Jakarta, Gontornews — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikap komitmennya bernegara dan berbangsa. Sikap komitmen berbangsa dan bernegara ini merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II MUI, dengan tiga poin penting yaitu komitmen kebangsaan, komitmen terhadap pemerintah yang konstitusional, dan rekomendasi penyelenggaraan dialog nasional.
Isi komitnen tertanggal 24 Shafar 1438H/24 November 2016 tersebut dirumuskan oleh para pengurus MUI yaitu Drs H Zainut Tauhid Sa’adi MSi, Dr H Noor Achmad MA, Drs H Sholahuddin Al-Aiyub MSi, Buya Gusrizal Gazahar Lc MAg, Dr Samlan Ahmad, Prof Dr Rahmat Syafei, KH Ainul Yaqin SSi MSi, Arif Fahrudin MA, sekaligus ditandatangani Ketua Umum MUI Dr KH Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr H Anwar Abbas MM MAg.
Berikut poin-poin hasil Rakernas MUI:
- MUI menegaskan kembali bahwa eksistensi NKRI tidak lepas dari perjuangan ulama dan umat Islam Indonesia. Dengan demikian komitmen terhadap Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bagi MUI adalah final dan mengikat.
- MUI mengaskan kembali kalau umat Islam sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dalam memelihara keutuhan NKRI, dan menjaga kebhinekaan dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar.
- MUI menegaskan kembali bahwa kesepakatan bangsa Indonesia membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah mengikat seluruh elemen bangsa. Bagi MUI kesepakatan tersebut merupakan tanggung jawab keagamaan (mas’uliyyah diniyyah), sekaligus sebagai tanggung jawab kebangsaan (mas’ulyyah wathaniyyah) yang bertujuan untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama (hirasat ad din wa siyasat ad dunya).
- MUI menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya maupun agama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. MUI berpandangan bahwa umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan dengan prinsip kesepakatan (mu’ahadah atau muwatsaqah), bukan posisi saling memerangi (muqatalah atau muharabah).
- MUI mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara bahwa tujuan dibentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan yang luhur tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Untuk itu MUI meminta pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat kecil (mustadh’afin), sehingga tidak terus terjadi kesenjangan dan ketidakadilan yang semakin melebar.
MUI juga menghasilkan poin-poin komitmen terhadap pemerintahan yang konstitusional. Poin-poin itu adalah:
- Kekuasaan adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada pemerintah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia (hirasat ad din wa siyasat ad dunya).
- Setiap umat Islam wajib menaati pemerintah yang sah menurut konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kebijakan dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah.
- Kebijakan dan tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum dan sejalan dengan maqashid al syari’ah.
- Kebijakan pemerintah yang terkait dengan substansi ajaran agama telah dimusyawarahkan dengan institusi keagamaan yang berkompeten.
- Kebijakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan kebangsaan secara profesional, proporsional dan berkeadilan.
- MUI berpandangan bahwa pergantian kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga harus dicegah (dar’ul masafid).
Selain itu MUI merekomendasi perlunya Dialog Nasional. Poin-poin yang berkaitan dengan hal ini adalah:
- MUI berkewajiban untuk menjaga dan mengawal keutuhan bangsa dan negara sebagai wujud tanggung jawab untuk mengimplementasikan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia.
- MUI sebagai elemen bangsa bertanggung jawab untuk ikut mengambil bagian dalam ikhtiar menjaga, mengawal, merawat keutuhan bangsa dengan semangat merajut persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), oleh karena itu MUI dengan memohon ridha Allah SWT berketetapan hati untuk dilakukannya gerakan dialog nasional yang akan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. [Ahmad Muhajir/Rus]
