Jakarta, Gontornews — Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Secara khusus, Presiden meminta percepatan vaksinasi di daerah dengan tingkat vaksinasi dosis pertama di bawah 20 persen.
Dalam catatan Kementerian Kesehatan ada empat provinsi dengan pencapaian vaksinasi dosis pertama di bawah 20 persen. Keempat provinsi tersebut yaitu Lampung (15,17 persen), Sumatera Barat (18,42 persen), Maluku Utara (18,75 persen) dan Papua (19,35 persen).
“Bapak Presiden juga memberikan arahan agar kita bisa memperhatikan provinsi-provinsi yang vaksinasinya masih di bawah 20 persen agar bisa dikejar segera oleh Kemenkes, Panglima TNI dan Kapolri,” ungkap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers mengenai Perkembangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terkini, Senin (13/9/2021) malam.
“Harapan kita bersama, agar kita bisa lebih cepat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan presentasi penyuntikan atau vaksinasi di atas 20 persen,” imbuh Menkes Budi.
Sebagai langkah konkret, Menkes meminta kepada pihak berwenang untuk menyuntikkan seluruh stok vaksin yang berada di daerah. Budi memaparkan bahwa saat ini ada 41 juta dosis vaksin yang sudah tersebar ke sejumlah daerah.
“Sebanyak 41 juta dosis vaksin yang sudah tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota agar segera diselesaikan, agar segera disuntikkan. Jumlah 41 juta dosis ini sangat besar.”
Budi juga menjelaskan bahwa cakupan vaksinasi di tanah air telah mencapai 116 juta dosis dengan perincian 73 dosis pertama dan 43 dosis kedua. Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi keenam dunia dari sisi jumlah penerima dua dosis vaksin lengkap dan sebagian. Lima negara yang berada di atas Indonesia adalah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil dan Jepang.
“Indonesia menduduki posisi keenam dari sisi jumlah vaksinasi yang sudah diberikan di dunia. Jumlah 116 juta vaksinasi yang diberikan pemerintah itu menduduki posisi keenam dunia sesudah Cina, India, Amerika, Brazil, Jepang dan kemudian Indonesia,” tutup Menkes. [Mohamad Deny Irawan]
