Beirut, Gontornews — Setelah sebelumnya mengumumkan pengunduran diri, Senin (29/10), Perdana Menteri Lebanon, Sadd Al-Hariri, akan menarik kembali keputusannya untuk mundur dari kursi Perdana Menteri Lebanon dengan sejumlah syarat, Rabu (30/10).
Hariri memberi syarat kepada para teknokrat, yang akan menjabat sebagai menteri dalam kabinetnya, agar mempercepat reformasi guna mencegah keruntuhan ekonomi.
Sebelumnya, Presiden Lebanon, Michel Aoun meminta Hariri untuk tetap menjadi Perdana Menteri Lebanon, Rabu (30/10), setidaknya sampai kabinet baru terbentuk. Meski begitu, Aoun menyadari ada sejumlah pihak yang tidak menginginkan stabilitas politik di Lebanon.
“Kami membuka pintu menuju langkah reformasi yang signifikan. Akan tetapi, sejumlah orang akan kembali ke jalan dan menghambat pembentukan pemerintahan yang bersih,” kata Presiden Lebanon, Michel Aoun sebagaimana dilansir Reuters.
Hariri sendiri mengundurkan diri setelah protes besar-besaran yang ditujukan terhadap para elit politik. Ia pun mengundurkan diri menyusul buntunya komunikasi dan sejumlah upaya guna menyelesaikan krisis.
Seorang pejabat senior yang enggan disebutkan namanya mengatakan kabinet baru yang dipimpin Hariri tidak boleh berasal dari partai politik yang telah keluar dari koalisi. Kabinet baru harus berasal dari perwakilan partai-partai besar di Lebanon seperti Gerakan Free Patriotic Kristen yang mengusung Gebran Bassil sebagai Menteri Luar Negeri Lebanon.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mendesak Lebanon mendirikan pemerintahan baru yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Rakyat Lebanon menginginkan pemerintahan yang efisien, efektif, melakukan reformasi ekonomi dan mengakhiri budaya korupsi,” kata Pompeo sebagaimana dilansir Reuters.
Pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei menuduh Amerika Serikat dan Arab Saudi sebagai pemicu kerusuhan di Lebanon dan mendesak para demonstran mengusulkan perubahan dengan cara yang sah. [Mohamad Deny Irawan]
