Surabaya, Gontornews — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan dana program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) telah dicairkan. Program TisTas merupakan program prioritas Pemprov Jatim yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak pada Pilkada 2018.
“BPOPP TisTas untuk SMA-SMK negeri di Jatim untuk tahap satu, yaitu untuk periode tiga bulan pertama tahun ajaran 2019/2020 sudah cair di setiap sekolah,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (21/9).
Berdasarkan data, pencairan dana BPOPP TisTas Jatim sudah dicairkan untuk SMA negeri sebanyak 424 lembaga dengan total Rp 80,57 miliar. Sedangkan, untuk SMK negeri juga sudah dicairkan untuk 297 lembaga yang total nilai anggarannya sebesar Rp137,49 miliar.
“Anggaran tersebut bisa langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan di sekolah masing-masing,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Khofifah juga mengatakan anggaran BPOPP TisTas ini sempat lama ditunggu pencairannya karena sempat ditemukan kendala. Kendala seperti banyak sekolah yang belum mengirimkan nomor rekening, padahal mekanismenya dilakukan langsung ke rekening sekolah.
“Kemarin ada kendala, saat kami evaluasi ternyata karena masih ada sekolah yang belum mengirimkan nomor rekening,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
BPOPP ini, kata dia, diberikan Pemprov Jatim untuk sekolah SMA-SMK negeri maupun swasta. Namun saat ini untuk swasta, pencairannya masih dalam proses, penandatangan NPHD dan SPM.
Sementara itu, Pemprov Jatim sekarang juga sedang menyiapkan program lanjutan TisTas yaitu pemberian BPOPP untuk Madrasah Aliyah (MA). “Insyaa Allah tahun ajaran baru Juli 2020. Sekarang sedang menunggu proses pembahasannya serta besaran alokasi anggarannya dengan DPRD Jatim,” kata Khofifah yang juga pernah menjabat Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut.
Di sisi lain, program ini juga untuk mendirikan SMK Pengampu yang menyiapkan bengkel atau laboratorium bagi SMK dengan jurusan serumpun serta pemberian tunjangan untuk seluruh GTT dan PTT di bawah naungan Pemprov setempat.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim melakukan penyisiran di kampung-kampung untuk mendorong jika ada anak usia sekolah yang belum bersekolah, kemudian diajak melanjutkan pendidikan karena sudah tak ada pungutan biaya. [fathurroji]
Sumber: Antara
