Kedua kalinya alumni 212 menggelar reuni. Kok ada reuni segala? Emang sekolahan? Dari universitas mana? Apa pentingnya? Ini pertanyaan nyinyir. Gak suka.
Apa ada yang salah dengan reuni 212? Tak ada aturan yang dilanggar. UUD 45 pasal 28 E ayat 3 membolehkan. Kami yang Reuni, kenapa situ yang sibuk?
Begitulah kira-kira dinamika dialogis dua kubu. Sedikit melibatkan emosi. Hal biasa, karena deket-deket pemilu. Ada yang semangat, bahkan kelewat semangat. Ada yang gak suka, khawatir, panik, bahkan sampai narsis.
Apa yang dikhawatirkan? Makar? Ah, itu mah berlebihan. Kurang ngopi, sehingga suka berhalusinasi. Kalau ada makar, sudah terjadi dua tahun lalu. Dan Intel pasti sudah menciumnya. Apalagi Intel-intel sekarang lebih kreatif dari sebelumnya.
Khawatir soal keamanan? Sepertinya tidak. Aksi 212 aman. Tidak hanya manusia, rumput pun aman. Semua bentuk kekhawatiran tak terbukti. Dan tahun kemarin, reuni 212 juga aman. Dua tahun berturut-turut, melibatkan jutaan manusia, Reuni berjalan aman, dan damai.
Bahkan Monas tetap bersih, tak ada sehelai sampahpun tercecer. Sementara banyak demo yang hanya melibatkan puluhan orang, tapi meninggalkan sampah di mana-mana. Rumput dan taman rusak. Cara Aksi dan Reuni 212 yang damai dan bersih mestinya jadi model demonstrasi di negeri ini.
Lepas adanya pro dan kontra soal kontens. Hal biasa dalam perbedaan ijtihad sosial-politik. Kalau Aksi 212 saja aman, apalagi Reuni, begitu kata Yusuf Kalla. Kalau begitu, apa yang dikhawatirkan? Jawabnya: implikasi politik! Hanya itu. Semata-mata. Gak ada yang lain.
Pilpres sudah dekat. Lima bulan lagi. Apa ada hubungan Reuni 212 dengan pilpres? Secara langsung, tak ada. Tapi masayarakat paham bahwa yang terlibat dalam reuni 212 mayoritas yang ingin “Ganti Presiden”. Jangan sewot! Ini pilihan politik. Hak mereka untuk berbeda dari anda. Dan otomatis, pilihan mereka adalah Prabowo-Sandi. Tak bisa dipungkiri.
Dari acara Reuni 212 ini ada pesan politik tanpa kata-kata. Tapi pesan ini sampai ke publik dan efektif. Apa pesan itu? Pertama, yang ingin ganti presiden jumlahnya cukup besar. Hasil survei, jumlah yang ingin ganti presiden memang selalu lebih banyak.
Kedua, rakyat akan melihat betapa antusias dan militannya peserta yang akan hadir. Kabarnya, ada rombongan peserta dari Solo, Ciamis dan Bogor yang jalan kaki. Ini atraksi herois yang berpotensi menggugah kesadaran emosional masyarakat. Sudah ada testimoninya di medsos.
Orang yang semula anti 212, lalu jadi pendukungnya gara-gara melihat antusiasme dan ketulusan mereka. Masifnya jumlah pesanan bus, tiket kereta dan pesawat adalah bagian dari indikasi besarnya gelombang peserta Reuni 212 yang akan hadir.
Tidak hanya dari dalam negeri, kabarnya juga luar negeri. Termasuk dari Malaysia dan Australia. Jika Reuni 212 berjalan lancar, damai, bersih, dengan narasi-narasi yang cerdas, maka ini akan dapat mengundang simpati publik. Dan punya dampak secara politik.
Swing voter bisa tergoda. Tentu, ini menguntungkan Prabowo-Sandi. Tapi jika gagal mengantisipasi provokasi dan penyusuf, ini bisa jadi serangan balik. Seperti kampanye dong? Mirip saja. Tapi bukan. Pernyataan panitia, mereka menjamin gak ada atribut kampanye. Gak ada visi, misi dan citra Paslon.
Nah, keadaan ini cukup menyulitkan bagi kubu Jokowi-Ma’ruf. Mau dilarang, tapi legal. Gak dilarang, implikasi politiknya bisa sangat besar. Situasi ini tak memberi celah leluasa bagi kubu Jokowi-Ma’ruf untuk menggagalkan.
Hanya bisa sedikit mengganggu dengan statemen-statemen minor. Bahwa Reuni 212 tak ada gunanya. Berpotensi memecah belah umat. Narasi ini yang sedang dibangun. Selain statemen, muncul juga rencana aksi tandingan.
Dibuatlah rencana acara Maulid Nabi di Istiqlal. Malah ada yang akan membuat acara “kontemplasi” di Monas. Ada-ada aja! Ini justru malah akan dianggap sebagai bentuk kepanikan yang nyata.
Tidak hanya aksi tandingan. Tapi juga ada aksi penghadangan dan ancaman. Kabar yang beredar, sejumlah P.O. Bus membatalkan pesanan dari para peserta Reuni 212. Kabarnya, ada tekanan. Dari siapa? Ah, jangan berlagak pilon.
Beredar dua video ancaman. Akan turun pasukan dari daerah timur jika Reuni 212 mengibarkan Bendera Tauhid. Akan ada “kejadian” jika tak dibatalkan. Gubernur Anies pun jadi sasaran demonstran.
Apa yang salah dengan gubernur DKI ya? Memberi ijin tempat? Justru salah jika gubernur tak memberi ijin. Karena Monas adalah sarana publik yang siapa saja bisa pakai asal memenuhi syarat.
Secara demokratis, ini sikap yang tidak matang. Kurang dewasa. Justru akan kehilangan empati dan simpati publik. Siapapun mereka, akan dipersepsi publik sebagai pendukung Jokowi-Ma’ruf. Ini blunder.
Jika salah respon dan keliru mendesign reaksi terhadap Reuni 212, peristiwa 2016-2017 bisa terulang. Di Pilgub DKI Ahok kalah. Di antaranya karena faktor reaksi yang tak tepat. Keliru! Publik tidak hanya akan kehilangan simpatik, tapi juga akan muncul perlawanan politik yang semakin masif.
Jika dalam Aksi 212 Ahok jadi korban politik di Pilgub DKI, Reuni 212 kali ini sangat mungkin bisa memakan korban politik lagi di Pilpres. Ini jika reaksi terhadap Reuni 212 tak taktis. Apalagi sampai kebablasan.
Beda sekiranya jika sejumlah tokoh di kubu Jokowi-Ma’ruf memberi statemen yang menyejukkan. Misal, “Reuni 212 adalah bagian dari hak setiap warga negara untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat.”
Tak hanya kita hargai, tapi juga kita dukung. Kita berharap Reuni kali ini tetap damai seperti Aksi 212 dua tahun lalu. Kalau statemen ini keluar dari pidato Jokowi, ungkapan Ma’ruf Amin, atau statemen Megawati, baru keren.
Pertanyaannya: mungkin gak ya? Statemen Ma’ruf Amin, Wiranto dan sejumlah tokoh lain, justru sebaliknya. Ini boleh jadi akibat tak mampu mengendalikan kepanikan.
