Xingu Indigenous Park, Gontornews — Sejumlah pemimpin adat di Brazil memulai pertemuan suku selama empat hari di Amazon pada Selasa (14/1). Pertemuan ini dilakukan untuk menentang keingingan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, yang berencana untuk membuka lahan hutan Amazon untuk pertambangan komersial dan pertanian.
Sejak Presiden Bolsonaro menjabat, sejumlah tanah adat yang dilindungi mengalami peningkatan invasi yang dilakukan oleh penebang liar dan penambang. Upaya ini mengarah pada peningkatan deforestasi, kebakaran hutan dan bentrokan mematikan antarwarga sekitar.
Bolsonaro sendiri berencana untuk mengintegrasikan sekitar 900.000 penduduk asli Brazil ke dalam ekonomi dan masyarakat dengan lebih luas. Bolsonaro berniat untuk mengeskploitasi kekayaan mineral dan potensi pertanian komersial di atas lahan hutan Amazon yang selama ini dilindungi.
“Kekayaan yang dibicarakan Bolsonaro adalah kekayaan orang kulit putih guna membeli mobil, pesawat dan peternakan. Sementara kekayaan kami ada di hutan dan sungai di sini,” ungkap Pemimpin suku Kayapo, Megaron Txucarramae, kepada Reuters.
Pertemuan yang diselenggarakan di Xingdu Indegenous Park dipimpin oleh kepala suku Kayapo, Raoni Metuktire, yang selama ini dianggap sebagai referensi kampanye lingkungan hidup global di era 1980-an.
“Tahun ini, kami memulai dengan pertemuan besar yang dipimpin oleh Raoni guna menyusun strategi untuk melindungi Amazon dari ancaman, kritik dan kehancuran yang disebabkan oleh kepemimpinan Bolsonaro,” ujar komunitas masyarakat adat Brazil (Articulations of the Indingenous People of Brazil (APIB), Sonia Guajajara.
Jika mengacu pada informasi dari surat kabar o Globo, pemerintah Brazil tengah merancang sebuah aturan untuk membuka penambangan, eksplorasi minyak dan gas, pembangunan bendungan hidroelektrik hingga pertanian komersial dengan rekayasa genetik yang saat ini dilarang oleh undang-undang tentang tanah adat.
Meski dialog dengan masyarakat adat tengah berlangsung, masyarakat tidak memilik hak untuk memveto rencana pemerintah sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Brazil.
Guajajara menjelaskan beberapa suku mungkin saja meneytujui penanaman kedelai untuk mendukung rencana pelonggaran wilayah lingkungan. Tetapi mereka menolak untuk menerima penambangan terjadi di atas tanah mereka. [Mohamad Deny Irawan]
