Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pandemi telah mengubah tatanan pendidikan di semua jenjang. Jika dulu proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka di sekolah, karena pandemi proses pembelajaran sekarang dilakukan dari rumah secara daring (online).
Bermula pada 12 Maret 2020 ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan dua surat edaran terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Pertama, surat edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud. Kedua, surat edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan yang berisi panduan langkah-langkah mengekang penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan.
Melalui surat edaran tersebut, Kemendikbud mengeluarkan 18 poin imbauan (protokol) kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Empat hari setelah dikeluarkannya imbauan tersebut, kebijakan kembali berubah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganjurkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi seluruh sekolah di Jakarta dari PAUD hingga sekolah menengah. Kegiatan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung di sekolah ditutup sejak pertengahan Maret 2020.
Anies Baswedan pada Sabtu (14/3) di Balaikota, Jakarta Pusat, mengumumkan penutupan sekolah di lingkungan DKI Jakarta. Seluruh sekolah di Jakarta terhitung sejak Senin (16/03) ditutup guna mencegah penyebaran virus corona di ibukota yang semakin meluas. “Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mentutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan melakukan proses kegiatan pembelajaran melalui metode jarak jauh,” ujar Anies dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (14/03).
Melihat kondisi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat, demi melindungi siswa terpapar virus korona, beberapa wilayah pun menyusul menetapkan kebijakan yang serupa. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Aceh, Jambi, Riau, dan menyusul DI Yogyakarta juga meliburkan siswa. Namun dalam pelaksanaannya, setiap provinsi menerapkan kebijakan berbeda. Ada provinsi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh selama satu pekan, ada yang dua pekan, sambil terus melihat perkembangan.
Dampak diterapkannya proses home learning ini pun bermacam-macam. Di level pendidikan dasar, menengah dan atas secara teknis proses PJJ ada saja kendalanya. Kesiapan guru dan siswa dalam home learning inipun bervariasi. Ada yang siap, terpaksa siap, dan betul-betul tidak siap. Bagi sekolah-sekolah yang terbiasa menggunakan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran hampir dipastikan tidak banyak menemukan masalah. Namun, hal sebaliknya berlaku bagi sekolah, guru, dan siswa yang baru pertama kali menjalankannya. Apalagi, daerah minim fasilitas, baik piranti maupun jaringannya.
Asep Amir Hamzah, guru SMK YAPIMDA Pasar Minggu, Jakarta Selatan, membagikan pengalaman mengajar murid-muridnya secara jarak jauh dari rumah. Menurutnya, kegiatan pembelajaran secara daring ini lebih mudah dilakukan. Karena dengan menggunakan WhatsApp dalam perangkat telepon pintar (smart phone), guru dan siswa sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu ada Google Classroom yang juga bisa digunakan untuk memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa, baik berupa file paparan maupun video pembelajaran, memberikan tugas kepada siswa, membuat jadwal pengumpulan tugas dan lain-lain.
Bukan hanya itu, guru dan siswa bisa menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi lain untuk tatap muka secara virtual. Dengan fitur ini, guru bisa memantau kehadiran dan keaktifan siswa di kelas. Namun demikian sistem pembelajaran ini menurutnya kurang efektif dibandingkan tatap muka di kelas. “Khusus untuk SMK siswa jadi kurang praktik. Seharusnya SMK lebih banyak praktik daripada teori. Beberapa guru dan siswa juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan PJJ ini,” ungkapnya kepada Majalah Gontor.
Diakuinya tak jarang dari muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti jam pelajaran daring karena terganjal kuota internet. Meski demikian Asep proaktif dalam membantu siswa yang tidak masuk kelas daring dengan memberikan arahan hingga menghubungi orangtuanya satu persatu. “Anaknya diberi peringatan. Selanjutnya panggil orangtuanya. Tugas dan materi dikirim via WA orangtuanya,” katanya
Asep mengatakan, tak jarang pula orangtua meminta kebijaksanaan dari sekolah supaya SPP dikurangi. Dengan alasan anaknya tidak masuk sekolah dan uangnya bisa untuk membeli kuota internet. Padahal bukan hanya siswa dan orangtua murid yang merasakan dampak COVID-19, para guru juga memikul beban yang sama. “Bagi SMK swasta sangat terasa dalam masalah finansial karena wali murid banyak yang menunggak bayar SPP sehingga berdampak pula terhadap honor guru-guru,” bebernya.
Suka duka selama proses home learning ini bermacam-macam. Ada yang senang dengan kondisi ini karena bisa membimbing anaknya secara langsung. Jurubicara Satuan Tugas COVID-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan, dengan adanya COVID-19 keluarga bisa lebih akrab. Lebih intens untuk pertemuan keluarga bahkan bisa membentuk karakter keluarga. “Yang biasanya sibuk di luar sekarang bisa dilakukan bersama keluarga. Kita bisa lebih memonitor dan mengarahkan anak-anak kita. Kita ambil hikmahnya,” ungkapnya kepada Majalah Gontor.
Sementara bagi sebagian anak dan orangtua lainnya ada yang lebih senang anaknya belajar di sekolah. El Sinta, salah satu orangtua murid SDN Bintaro 01 Pagi Jakarta Selatan, membagikan pengalamannya selama mendampingi anaknya belajar dari rumah (BDR). Menurutnya, selain kuota internet yang membengkak, BDR juga membosankan anak. “Kuota pasti tambah karena sambil menunggu tugas anak main YouTube, like dulu kalau nggak main Tiktok. Anak juga jenuh dan bosan, katanya enak sekolah,” bebernya kepada Majalah Gontor. Di samping itu, home learning dan online learning ini membuat anak menyepelekan tugas sementara orangtuanya yang mengerjakan tugas.
Jangan Membebani
Namun, bagi sebagian siswa di perkotaan, sistem belajar jarak jauh ini tidak menjadi kendala karena tersedianya fasilitas. Cuma, tugas-tugas yang diberikan guru dinilai terlalu membebani anak. Retno Listyarti, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan menjelaskan, ada 51 pengaduan dari sejumlah siswa di berbagai daerah yang mengeluhkan beratnya penugasan dari guru yang harus dikerjakan dengan deadline yang sempit. Padahal banyak tugas yang harus dikerjakan segera dari guru mata pelajaran yang lain. “’Kami kelelahan dan tertekan’, demikian isi keluhan anak-anak,” kata Retno Listyarti dalam keterangan persnya, Kamis (19/3).
Pihaknya pun mendorong para pemangku kepentingan di bidang pendidikan membangun rambu-rambu untuk para guru sehingga BDR bisa berjalan dengan menyenangkan dan bermakna buat semua. Bukan malah membebani yang justru tidak berpihak pada anak, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Hal demikian, kata Retno, bisa menjadikan siswa cemas dan terbebani yang berpengaruh pada melemahnya sistem imun yang berdampak pada mudahnya serangan virus.
Ia pun meminta agar menjadikan proses pembelajaran daring sebagai sarana untuk saling memotivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu anak, mempererat hubungan dan saling membahagiakan. Ketika kondisi bahagia, maka sistem imun akan menguat. Dalam kondisi seperti ini, kompetensi akademik bukan merupakan prioritas, tapi kompetensi survive dan saling mengingatkan untuk hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar yang menjadi prioritas saat ini.
Untuk itu Retno berharap BDR dapat membuat siswa dan guru masih tetap berinteraksi layaknya di kelas namun secara virtual. Atau adanya interaksi seperti hari-hari biasa normal. Bedanya, interaksinya sekarang ini secara virtual. “Bukan sekedar memberi tugas-tugas online. Bukan itu yang diharapkan siswa dan orangtua,” katanya.
Pandemi COVID-19 memang mendorong pemerintah memberlakukan PJJ secara daring, antara lain melalui siaran TVRI. Namun realitanya, tidak semua siswa mampu melakukan PJJ. Hal tersebut dirasakan oleh salah satu guru SD Sisalam 01 Brebes Jawa Tengah, Diah Ayu Sandra. Menurutnya, karena siswa beragam latar belakang ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda, sehingga kemampuan mengikuti PJJ juga berbeda antara satu sama lain.
“Secara umum kurang bisa memantau belajar siswa karena keterbatasan waktu dan media. Jadi hanya sebagian yang masuk grup WA. Kendala di desa kan begitu. Tidak semua pegang handphone dan tak semua mempunyai kesadaran mengerjakan tugas yang diberikan guru,” ujarnya kepada Majalah Gontor. []
