pegawai.
Pemerintah, dalam hal ini imigrasi, harus memberikan fasilitas yang luas bagi mahasiswa asing. Jumlah mahasiswa asing dapat dijadikan kriteria pemberian hibah dari pemerintah kepada PT. Intinya regulasi harus kondusif terhadap pertumbuhan, perkembangan, kreativitas, dan inovasi sivitas akademika. Bukan malahan sebaliknya, bersifat mengekang warga kampus karena ketidakpercayaan. Untuk itu, revolusi mental pembuat kebijakan menjadi persyaratan utama.[]
